TRANSPARAN

Dalam video ini, kami akan membahas bagaimana desa-desa di Indonesia mengembangkan inovasi untuk menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan warganya. Kami akan melihat berbagai sektor, mulai dari pertanian, kerajinan, hingga pariwisata yang menjadi pilar ekonomi desa. Dengan semangat gotong royong dan kreativitas, masyarakat desa berhasil menciptakan produk lokal yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga memiliki potensi untuk dipasarkan ke mancanegara. Saksikan kisah-kisah inspiratif dari desa-desa yang berhasil membangun kemandirian ekonomi dan memajukan kehidupan warganya. Thank you for watching, don't forget to subscribe and turn on notifications on these videos to be the first to know our next episodes. Also, if you're reading until this section, comment down below your favorite part from this podcast! Podcast Transparan is available on Spotify and Youtube. Website: http://seknasfitra.org Spotify: https://open.spotify.com/show/4JpvDYd... Facebook: https://facebook.com/seknasfitra.org Twitter: https://twitter.com/seknasfitra Instagram: https://instagram.com/seknasfitra #seknasfitra #literasianggaran #salamtransparansi

Bagaimana Ranking Indonesia pada Open Budget Survey 2023? apakah lebih baik dibandingkan Open Budget Survey 2021? Apa saja rekomendasi untuk pemerintah baru?

Kesempatan mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi adalah hak bagi semua anak bangsa sehingga pemerintah berkewajiban menyediakan akses pendidikan yang inklusif. Dunia pendidikan tinggi perlu mendapatkan sorotan tajam. Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di 2021 baru mencapai 39,37 persen. Artinya, masih banyak lulusan sekolah menengah atas (SMA) sederajat tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Untuk itu perlu pengembangan kualitas semua universitas hingga berstandar internasional, menguatkan ekosistem riset, menghubungkan perguruan tinggi dengan dunia kerja, meningkatkan karakter kepemimpinan kepada mahasiswa, hingga melibatkan insan akademisi di dalam masyarakat. Dengan begitu, lulusannya menjadi berdampak dan berkelanjutan.

Hasil dari debat gagasan para calon pemimpin bangsa telah sampai di ujung jalan. Setumpuk gagasan yang semoga sifatnya bukan formalitas telah disampaikan dengan bertubi-tubi. Mulai dari yang terukur, tak jarang juga yang seolah mimpi belaka. Namun, di luar perang terbuka ini, nyatanya terdapat sebuah kondisi yang cukup darurat dan fundamental: nasib buruh dan anak-anak buruh.

Seknas FITRA merekomendasikan: 1. KemenPPPA memiliki kewenangan untuk terus mengawal adanya peningkatan persentase partisipasi perempuan di bidang pemerintahan, swasta, dan politik, serta ⁠meningkatkan persentase partisipasi dan keswadayaan masyarakat dilakukan. 2. Kementerian Keuangan, KemenPPPA, DPR, harus meningkatkan komitmennya dalam kerja-kerja pemenuhan hak perempuan, yakni dengan peningkatan alokasi anggaran pada “Program Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan” yang diemban oleh Kemen-PPPA. Mengingat persoalan berlapis yang dihadapi oleh perempuan, membutuhkan komitmen panjang dari pemerintah. Seperti pemulihan terhadap korban yang harus menjadi prioritas utama dalam kasus kekerasan. 3. Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi secara massif dengan KemenPPPA dalam percepatan dan pengawasan kualitas dari implementasi Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di seluruh K/L hingga ke Pemerintah Daerah. 4. Kemenkeu dan DPR RI berkomitmen lebih kuat dalam penetapan anggaran yang lebih proporsional dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan data Kemen-PPPA, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sebab, upaya menjamin hak-hak perempuan dan anak perempuan adalah suatu cara untuk menjamin perekonomian yang sejahtera dan adil, serta kehidupan yang sehat untuk generasi mendatang.

Seknas FITRA menegaskan: - Menuntut adanya kepastian hukum dan mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK maka atas 78 orang pegawai KPK yang telah terbukti dalam sidang etik melakukan pungli dilanjutkan dengan proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi. - Lakukan Proses penyidikan atas 10 orang pegawai KPK yang telah ditetapkan sebagai tersangka harus dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat memantau proses. Integritas dan Akuntabilitas KPK dipertaruhkan dalam proses penanganan kasus ini. - Pegawai KPK tidak memiliki imunitas terhadap perbuatan korupsi justru apabila terbukti harus diberikan sanksi yang lebih berat dan harus dipecat mengingat tugas dan mandat sebagai pemberantas pidana korupsi justru malahan menjadi pelaku tindakan korupsi. - Pimpinan KPK harus melakukan reformasi internal KPK. Setelah sebelumnya KPK dijinakan oleh Firli harusnya saat ini KPK dapat lebih menguatkan atau membenahi kepercayaan publik. - Perbuatan dugaan Pungli 90 orang pegawai KPK ini menjadi preseden buruk bagi penanganan korupsi di Indonesia.

Seknas FITRA menyatakan sikap: 1. Seknas FITRA menilai otak-atik anggaran untuk makan siang gratis menunjukkan indikasi Presiden tidak pernah netral dalam kontestasi Pilpres. Selain itu, otak-atik anggaran merupakan indikasi pemerintah tidak kreatif dalam upaya meningkatkan pendapatan negara dari sumber-sumber potensial lainnya, untuk menambah anggaran program prioritas Presiden baru. Pun menggali potensi pendapatan baru, upaya pemerintah biasanya tidak jauh dari membebani rakyat dengan berbagai kebijakan perpajakannya, dengan menaikan tarif pajak yang secara otomatis berdampak pada pengurangan pendapatan masyarakat. 2. Seknas FITRA menilai program makan siang gratis sejauh ini masih memiliki pondasi yang lemah mulai dari regulasi yang mengaturnya, kerangka teknis implementasi, sumber bahan baku, aktor yang terlibat, validitas data penerima manfaat, dan sumber anggaran untuk mendukung program tersebut. 3. Seknas FITRA mendorong Pemerintahan saat ini, yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, fokus pada persoalan Republik yang ada di depan mata, seperti kenaikan harga pangan yang makin tidak terkendali, dampak perubahan iklim yang tak kunjung diatasi secara serius, antisipasi perlambatan ekonomi global, dan persoalan lainnya. 4. Seknas FITRA menilai, pembahasan Program Makan Siang Gratis dalam Rancangan APBN 2025 merupakan bentuk kelancangan teknokratis. Berjalan tanpa memperhatikan hasil akhir Pilpres yang resmi dikeluarkan oleh KPU.

Di tengan tuntutan Kepala Desa (Kades) beberapa hari terakhir di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya dikabulkan. Masa jabatan Kades diperpanjang menjadi 8 tahun dengan batas maksimal 2 periode. Menanggapi hal tersebut, bertepatan 10 tahun UU Desa, saatnya kita bahas bersama kualitas pembangunan dan seperti apa kondisi desa saat ini?

Kemonlah kita meriahkan debat Cawapres! Seberapa penting sih Green Economy buat negara kita? Sampai sejauh ini, yakin sudah ada gagasan keren soal EKonimi Hijau, Ekonomi Biru, Isu Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan yang ditawarkan Paslon? dan katanya bakal jadi tema Debat Cawapres ke-4 nanti? Apa saja harapan anak muda akan nasib Green Economy yang tentu berdampak luas dan besar buat nasib bangsa? Tonton yuk kita sharing gagasan di sini!

Debat calon presiden dan calon wakil presiden merupakan salah satu momen penting dalam proses pemilihan umum di suatu negara. Debat cawapres yang semalam semakin menarik perhatian hingga debat berlanjut pada mimbar citizen di dunia maya. Sudah kelihatan belum komitmen soal Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Isu Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan yang ditawarkan Paslon? Bikin pusing, bikin makin gambling? Sudah kelihatan belum komitmen soal keberpihakan terhadap masyarakat adat, pembangunan desa, dan tata kelola sumber daya alam? Kita perlu jeli lihat gagasan calon pemimpin yang tentu berdampak luas dan besar buat nasib bangsa. Menurut kalian, siapa yang paling berbobot? Gunakan hak pilih kamu!

Kontroversinya berangkat dari realita pemerintah mencoba mengerti kondisi sistem pelayanan kesehatan kita masih terbelakang, sulit dijangkau oleh masyarakat umum. Lalu langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan pemerintah?

Gimmick itu ibarat micin atau penyedap rasa agar seseorang tertarik dalam mengunyah sesuatu, Gimmick itu perlu sebagai strategi, jembatan. Apakah iya seperlu itu?

food estate kan juga tidak semua dikuasai oleh pemerintah Indonesia, tapi ada pihak asing juga. Siapa saja ya aktor di balik perusak lingkungan?

Polusi Jakarta tiap hari kian memburuk, Apa yang akan anda lakukan kalau anda menjadi Gubernur?

Baiknya sistem pemilu terbuka atau tertutup? Lalu Penggunaan Dananya Gimana?

