DPRD Banten Bahas Banjir hingga Bansos Saat Reses di Kabupaten Tangerang

DPRD Provinsi Banten, memilih Kabupaten Tangerang untuk melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi dalam rangka Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten Masa Persidangan Ke-III (Tiga) Tahun Sidang 2025-2026 dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang guna membahas berbagai isu strategis pembangunan daerah, mulai dari penanganan banjir, pengelolaan sampah, pelayanan kesehatan, pengentasan pengangguran hingga penyaluran bantuan sosial. Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Provinsi Banten Daerah Pemilihan Kabupaten Tangerang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten H. Barhum HS, dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten H. Imron Rosadi bersama H. M. Faizal, Wawan Sumarwan, H. Ahmad Imron, Riyan Hidayat, Wahyu Nugraha, Abdul Rohman, H. Mohammad Nur Kholis, Rispanel Arya, H. Agus Supriyatna, Hj. Uswatun Hasanah, H. Munawar Huda, Syarifudin bin H. Salwani, Pinan, Abraham Garuda Laksono, H. Ade Awaludin, Moh. Bahri, H. A. Jaini, Muhlis, dan Savira Alia Muktamara.Selain itu, hadir pula jajaran Pemerintah Kabupaten Tangerang beserta para kepala OPD terkait bertempat di Ruang Rapat Wareng Gedung Kantor Bupati Tangerang.Dalam sambutannya, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sinergi DPRD Provinsi Banten terhadap berbagai program pembangunan di Kabupaten Tangerang. Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten H. Barhum HS menyampaikan bahwa DPRD Provinsi Banten berkomitmen mendukung program-program pembangunan di Kabupaten Tangerang.Menurutnya, berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, lingkungan hidup, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan legislatif.Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten H. Imron Rosadi menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat, di antaranya penanganan banjir, pengelolaan sampah, tingginya angka penyakit tidak menular, serta pengurangan tingkat pengangguran.Dalam kesempatan tersebut, beberapa Anggota DPRD Provinsi Banten juga menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat yang diperoleh saat melakukan pengawasan ke desa-desa.Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. DPRD meminta agar proses pemutakhiran data penerima bantuan melibatkan pemerintah desa sehingga bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.Selain itu, DPRD turut menyoroti konedisi infrastruktur jalan, keberadaan semak belukar yang mengganggu keselamatan pengguna jalan, serta persoalan keamanan lingkungan yang memerlukan perhatian pemerintah daerah.Menanggapi berbagai masukan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan siap menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan DPRD Provinsi Banten sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.