Apa Kata Tempo

Penangkapan Dadan cs hanya puncak gunung es dari centang-perenang makan bergizi gratis. Desainnya sudah cacat sejak hulu, bahkan kekacauan terjadi sebelum Badan Gizi terbentuk. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa proyek makan bergizi sengaja dirancang untuk mengkonsolidasi jaringan pendukung dan memoles citra pemerintahan Prabowo. Makin besar anggaran dialokasikan, makin besar peluang meniadi bancakan. Di lapangan, tujuan utama memperbaiki gizi  meleset, dan anak-anak banyak menjadi korban keracunan.- - -Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Presiden Prabowo banyak disebut menjalankan ekonomi Indonesia terpengaruh dari pemikiran Sumitro Djojohadikusumo, ayahnya yang seorang begawan ekonomi. Tapi praktiknya justru menyimpang dari gagasan. Sumitro meyakini ekonomi yang sehat tak digerakkan oleh dominasi negara. Sebaliknya, program Prabowo banyak menerapkan komando. Buah memang tak selalu jatuh di dekat pohonnya.- - -Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya mendapat banyak keistimewaan di pemerintahan Prabowo Subianto. Sebagai Sekretaris Kabinet, perannya sudah melebihi tugas seorang “perdana menteri”. Menjadi tentara, Teddy mendapat karpet merah menapak pangkat yang lebih tinggi, bahkan dengan perubahan peraturan. Mengapa Teddy bisa begitu dominan, dan apa saja konsekuensi yang bisa timbul bagi pelaksanaan jalannya pemerintahan?- - -Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Enam poin rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri tak menyentuh akar persoalan institusi kepolisian yang bermasalah sebatang badan. Semua bermula dari ketidakseriusan Presiden Prabowo membayar janji untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Para ahli hukum dalam komisi tidak berdaya menerbitkan rekomendasi radikal karena dikelilingi para jenderal polisi. Sejak awal tim ini hanya gimik presiden dan terbentur kebutuhan politik. - - -Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Nilai tukar rupiah semakin sehari semakin melemah, dan terus mencatatkan level terendah sepanjang sejarah. Salah satunya pemicunya, para investor melihat buruknya tata kelola fiskal pemerintah. Anggaran negara babak belur karena membiayai program ambisius Presiden Prabowo. Intervensi Bank Indonesia belum bisa meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Disiplin fiskal menjadi solusi jika ingin selamat.- - -Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Merangkul kelompok buruh dapat dibaca sebagai salah satu cara Prabowo menyelamatkan kekuasaan. Prabowo menggunakan cara instan untuk menjinakkan pekerja menjelang hari buruh. Di tengah ancaman krisis, alih-alih mengelola fiskal, Prabowo memilih memberikan pemanis ke buruh, tanpa menyelesaikan persoalan mendasar mengatasi keterpurukan ekonomi. Jika buruh berhasil dikooptasi demokrasi juga terancam.- - -Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Penurunan drastis dana saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah di Bank Indonesia memberi kabar buruk: arus kas pemerintah sedang tidak baik-baik saja. Penerimaan negara turun, pembayaran utang pemerintah besar, dan tekanan ekonomi dunia menjadi pemicunya. Namun semua  itu tak membuat Presiden Prabowo Subianto insaf. Ia mempertahankan sumber masalah fiskal, yakni belanja tak produktif untuk proyek-proyek besar dan memangkas anggaran krusial penopang ekonomi masyarakat. Apa konsekuensinya?- - -Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Kebakaran hutan dan lahan meluas di sejumlah daerah. Penyebabnya, dipicu fenomena El Nino dan kekacauan tata kelola dalam mengantisipasi bencana. Pembubaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), membuat  areal api berkubang tak lagi terurus. Dengan gaya kepemimpinan Presiden yang impulsif, bencana tidak akan diselesaikan dari inti persoalan: bagaimana mencegah kebakaran dan bukan sekadar memadamkan api.- - -Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Beginilah jadinya bila partai politik bergantung pada sosok: ketika pamor dan pengaruh ketua melorot, partai menjadi ringkih. Itu yang terjadi pada Surya Paloh di Partai NasDem. Presiden Prabowo yang mengetahui kondisi internal NasDem, disebut-sebut menggagas penggabungan NasDem dengan Gerindra. Partai personal mudah terjerumus privatisasi, saat paceklik terjadi pendiri dapat menawarkan merger atau menyerahkan partainya untuk diakuisisi partai lain.  - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Makin panjang perang Iran berlangsung, makin besar ongkos yang harus dibayar. Upaya-upaya seperti kebijakan WFH, efisiensi, dan pembatasan bahan bakar sulit diyakini bisa menambal kantong negara yang jebol karena harus menambah anggaran subsidi energi. Menaikkan harga BBM dan memotong program berbiaya besar adalah satu-satunya jalan menyelamatkan APBN. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Serangan air keras kepada aktivis HAM, Andrie Yunus adalah pelanggaran berat hak asasi manusia. Kriterianya cukup: pelaku adalah aktor negara, targetnya lebih dari satu orang, dampaknya ketakutan yang meluas. Perlu ada tim gabungan pencari fakta independen di luar polisi dan Puspom untuk penyelesaian kasus ini. Publik menunggu keseriusan Presiden mengungkap rantai komando di baliknya.  - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Polri kembali sibuk mengerjakan program politik Presiden Prabowo Subianto. Selain mengelola dapur MBG, polisi juga diminta menanam jagung untuk ketahanan pangan. Para perwira “berakrobat” agar target terpenuhi tapi akuntabilitas program terabaikan. Semakin jauh harapan reformasi Polri yang sempat digaungkan Prabowo. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Lima pesantren di Indonesia memberi angin segar di tengah sejumlah bencana alam yang terjadi karena kerusakan lingkungan. Mereka memandang isu lingkungan bukan sebagai urusan sekuler, tetapi bagian dari ibadah. Pesantren ramah lingkungan yang dipilih Tempo memaknai ulang ajaran Islam perihal pelestarian alam, seperti mengubah pengelolaan sampah menjadi amal (sedekah sampah), penanaman pohon sebagai sedekah oksigen, dan mewakafkan mata air untuk konservasi. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Kekerasan, atas nama apa pun, tak pernah bisa dibenarkan. Jika kini Amerika Serikat dan Israel mengklaim menyerang Iran demi membebaskan rakyatnya dari tirani, adalah dalih yang dibuat-buat. Serangan yang menewaskan Khamenei satu paket dengan serangan terhadap sekolah dan rumah sakit.  Indonesia seharusnya lebih khawatir dengan dampak ekonomi, bukan hanya terburu-buru menyatakan siaga satu keamanan. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Kesepakatan dagang resiprokal antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump menuai kontroversi. Tim perunding bertindak asal cepat dan terkesan sekadar ingin membuat Presiden senang. Semakin membenamkan Prabowo dalam “permainan” Donald Trump. Agar tidak semakin merugi, pemerintah mesti cepat membatalkan perjanjian tersebut. - - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Presiden Prabowo kerap menyebut para pengkritiknya sebagai “antek asing”. Cara ini mirip para otokrat yang menciptakan musuh bersama untuk melegitimasi kekuasaan. Pada saat bersamaan Prabowo dekat dengan dua pelobi asing yang kerap memengaruhi kebijakannya. Siapa antek asing?- - -Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Korupsi di Bea dan Cukai sudah berurat-akar. Petugas punya kewenangan penuh menentukan masuknya barang impor, mereka memperdagangkan itu guna mendapatkan suap yang tak terendus selama bertahun-tahun. Masuknya barang selundupan membuat industri nasional terpuruk. Sulit ada perbaikan jika penunjukan pemimpin Bea dan Cukai tidak diisi profesional. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Kredibilitas pasar saham dan kebijakan fiskal Indonesia sedang jadi sorotan dunia. Pukulan bertubi-tubi dari lembaga-lembaga pemeringkat internasional ini menunjukkan satu hal: ada yang tak beres dalam manajemen ekonomi di Indonesia. Sudah bukan waktunya berlagak alergi kritik dan mengabaikan masukan lembaga riset asing. Memperbaiki tata kelola atau perekonomian  tersungkur akibat permainan kekuasaan. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Tak ada penjelasan mengapa Indonesia perlu masuk menjadi anggota Dewan Perdamaian yang dibentuk Donald Trump. Prabowo tampil di panggung diplomasi seorang diri dan membuat keputusan-keputusan penting sendiri. Menteri Luar Negeri Sugiono kehilangan tampuk kendali diplomasi. Benarkah sikap itu sebagai bentuk insekuriti personal? - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Setelah proyek cetak sawah di Papua meleset, pemerintah malah memperluas pembukaan lahan yang menggerus hutan. Bukan hanya untuk cetak sawah dan perkebunan tebu, proyek ini hendak membuka perkebunan sawit seluas 426 ribu hektare. Ada pengusaha besar di balik proyek ini. Tanpa kajian lingkungan, ambisi swasembada menjadi lagu lama yang bisa menimbulkan bencana bagi Papua.  - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

BPK menemukan banyak masalah dalam proyek Kawasan Industri Pupuk Fakfak. Ada potensi kerugian negara dari proyek strategis nasional (PSN) tersebut yang seharusnya dibangun di Bintuni namun diminta oleh Bahlil Lahadalia untuk dipindah ke kampung halamannya. Ada indikasi penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan dalam permintaan tersebut. Sulit berharap Presiden Prabowo Subianto mengusut pelbagai penyimpangan itu. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Memakai dalih usang soal biaya mahal, partai politik pendukung Prabowo mengusung rencana pembatalan pilkada langsung dan mengembalikan ke DPRD. Upaya merampas kedaulatan rakyat tersebut berkonsekuensi buruk bagi kehidupan bernegara. Selain itu patut dicurigai ada motif terselubung lain: setelah pilkada kembali ke DPRD, berikutnya pemilihan presiden kembali ke MPR. Jika itu terjadi, kita kembali ke Orde Baru, era kegelapan sejarah demokrasi Indonesia. - - - Kunjungis.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Upaya Komnas HAM memulai kembali penyelidikan kasus pembunuhan Munir mendapat gangguan. Sejumlah anggota DPR ditengarai mengintervensi dan meminta penyelidikan dihentikan. Kasus pembunuhan berencana Munir semakin gelap. Tanpa komitmen negara, derasnya dominasi militer di pemerintahan dan konstelasi politik membuat dalang kejahatan sulit tersentuh hukum. Negara hukum yang gagal menegakkan hukum. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Setelah membuat banyak putusan blunder, salah satunya perubahan ambang batas usia calon presiden dan wakil presiden yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka, Mahkamah Konstitusi mulai berbenah dan memberikan harapan. Putusan tentang rangkap jabatan dan larangan polisi aktif mengisi jabatan sipil menjadi penebus dosa. Namun masih ada ancaman terhadap lembaga tersebut: penolakan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Powered by Firstory Hosting

Presiden Prabowo tak kunjung menetapkan banjir dan tanah longsor di Sumatera sebagai bencana nasional. Di pelosok, sejumlah kepala daerah sudah menyerah. Ratusan ribu korban mengungsi, akses jalan dan komunikasi terputus, listrik mati, dan persediaan pangan menipis. Di Aceh, bahkan empat kampung hilang begitu saja. Fakta-fakta itu belum juga mengetuk nurani pemerintah untuk bergerak lebih cepat. Sia-sia menanti pemerintah yang amatir segera menangani bencana. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Konflik internal elite Nahdlatul Utama dipicu perebutan konsesi batu bara. Setelah angin politik berubah, mereka terbelah ihwal pengusaha yang hendak digandeng untuk menggarap tambang. Sejak awal pemberian konsesi tambang ke ormas keagamaan menuai kritik karena dicurigai sebagai “gula-gula” pemerintah untuk memangkas independensi kelompok masyarakat sipil. - - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Di tengah gelombang penolakan kelompok masyarakat sipil dan akademikus, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP) tetap disahkan. Publik khawatir pasal-pasal di dalamnya akan menjadi alat represi. Banyak hal substansial penting yang diabaikan dalam KUHAP ini. Pada akhirnya kitab hanya memberi kewenangan khusus kepada penegak hukum, bukan untuk melindungi hak asasi warga negara. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Pelbagai klaim keberhasilan swasembada pangan mulai menunjukkan belangnya. Komisi Pertanian DPR dan Ombudsman Republik Indonesia menemukan masalah dari kebijakan pembelian gabah tanpa syarat atau any quality.  Penumpukan beras di Bulog telah menimbulkan kerusakan. Ombudsman menyebut total kerugian mencapai Rp 7 triliun. Kebijakan populis Menteri Pertanian Amran Sulaiman dituding sebagai pemicu. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Kejaksaan Agung menyelisik keganjilan investasi Telkomsel di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk senilai Rp 6,4 triliun. Transaksi ganjil yang berpotensi menimbulkan kerugian karena harga saham GoTo terus  anjlok sejak  mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tiga tahun lalu. Konflik kepentingan sangat terang dalam aksi korporasinya.  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi karpet merah dengan mengubah aturan agar GoTo bisa melantai bursa. Bahaya konflik kepentingan dalam investasi perusahaan negara. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Nama Bobby Nasution muncul dalam persidangan dua kasus korupsi. Namun tak kunjung diperiksa. Tak tersentuhnya menantu Jokowi tak lepas dari perlindungan orang-orang tertentu di KPK. Apa yang terjadi di Sumatera Utara adalah bukti dinasti politik rentan tergelincir praktik lancung nepotisme dan korupsi. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Sjafrie Sjamsoeddin mengambil peran komunikasi politik Presiden yang selama ini didominasi Sufmi Dasco Ahmad. Kehadiran Sjafrie mengubah konstelasi baru di lingkaran istana, memperuncing hubungan dengan Dasco, sekaligus menambah dominasi tentara  mengurus partai politik.  Posisi Sjafrie yang menonjol membuat pimpinan partai seperti mendapat pintu baru untuk menyalurkan aspirasi elite mereka kepada Prabowo. Berebut pengaruh antara Sjafrie dengan Dasco mengingatkan kita peristiwa Malari 1974. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Publik semestinya tak perlu terkejut dengan kebijakan Presiden Prabowo pada setahun pertama masa pemerintahannya. Semua sudah tertuang buku yang ditulis Prabowo tahun 2022 lalu, berjudul Paradoks Indonesia dan Solusinya. Prabowo membuat banyak solusi yang bisa menyelesaikan problem pokok Indonesia. Salah satunya, untuk Prabowo membangun konsolidasi otoritarian, menerapkan ekonomi dan politik terpimpin. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Keputusan Menteri Energi Bahlil Lahadalia mengatur impor BBM (bahan bakar minyak) nonsubsidi memicu kelangkaan bensin dan solar di SPBU swasta. Kebijakan itu tidak hanya menyusahkan masyarakat, tapi seperti ingin mendorong konsumen kembali memakai BBM bersubsidi. Solusi yang dipilih Menteri Bahlil menjadi blunder karena logika terbalik. Bisa merusak daya saing investasi Indonesia. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Pidato berapi-api Prabowo di PBB gagal menunjukkan sikap tegas Indonesia atas genosida dan tragedi kemanusiaan di Palestina. Ia lebih berfokus pada “gejala”, bukan “penyebab” genosida di Gaza. Prabowo memilih diplomasi dua kaki: mendukung kemerdekaan Palestina sekaligus mengakui Israel. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Presiden Prabowo Subianto berjanji mereformasi kepolisian sebagai respons tuntutan masyarakat dalam demonstrasi yang berujung rusuh. Ketika kerusakan ada pada institusi maka yang pertama ditunjuk adalah kepalanya. Wacana pergantian Kapolri ini membuat Listyo Sigit bergerak membuat tim reformasi internal mendahului tim reformasi buatan Istana. Reformasi Polri harus dimulai dari Prabowo sendiri. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Sudah sepuluh bulan proyek makan bergizi gratis dijalankan tetapi kekacauan demi kekacauan terus terjadi. Mulai pelaksanaan yang berantakan, jatuhnya korban akibat keracunan, sampai melesetnya pelbagai target yang tecermin dari rendahnya serapan anggaran. Dari anggaran Rp 71 triliun, per September 2025 baru terserap 22,1 persen. Bukannya mengevaluasi, Badan Gizi Nasional justru meminta anggaran lebih untuk MBG tahun depan. Jika dipaksakan, proyek ini bisa mengorbankan ekonomi Indonesia yang sedang gawat. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Reshuffle kabinet di era Prabowo Subianto tak ada bedanya dengan era presiden sebelumnya: hanya sekadar ganti pemain dan bagi-bagi jabatan. Perombakan yang grasah-grusuh ini juga tak menyentuh akar masalah. Presiden melakukan reshuffle sekadar merespons demonstrasi yang berakhir rusuh pada Agustus lalu. Tanpa pendekatan yang berpihak kepada orang banyak, seberapa pun sering gonta-ganti menteri, masalah laten gagalnya perbaikan kinerja pemerintah akan terus berulang. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Ditunjuk menempati jabatan yang seharusnya melindungi para pekerja, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer malah ditengarai memperalat jabatan untuk memperkaya diri sendiri. Ironisnya, modus korupsi serupa terus berulang di kementerian itu. Mengganti satu orang saja tak cukup. Memotong generasi layak dipertimbangkan untuk menghapus budaya korupsi yang sudah mengakar. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Demonstrasi besar yang melanda Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia menjadi pesan tebal kepada pemerintah yang nirempati. Kematian Affan menyadarkan publik bahwa biang kerok keadaan kalut akhir-akhir ini bukan semata perilaku para politikus. Arogansi polisi, penyelewengan hukum, dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tak berpihak pada kepentingan orang banyak adalah masalah utama pemerintahan Prabowo Subianto. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Jenderal Abdul Haris Nasution melahirkan konsep “jalan tengah” menjadi cikal bakal dwifungsi militer yang berkibar di era Orde Baru. Redup setelah Reformasi 1998, hari-hari ini militerisme kembali menguat dan menjadi alat politik penguasa. Presiden Prabowo Subianto mengerahkan tentara untuk menggarap berbagai proyek negara. Dominasi tentara akhirnya melemahkan supremasi sipil sebagai prasyarat tegaknya demokrasi. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur berpotensi mangkrak karena meleset jauh dari rencana yang pernah dirancang Jokowi. Proyek itu memang tak pantas dilanjutkan. Di tengah kelesuan ekonomi, beban utang, belanja pemerintah semestinya dialokasikan untuk proyek-proyek bermanfaat. Proyek ugal-ugalan IKN memberi pelajaran kepada Prabowo bahwa memaksakan ambisi tanpa menimbang manfaat akan merugikan orang banyak. ------------------------- Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Utang pemerintah Indonesia sampai triwulan pertama 2025 sebesar 7 ribuan triliun rupiah. Untuk membayar utang yang jatuh tempo, pemerintah justru menarik utang baru. Selama ini Kementerian Keuangan mengklaim utang Indonesia dalam kondisi baik-baik saja. Padahal tolok ukur yang mereka gunakan itu bisa menyesatkan karena memberi gambaran tak utuh tentang kerentanan ekonomi Indonesia. Kondisi ini akan semakin parah dengan realisasi proyek-proyek besar Presiden Prabowo. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Mohammad Riza Chalid, saudagar minyak yang malang-­melintang di setiap rezim, akhirnya menjadi tersangka korupsi impor minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Bukan satu-dua kali Riza tersandung kasus hukum, namun selalu lolos karena memiliki sandaran politik yang membuatnya aman. Sekelompok pengusaha ditengarai meminta Riza berbagi lapak bisnis minyak, tapi ia menolak. Muncul kecurigaan ini sekadar pergantian pemain bisnis minyak. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Proses peradilan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong semakin menunjukkan keganjilan. Jaksa penuntut umum mengabaikan begitu saja banyak kesaksian dalam persidangan yang telah berlangsung selama empat bulan. Tak hanya para saksi, sejumlah fakta yang bertentangan dengan dakwaan jaksa muncul dalam persidangan. Penanganan perkara yang menjerat Tom bakal menjadi preseden buruk: kebijakan bisa dengan mudah dipidana. ------- Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Koalisi PDI Perjuangan dengan Prabowo Subianto makin dekat. Gerindra telah memberikan tawaran, PDIP tidak menolak, sembari mengajukan sejumlah syarat semata untuk kepentingan partainya. Sampai di sini, politik  sekadar jadi permainan para juragan partai. Harapan adanya oposisi sebagai penyeimbang pemerintahan terancam musnah.  - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Pengakuan para tersangka kasus pengamanan judi online semakin mengarah ke Budi Arie Setiadi, bekas Menteri Komunikasi dan Informatika. Polisi tentu tidak boleh tebang pilih: menyasar pegawai rendahan, membiarkan para petinggi yang terindikasi terlibat. Di luar itu, aparat hukum mesti menyelisik bandar dan penerima manfaat yang lebih besar.  Perputaran uang judi online yang besar membuat aparat tak punya nyali memberantas pelaku sesungguhnya. Apalagi uang besar ilegal itu juga dipakai untuk membiayai operasi politik. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Menteri Kebudayaan Fadli Zon sejak 2004 konsisten menyangkal kejahatan manusia pada 1998. Dalam tragedi pemerkosaan itu, Fadli menyoal kata “massal”. Padahal Presiden BJ Habibie dan Jokowi mengakui kejahatan tersebut. Muncul kecurigaan motif politik di balik upaya memanipulasi sejarah kerusuhan Mei 1998. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Dalam urusan melanggar aturan, para pejabat Indonesia mahir bersembunyi di balik asap: berpikir sudah rapi menutupi kejahatan, padahal publik melihatnya secara telanjang. Dalih “hilirisasi” sumber daya alam hanya kedok menyedot aset berharga Indonesia untuk keuntungan elite dan bohir politik. Salah satunya penerbitan izin tambang nikel di Raja Ampat yang menabrak konstitusi. Indonesia sedang menempuh kutukan sumber daya alam: kekayaan melimpah tapi kita tetap miskin karena korupsi dan keserakahan. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Pengalihan kewenangan pengelolaan perusahaan pelat merah dari Kementerian BUMN ke Danantara tidak akan membawa kebaikan dalam tata kelola. Bedanya, Menteri Erick Thohir yang sebelumnya berkuasa besar, mendadak menjadi tidak berdaya. Namun ini semata ganti pemain. Serupa yang lalu-lalu dengan dalih kepentingan rakyat, Danantara diizinkan mengalokasikan dana untuk proyek-proyek yang tidak layak secara ekonomi , dan kental hanya akan menguntungkan segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan. Tanpa transparansi dan pengawasan, Danantara mempercepat terbentuknya institusi ekonomi ekstraktif di Indonesia dan sebagai jalan tol menjadi negara gagal. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Pemilihan dua pejabat eselon I di Kementerian Keuangan menuai polemik. Presiden Prabowo memilih Direktur Jenderal Bea Cukai dan Direktur Jenderal Pajak semata favoritisme dan mengabaikan sistem meritokrasi. Padahal mereka memegang posisi strategis yang membutuhkan profesionalitas. Keputusan ini juga bisa menimbulkan pesan keliru: loyalitas lebih penting daripada kapabilitas. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Powered by Firstory Hosting