Wacana Bonus Kepala Daerah, Efektifkah Cegah Korupsi?

Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dan operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Di tengah sorotan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melontarkan gagasan yang memantik perdebatan, yakni memberikan insentif atau bonus kepada kepala daerah berdasarkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Tito, skema ini dapat mendorong kepala daerah lebih kreatif menggali potensi daerah dan meningkatkan kemandirian fiskal tanpa membebani masyarakatLalu bagaimana melihat usulan ini dari perspektif tata kelola pemerintahan yang baik? Apakah insentif berbasis kinerja fiskal dapat menjadi solusi untuk memperkuat otonomi daerah dan menekan praktik korupsi, atau justru membuka ruang persoalan baru dalam pengelolaan keuangan daerah? Kami akan membahasnya bersama Pakar otonomi daerah / Gurubesar IPDN, Prof Johermansyah Johan