Pada 2022 LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima 536 terkait permohonan kasus perlindungan / perkawinan seksual terhadap anak, yang ini naik menjadi 25,82 persen jika dibanding dengan permohonan tahun 2021 sebesar 426. Utamanya yang terjadi di sekolah-sekolah atau fasilitas-fasilitas berbasis asrama, sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak, malah menjadi tempat terjadinya kejahatan pada anak. Bagaimana menurut Anda?

“Menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa” adalah sepenggal kalimat dari visi DJP. Lembaga Pelaksana Kebijakan Pajak Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebuah lembaga besar dan penting yang dimiliki republik ini. Visi yang demikian mulia tersebut berbanding terbalik dengan terpaan isu ketidakpercayaan dari masyarakat yang melandanya. Semua bermula dari gaya hidup hedon salah satu petinggi Kanwil DJP di Jakarta Selatan. Melalui media sosial, masyarakat memblejeti secara komperhensif, mulai dari pelaporan harta kekayaan hingga kinerja kelembagaan DJP. Dari penelahaan LHKPN, terbukti sebanyak 13.885 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan belum melaporkan harta kekayaan ke KPK. Selain itu, kekayaan pegawai DJP pun mendapatkan sorotan dari hasil akumulasi harta kekayaan senilai 56 miliar, angka yang sangat fantastis bagi pejabat selevel eselon III. FITRA membuat simulasi, apabila pegawai tersebut sebagai eselon 1 dengan gaji pokok sebesar Rp 5,2 juta dan tunjangan kinerja sebesar Rp 117,3 juta maka membutuhkan waktu kurang lebihnya sekitar 30 tahun untuk mendapatkan 56 miliar. Dengan catatan, selama 30 tahun, gaji dan tunjangan kinerja tersebut ditabung. Tentu, ini menunjukkan sudah tidak masuk akal. Apalagi untuk Eselon III dengan gaji pokok Rp 4,7 juta dan Tunjangan Kinerja sebesar Rp 46,4 juta. Dibutuhkan hampir 98 tahun. Sungguh sulit diterima nalar sehat. Kerasnya hantaman kasus ini muncul dari beragam reaksi masyarakat. Dimulai dari kasus penganiayaan anak pegawai pajak ke persoalan institusi pengelola pajak. Seluruhnya telah menunjukan bahwa selama ini masyarakat memiliki penilaian adanya ketidakberesan di internal DJP, asumsi masyarakat terbukti benar.

Co-Founder Alterasi Indonesia Dan Peneliti UNU Yogyakarta, Sunaji Zamroni yang juga selaku Dewan Nasional FITRA mengupas tuntas hal-hal mendasar yang sedang terjadi di desa. Salah satunya, mengapa sampai muncul wacana revisi UU Desa? Bagaimana nasib dan kondisi desa di tahun 2045?

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menolak wacana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades) 9 tahun dan dapat dipilih kembali selama dua periode.  Lalu apakah pemerintah akan fokus pada perbaikan kualitas dan mandat UU Desa?

APBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun Fokus untuk 3 Program Prioritas RRI Pro 1 Jakarta di 91,20 FM atau streaming melalui RRIPlayGo.

Kunjungi Kami Website: http://seknasfitra.org Facebook: https://www.facebook.com/seknasfitra.org Twitter: https://twitter.com/seknasfitra Instagram: https://instagram.com/seknasfitra/

Saat ini dunia sedang menuju kepada transformasi digital dan revolusi industri 4.0, ini tentunya menuntut Ormas untuk bertransformasi agar bisa tetap eksis dengan cara memberikan aspirasi dan membentuk gerakan sosial yang baru

DKI Jakarta hajatan, kami menunggu kado “PKH Lokal”.  Jadi, ada beberapa alasan kenapa Pemda DKI Jakarta harus segera menerapkan kebijakan PKH Lokal diantaranya:  - Program Pelindungan sosial (PKH, BPNT), dan (KLJ, KPDJ, KAJ) belum menjangkau seluruh keluarga miskin di Jakarta. Dan Pandemi Covid telah menambah jumlah keluarga miskin baru.  - Nilai bantuan PKH-BPNT-KLJ-KPDJ-KAJ belum mampu menangani resiko kerentanan sosial ekonomi keluarga miskin. Hasil survei terkait dampak PKH terhadap keluarga penerima manfaat, membuktikan bahwa bantuan PKH bahkan tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan dasar pangan selama satu bulan.  - DKI Jakarta memiliki kapasitas kemampuan anggaran yang cukup besar. DKI Jakarta dapat melakukan penghematan anggaran sebesar 20 persen dari belanja barang dan Jasa; Belanja perjalanan dinas; dan belanja tambahan penghasilan ASN dan tunjangan transportasi Pejabat.

