SMRC Podcast

Hasil survei SMRC, menurut Direktur Amnesti Internasional Indonesia Usman Hamid, menunjukkan isu kebangkitan PKI harus ditanggapi secara serius. Isu tersebut terus muncul digunakan untuk menghambat reformasi, dan menghambat proses rekonsiliasi dan rehabilitasi yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung.  Isu PKI juga terus digunakan oleh sekelompok kepentingan bisnis untuk mencap para masyarakat yang menolak kehadiran mereka.  Paparan Usman Hamid ini disampaikan menanggapi rilis survei SMRC "Penilaian Publik Terhadap Isu Kebangkitan PKI," 30 September 2020.

Isu Kebangkitan PKI berbahaya karena menciptakan konflik, membelah masyarakat, dan jadi alat kekuatan politik untuk mengkambing-hitamkan lawannya. Isu Kebangkitan PKI makin berbahaya karena terus bergulir dan dilakkan oleh kelompok yang punya otoritas memegang senjata. Ini disampaikan Alissa Wahid menanggapi rilis survei SMRC "Penilaian Publik Terhadap Isu Kebangkitan PKI," 30 September 2020. Alissa Wahid adalah seorang psikolog, putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Saat ini menjadi kordinator jaringan Gusdurian.

Penyebutan istilah Kebangkitan PKI, menurut mantan Komisioner Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah, memicu lagi trauma para korban tragedi 1965. Penderitaan yang dialami para korban tragedi 1965 bersifat sistemik, dan terus berulang. Munculnya isu kebangkitan PKI yang terus berulang, menunjukkan bangsa ini sakit. Bangsa menjadi tersandera. Semua warga akhirnya menjadi korban. Pembohongan publik masih terus berlangsung lewat propaganda dan pemutaran film. Kejahatan kemanusiaan pada tragedi 1965 bukan berhenti, tapi malah direpilkasi untuk menekan masyarkat di wilayah konflik. Namun, bukan berarti semuanya kelam. Sudah ada usaha-usaha kecil di tingkat komunitas untuk mengungkap kebenaran dan rekonsiliasi. Usaha-usaha seperti itu perlu direplikasi.  Yuniyanti Chuzaifah adalah Ketua Komnas Perempuan 2010-2014.

Isu kebangkitan PKI terus muncul dan dimanfaatkan untuk politik elektoral sekelompok orang. Hal tersebut akan terus berulang, kalau tidak ada usaha untuk menyelesaikan tragedi 1965. "Karena itu, Pemerintah perlu mendorong lagi usaha-usaha untuk pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi terkait tragedi 1965," tegas Guru Besar UIN Jakarta, Azyumardi Azra.

Sesuai dengan survei yang dilakukan SMRC, isu kebangkitan PKI mulai mencuat tahun 2016, ketika untuk pertama kali pemerintah ikut terlibat dalam proses mencari kebenaran dan rekonsilisasi. Saat itu Pemerintah menggelar simposium di Hotel Aryaduta, dan mendapat perlawanan dari kelompok lain yang menggelar simposium juga di Balai Kartini. "Jadi sejak awal isu kebangkitan PKI ini sengaja untuk mengganggu program mencari kebenaran dan rekonsiliasi yang dilakukan Pemerinta," tutur sejarawan LIPI Asvi Warman Adam.

Survei nasional SMRC September menemukan, isu kebangkitan PKI dipercaya sekitar 14 persen publik nasional. Jumlah itu tidak beranjak selama empat tahun terakhir. Survei SMRC dilakukan melalui telepon, pada 23-26 September 2020.

Guru Besar Sosiologi UI Prof Thamrin Amal Tomagola melontarkan banyak kritik terkait kondisi Demokrasi di Tanah Air. Namun, soal penanganan wabah oleh Pemerintah, Prof Thamrin menilai Pemerintah sudah di jalur yang tepat. Kehati-hatian Pemerintah dalam menangani wabah, dengan mempertimbangkan kesehatan dan kepentingan ekonomi, menurut Profesor Thamrin Amal Tomagola, sudah on the right track. Penanganan wabah Covid-19, menurut Thamrin, membutuhkan langkah yang desisif, tegas. Namun, Pemerintah juga dihadapkan pada kebutuhan sebagian besar rakyat yang masih membutuhkan beraktifitas untuk makan. 

