Podcast KeTEMU: Ngobrol RUU Pemilu bersama Saan Mustopa

Rancangan Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dibahas memunculkan sejumlah isu, ada 5 isu klasik dan 5 isu baru. Direncanakan Rancangan Undang-Undang ini akan dibahas pertengahan tahun 2021. Banyak hal yang berbeda dari RUU kali ini, salah satunya adalah penggabungan 2 UU, UU Pemilu dan UU Pilkada. Pembahasan RUU Pemilu ini akan berdampak pada dicabutnya sejumlah UU yang terkait dengan kepemiluan, antara lain UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2014 tentang Pilkada, UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Kemudian, UU Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perppu Pilkada, dan UU nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan perppu nomor 2 tahun 2020 tentang Pilkada. Sebelumnya, menurut Bapak Ahmad Doli dari Fraksi Golkar, Secara konsep RUU ini menggunakan referensi dari putusan Mahkamah Konstitusi kemudian konsekuensi lahirnya UU ini adalah dicabutnya UU No 1/2015 kemudian UU No 10/2015, dan UU 7/2017 dan UU No 8/2015 serta UU No 6/2020. RUU Pemilu ini berisi 741 Pasal dan 6 Buku. Pada kesempatan kali ini Rumah Kebangsaan bertemu Bapak Saan Mustopa, M.Si. Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem untuk berbincang RUU Pemilu dan perkembangan pembahasannya. Ini vid kan telat keluarnya krn pemerintah sdh bilang tdk akan melanjutkan revisi. Tambah di caption. Namun, pemerintah pada tanggal 29 Januari 2021 menyatakan menolak rencana revisi UU Pemilu. Menurut dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, tidak tepat bila UU yang ada belum dilaksanakan, namun akan direvisi. Seharusnya dilaksanakan dulu, kemudian direvisi bila diperlukan. Menurut teman-teman RK, hal-hal apa saja yang penting dan perlu direvisi dari pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Indonesia? Bagaimana obrolannya? Saksikan di Podcast KeTEMU, Segera... *untuk pertemuan tatap muka, #jagaprotokolkesehatan #rk #rumahkebangsaan #podcastketemu #ketemurk #kebangsaan #ruupemilu #pilkada #pemilu2024