Babinsa & Bhabinkamtibmas Dilibatkan DJP, Efektif Tingkatkan Kepatuhan Pajak?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Kebijakan ini memunculkan pro dan kontra karena aparat keamanan dinilai masuk ke ranah administrasi perpajakan yang selama ini menjadi kewenangan otoritas sipil.Pemerintah menegaskan, peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas hanya sebatas membantu sosialisasi serta koordinasi di lapangan, bukan melakukan penagihan maupun penegakan hukum perpajakan. Lalu, apakah langkah ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, atau justru memunculkan persepsi intimidasi yang berpotensi mengurangi kepercayaan publik?Simak pembahasan bersama Direktur Eksekutif Indonesia Tax Care, Basuki Widodo, dalam perbincangan yang mengulas efektivitas, batas kewenangan, dan dampak kebijakan tersebut terhadap sistem perpajakan di Indonesia.