Ditjen pajak Kemenkeu libatkan TNI/Polri dalam pengawasan terhadap wajib pajak, solusi tepat atau malah menambah masalah baru?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi melibatkan aparat TNI (Babinsa) dan Polri (Bhabinkamtibmas) untuk memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak hingga ke tingkat desa.Aparat TNI-Polri tidak dibekali kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak dan tidak berhak melakukan pemungutan atau penagihan uang pajak langsung di lapangan.Kebijakan ini menuai polemik karena dianggap bisa menimbulkan kesan intimidatif atau teror psikologis yang membuat wajib pajak merasa takut. "Ditjen Pajak Kemenkeu libatkan TNI/Polri dalam pengawasan terhadap wajib pajak, solusi tepat atau malah menambah masalah baru?" Bersasma Narasumber: 1. Pengamat Pajak sekaligus Ketua Umum Indonesian Fiscal and Tax Administration Association (IFTAA) dan Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono, 2. Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi