Mentan Benahi Tata Niaga Sawit Untuk Berantas Under Invoicing

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah terus berpihak kepada petani sawit melalui pembenahan tata niaga, pengawasan harga tandan buah segar (TBS), hingga pemberantasan praktik under invoicing dan transfer pricing yang dinilai merugikan negara dan petani.“Saya Menteri Pertanian selalu berpihak kepada petani kecil. Apa pun risikonya saya tanggung,” tegas Amran dalam Podcast Elshinta bersama Pemimpin Redaksi Radio Elshinta Haryo Ristamaji yang tayang Kamis (30/7/2026).Amran meminta seluruh perusahaan membeli TBS sesuai harga yang ditetapkan pemerintah, bahkan mengikuti kenaikan harga CPO dunia dan nilai tukar dolar. Ia juga meminta petani segera melapor jika masih ada perusahaan yang membeli TBS di bawah harga resmi. Menurutnya, pembenahan tata niaga bertujuan menciptakan sistem yang lebih adil agar petani tidak dirugikan saat harga CPO dunia meningkat. Dalam podcast tersebut, Amran mengungkap praktik under invoicing dan transfer pricing telah menyebabkan kerugian negara sangat besar selama puluhan tahun. Pemerintah kini membenahi tata niaga melalui kebijakan ekspor satu pintu untuk memutus praktik tersebut.“Kerugian negara akibat under invoicing selama 34 tahun mencapai sekitar 908 miliar dolar AS atau sekitar Rp15.000 triliun. Apakah ini mau terus dilanjutkan?” ujarnya. Amran menjelaskan modus yang terjadi adalah perusahaan mengekspor CPO ke perusahaan afiliasinya di luar negeri dengan harga jauh di bawah pasar, kemudian menjual kembali dengan harga sebenarnya sehingga keuntungan berpindah ke luar negeri. Akibatnya, penerimaan pajak dan devisa negara berkurang.