Penangangan pandemi menunjukkan birokrasi sipil belum cukup sigap menangani krisis. Sementara militer yang memiliki kesigapan, tidak didisain untuk menghadapi ancaman yang bersifat teknokratis. Karena itu, Direktur Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte, mengusulkan TNI dan Polri perlu reorientasi peran baru yang lebih teknokratik. Terutama terkait dengan penanganan kebencanaan untuk TNI. Dan ancaman-ancaman keamanan yang lebih teknokratik seperti dunia siber untuk Polri. Hal ini disampaikan Philips J Vermonte menanggapi hasil survei SMRC "Kondisi Demokrasi di Masa Pandemi," 23 Agustus 2020.  Philips J. Vermonte bergabung CSIS in 2001. Meraih Master di bidang hubungan internasional dari Universitas Adelaide, Australia. Dan Ph.D di bidang ilmu politik dari Northern Illinois University, Amerika Serikat.

Kepercayaan publik pada kemampuan Presiden dan kinerja Pemerintah menangani wabah, seperti tertangkap dalam survei SMRC, itu karena semua kebijakan yang diambil Pemerintah didasarkan pada data. Kalau terkesan gamang dan berubah-ubah, itu karena karakter virus covid-19 memang berubah-ubah. Sikap publik pada perkembangan virus juga terus berubah. Ini disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD saat menanggapi Rilis Survei SMRC "Kondisi Demokrasi Indonesia di Masa Pandemi", di Jakarta 23 Agustus 2020. 

Survei SMRC tentang Kondisi Demokrasi di Masa Pandemi menjawab klaim sejumlah pihak yang menyalahkan demokrasi atas krisis yang dialami bangsa saat ini.  "Survei menunjukkan masyarakat masih percaya. Ini berbeda dengan klaim sejumlah pihak," tegas Ketua Komisi I DPR-RI ini. Meutya Hafid adalah wakil rakyat dari Partai Golkar. Mantan wartawan TV.

Survei SMRC menunjukkan komitmen warga pada demokrasi di masa pandemi, sedikit menurun.

Negara-negara demokrasi banyak yang terpeleset akibat penanggulangan wabah. Survei SMRC menunjukkan komitmen publik pada demokrasi sedikit menurun.

Survei SMRC soal Sekolah Daring, menurut Dorita Setiawan, sangat membantu Pemerintah, DPR, dan kalangan pendidikan untuk memetakan masalah yang dunia pendidikan hadapi di saat wabah. Dorita mendesak survei SMRC menjadi dasar para pengambil kebijakan untuk mencari solusi atas kendala-kendala yang dihadapi orang tua dan anak didik, di masa pandemi seperti sekarang ini. Terkait desakan berbagai pihak untuk membuka kembali sekolah, Dorita menyatakan hal tersebut perlu didasarkan pada pertimbangan mikro. "Tidak bisa hanya mengikuti zonasi merah, kuning, hijau. Harus lebih ke mikro, soal kesiapan sekolah, orang tua, dll," tandasnya. Dorita Setiawan, Ph D, adalah manajer riset dan pengembangan efektifitas pendidikan di Sampoerna University.

Survei SMRC menemukan, kebijakan sekolah daring membebani orang tua murid. "Pemerintah perlu segera memikirkan langkah-langkah besar, agar anak-anak kita yang terbatas dan terkendala teknologi, tidak ketinggalan," tegas Dr Tati D Wardi, Manajer Kebijakan Publik Saiful Mujani Research and Consulting. Tati D Wardi adalah Dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Meraih gelar doktor di bidang pendidikan literasi dari Ohio State University, Colombus, Amerika Serikat. 

Islamisasi pada tingkat keluarga, tidak lah masalah. Jadi masalah kalo negara/pemda ikut campur. Itu sektarian, diskriminatif. Menghidupkan Piagam Jakarta.  Sedihnya, itu didukung politisi2 dari partai nasionalis.   Orasi Kebangsaan Dr Saiful Mujani ini disampaikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 18 Agustus 2020. Sebagai bahan Refleksi 75 tahun Kemerdekaan, sekaligus Dies Natalis UIN Jakarta.    Dr Saiful Mujani adalah political scientist lulusan Ohio State University, Colombus, Amerika Serikat. Dosen di FISIP UIN Jakarta, Dan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

SMRC rutin merekam persepsi publik terhadap kondisi ekonomi rumah tangga dan ekonomi nasional selama pandemi. Juga usaha-usaha/kebijakan yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi. Kali ini SMRC merekam persepsi publik terhadap investasi, salah satu entitas ekonomi yang penting untuk membuka lapangan kerja.   Disampaikan di Jakarta, 9 Agustus 2020. Saidiman Ahmad adalah Manajer Program di SMRC.

