BPJS jutaan warga terputus: Pembaruan data atau eliminasi hak warga?

Ilustrasi terputusnya BPJS jutaan warga. Tima Miroshnichenko/PexelsPembaruan data status ekonomi warga miskin dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) memicu krisis layanan kesehatan serius di Indonesia. Status 11 juta peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) mendadak non-aktif, sehingga mereka tidak lagi bisa mengakses layanan kesehatan gratis per 1 Februari 2026. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi pasien penyakit kronis—seperti gagal ginjal, penyakit jantung, dan stroke. Pasien gagal ginjal kronis, misalnya, tidak boleh melewatkan jadwal cuci darah rutin karena berisiko mengancam nyawa. Baca juga: Kontaminasi etilen glikol dan dietilen glikol dalam obat sirup akibatkan gagal ginjal akut? Empat hal yang perlu Anda ketahui Dalam episode SuarAkademia kali ini, The Conversation Indonesia berbincang dengan Ryan Rachmad Nugraha, seorang ekonom kesehatan dan akademisi dari Departemen Kedokteran Keluarga dan Komunitas, FK-KMK UGM. Menurut Ryan, karut-marut pembaruan data peserta PBI disebabkan oleh buruknya proses mitigasi data, pemetaan warga miskin, tata kelola BPJS Kesehatan, hingga koordinasi antarlembaga pemerintah. Ryan menegaskan bahwa perpindahan 90 juta data ke DTSEN tidak boleh dilakukan secara mendadak, apalagi sampai menghentikan akses pengobatan warga miskin yang masih memenuhi syarat PBI. “Perpindahan data ini pasti memakan waktu karena ada jutaan NIK dan desil (kelayakan warga menerima bantuan berdasarakan status ekonomi) yang perlu disesuaikan. Pemerintah seharusnya menyiapkan proses mitigasi yang matang, termasuk menyediakan masa tenggang (grace period) agar proses integrasi data tidak terkendala, serta tidak mengorbankan pasien dan fasilitas kesehatan,” ujar Ryan. Baca juga: Mengapa pekerja informal kerap luput dari BPJS Ketenagakerjaan? Ini strategi untuk memperluas jaminan sosial. Buruknya tata kelola BPJS Kesehatan sering kali menyebabkan rumah sakit dijadikan “kambing hitam” oleh masyarakat. Padahal, ketika aturan baru diberlakukan, pihak RS juga berada dalam posisi terjepit karena khawatir klaim biaya kesehatan pasien PBI ditolak oleh pemerintah. Sebagai solusinya, Ryan menganjurkan agar pemerintah menyiapkan skema pembiayaan darurat untuk menanggung pasien dengan penyakit serius selama masa transisi data. Selain itu, agar proses pemetaan warga miskin lebih tepat sasaran, Ryan menyarankan mekanisme “jemput bola”. “Penelitian kami menemukan akses yang jauh menyebabkan banyak warga miskin di daerah terpencil, seperti di Maluku Utara tidak terdata sebagai PBI. Karena itu, pemerintah daerah harus aktif mendata warga di pelosok daerah,” pungkasnya. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.