Internasional Budget Partnership (IBP) kembali merilis hasil Open Budget Survey (OBS) tahun 2021. Pelaksanaan survey ini dilakukan setiap dua tahun sekali; Indonesia sendiri sudah mengikuti proses survey ini sejak tahun 2010, 2012, 2015, 2017, dan 2019. Ditahun 2021 survey OBS merupakan yang ke-8 kalinya dilakukan dan mencakup 120 negara. OBS adalah instrumen penelitian independen, komparatif dan berbasis fakta yang menggunakan kriteria yang diterima secara internasional untuk menilai akses publik ke informasi anggaran pemerintah pusat; kesempatan formal bagi publik untuk berpartisipasi dalam proses anggaran nasional; dan peran lembaga pengawasan anggaran, seperti legislatif dan Lembaga/badan audit nasional, dalam proses anggaran. Adapun mitra IBP yang menjalankan survei di Indonesia adalah Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA).

Skema atau model Transfer Fiskal Berbasis Ekologi dengan skema TAPE (Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi) dan TAKE (Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi) menjadi sangat relevan untuk percepatan dan memperkuat fungsi perlindungan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan formulasi transfer anggaran sebelumnya tidak memberikan motifasi bagi daerah untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan indikator yang ada sulit untuk dilihat dampak bagi upaya pembangunan rendah karbon di daerah. Skema TAPE dan TAKE ini diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian prioritas RPJMN IV yaitu peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon (PRK).  

APBN perlu menjadi instrumen untuk merumuskan langkah-langkah kebijakan agar tidak terjadi downside risk, lantas seperti apa langkah pemerintah sebagai pemangku kepentingan melakukan upaya-upaya pemulihan tersebut? "Saya sudah sering kasih masukan ke pemerintah. Sudah banyak diundang diskusi sana sini di lembaga pemerintah itu. Kondisi ekonomi sekarang ini benar-benar akan makin kacau ya, inflasi rendah di era kepemimpinan presiden saat ini. Kehancuran negara salah satunya adalah tidak disiplinan anggaran." - Faisal Basri

Apakah kado indah ini bisa dijamin yahud dalam implementasinya?  Selama pandemi, Indonesia mengalami penurunan alokasi anggaran pada Kementerian PPPA, berbeda dengan beberapa negara lain yang justru sebaliknya dan sangat antisipatif. 21 April menjadi momen kita sama-sama mengingat ada yang harus terus diperjuangkan. 21 April terletak perjuangan perempuan bernama Kartini di sana. Perempuan selalu menjadi sosok subordinat, maka Kartini berjuang agar kondisi tersebut tidak lagi ada. Sama seperti perjuangan elemen rakyat yang mendorong disahkannya UU TPKS sebagai bentuk upaya konkret perlindungan terhadap korban, notabene mayoritas lagi dan lagi perempuan. Sejauhmana komitmen pelaksanaan UU yang begitu harum ini sukses dijalankan? Maka, tata kelola anggaran menjadi alat menelusurinya.  Selamat hari Kartini, selamat memaknai peristiwa, tetap berjuang dengan langkah kita masing-masing.  Salam Transparansi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim laju deforestasi menurun hingga 75 persen. Hal itu ia sampaikan saat ditanya soal komitmen Indonesia menangani perubahan iklim pada Forum Perekonomian Dunia (World Economic Forum). Apakah benar? Berikut tanggapan dan ramalan Iqbal Damanik seorang Guru sekaligus Forest Campaigner dari Greenpeace Southeast Asia.

Publik kembali dibuat gaduh dengan adanya pelemahan garda depan pemberantasan korupsi, KPK.

Apa kabar tenaga kesehatan di Indonesia bagian timur? Bagaimana cerita kebangkitan dari  seorang dokter perempuan sekaligus relawan sosial di tengah peperangan melawan Covid-19?

Masih dalam bingkai International Women's Day, dan di tengah kegerahan kita pada tindak pidana korupsi di mana-mana oleh para petinggi negara. Di episode 2 ini kita mengajak seorang Hakim Ad Hoc Tipikor PN Medan, Rurita Ningrum. Beliau juga dikenal sebagai aktivis perempuan dan pengamat anggaran, jabatan sebelumnya ialah Koordinator FITRA Sumatera Utara. #womensupportwomen

Episode perdana ini membicarakan tentang seluk-beluk anggaran vaksin Covid-19 yang jumlahnya begitu besar. Dan itu adalah hak kita. Kalian sudah divaksin? Kunjungi kami di sosial media @seknasfitra atau www.seknasfitra.org kritik dan saran bisa disampaikan melalui email [email protected] #SalamTransparansi