Wakil Ketua KADIN Shinta W Kamdani menyatakan, temuan survei SMRC yang menyatakan mayoritas publik kurang positif menilai investasi dari luar negeri, menunjukkan kurangnya publik memperoleh informasi yang utuh tentang pentingnya investasi. Namun demikian, Shinta Kamdani juga mengakui, praktek-praktek investasi di daerah selama ini ikut memperburuk persepsi publik tentang investasi dari luar negeri. "Investasi di daerah selama ini cenderung memanfaatkan, kurang memberdayakan," tegasnya. Dalam episode ini, Shinta W Kamdani menjelaskan alasan-alasan mengapa negara membutuhkan investasi dari luar. Dan perlunya publik mendapatkan informasi yang benar terkait investasi tersebut. Ini disampaikan Shinta Kamdani menanggapi Rilis Survei SMRC tentang Persepsi Publik Terhadap Investasi, yang dilakukan di Jakarta, Minggu 9 Agustus 2020.

Supratman Andi Atgas adalah Ketua Panitia Kerja RUU Cipta Kerja DPR-RI, sekaligus Ketua Badan Legislatif.

Pasar sulit pulih kalau daya beli masyarakat rendah. Karena itu, Pemerintah perlu dorong daya beli masyarakat, antara lain dengan memperluas penerima bantuan sosial atau bansos. Hal tersebut disampaikan Mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri saat menanggapi hasil survei SMRC "Kondisi Ekonomi Masa Pandemi dan Respon Kebijakan," 25 Juni 2020.  Selain pernah menjabat Menteri Keuangan, M. Chatib Basri juga pernah memimpin Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM). 

Nining Elitos adalah Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI). 

Nihayatul Wafiroh adalah anggota DPR-RI dari Fraksi PKB. Saat ini menjabat Wakil Ketua Komisi IX DPR, yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan.

Rosan Roeslani adalah pengusaha, saat ini menjabat Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

Wabah Covid 19, menurut Raden Pardede, mengubah banyak hal, termasuk kondisi ekonomi dan perilaku pasar. Pelaku ekonomi dan pembuat regulasi, harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan cepat ini. RUU Cipta Kerja selain bentuk respon atas perubahan tatanan ekonomi baru, juga dibutuhkan untuk usaha kecil dan menengah yang paling terpukul akibat krisis. Raden Pardede adalah ekonom senior lulusan Boston University. Pernah menjadi staf khusus Menko Perekonomian tahun 2004-2005, dan Wakil Ketua Tim Asistensi Menteri Keuangan dari 2000 s/d 2004. 

Survei SMRC menunjukkan Presiden memiliki legitimasi untuk segera mendorong pengesahan RUU Cipta Kerja. Ini disampaikan ekonom Poppy Ismalina saat menanggapi hasil survei SMRC "Sikap Publik Terhadap RUU Cipta Kerja", 14 Juli 2020. Poppy Ismalina adalah doktor lulusan Universitas Groningen, Belanda. Sejak 2011, Poppy terlibat sebagai konsultan International Labor Organization (ILO) untuk isu-isu perdagangan global dan pengaruhnya pada ketenagakerjaan. 

Yustinus Prastowo adalah staf khusus Menteri Keuangan. Ahli perpajakan ini juga penulis kolom yang produktif. Kolomnya tersebar di berbagai media nasional. Paparan ini disampaikan menanggapi hasil survei SMRC "Sikap Publik terhadap RUU Cipta Kerja", 14 Juli 2020.

Rilis dan Diskusi RUU Cipta Kerja dan Kondisi Ekonomi di Masa Pandemi, 30 Juni 2020. Dengan panelis: Sirojudin Abbas (Direktur SMRC) Raden Pardede (Ekonom) Shinta Kamdani (Pengusaha, Wakil Ketua KADIN) Supratman Andi Atgas (Ketua Baleg DPR RI)

Rilis Survei SMRC dengan topik "Kondisi Ekonomi Masa Pandemi dan Respon Kebijakan", Kamis 25 Juni 2020, menghadirkan: Ade Armando (Direktur Komunikasi SMRC) M Chatib Basri (Ekonom, Mantan Menkeu) Rosan Roeslani (Pengusaha, Ketua KADIN)

Rilis Survei dan Diskusi Sikap Publik Terhadap RUU Cipta Kerja: Temuan Survei SMRC Panelis: Deni Irvani (Direktur Riset SMRC) Poppy Ismalina (Ekonom UGM) Yustinus Prastowo (Staf Khusus Menkeu) Nining Elitos (Ketua KASBI) Nihayatul Wafiroh (Wakil Ketua Komisi IX DPR)