RKUHP DISAHKAN, BERKAH ATAU MUSIBAH?

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang (UU). ‘Beleid’ yang dinilai banyak memuat pasal kontroversial ini disahkan di tengah tingginya gelombang penolakan. Unjuk rasa tak hanya terjadi di Jakarta, namun juga di berbagai kota. Mereka meminta agar pemerintah dan DPR tak terburu-buru mengetok palu. Karena, RKUHP masih memuat banyak pasal yang dinilai kontroversial. Akankah gelombang penolakan KUHP baru akan terus dilakukan? Lalu, apakah KUHP baru ini akan lebih baik dari KUHP peninggalan Belanda? Simak diskusinya bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid.