SuarAkademia

pexels pavel danilyuk Di tengah ketidakjelasan kondisi ekonomi negara—seperti melemahnya rupiah terhadap dolar dan naiknya harga BBM—muncul respon bernada humor dan komedi lewat unggahan ataupun meme di media sosial. Kalimat-kalimat semacam “Hidup cuma sekali, tapi kenapa menjadi WNI”, “Warga desa tidak menggunakan dolar karena cuma pake dulur” terdengar menggelitik sebagai bentuk respons dari pernyataan pemerintah. Keberadaan konten komedi di masa sulit, terkadang merupakan bentuk coping mechanism bagi beberapa orang. Ini semacam cara mempertahanankan diri dan berdamai dengan hal-hal yang di luar kendalinya. Sebagian masyarakat bahkan menggunakan komedi sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah. Meme dan juga poster digital bertebaran di linimasa sebagai respons dari apa yang mereka rasakan. Namun, apakah benar fenomena menertawakan keadaan ini merupakan pertanda bahwa masyarakat sudah lelah terhadap situasi yang tengah mereka hadapi? Dalam Suar Akademia kali ini, kami mengundang Pratiwi Utami, Dosen Ilmu Komunikasi, Universitas Gadjah Mada, untuk membahas tentang keberadaan konten komedi sebagai coping mechanism di saat krisis. Pratiwi menjelaskan bahwa fenomena penggunaan lelucon dan meme di media sosial sebagai cara menertawakan kondisi krisis bukanlah hal baru. Jejaknya sudah terlihat sejak Pemilu 2019, ketika masyarakat merespons tensi politik yang memanas saat itu melalui berbagai konten meme. Penggunaan meme dan lelucon juga ditemukan selama masa pandemi Covid-19. Saat itu, masyarakat yang dilingkupi ketidakpastian memanfaatkannya untuk menerjemahkan situasi yang terjadi. Di tengah himpitan keadaan yang sulit dan tak terkendali, humor melalui meme muncul sebagai instrumen yang praktis, ekonomis, dan memiliki dimensi sosial yang kuat. Karena sifatnya yang mudah dipahami, konten tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengambil jeda serta menciptakan jarak emosional dengan berbagai isu maupun konflik yang tengah berlangsung. Lebih jauh tentang meme, Pratiwi menambahkan bahwa meme memiliki sifat positif dan negatif secara bersamaan. Di bawah kondisi politik yang kaku, humor dan satire menjadi cara yang lebih aman untuk menyampaikan kritik tanpa harus menghadapi risiko legal yang terlalu frontal. Sebaliknya, candaan yang terlalu viral malah berisiko melepaskan konteks asli dari kritik tersebut. Masyarakat bisa jadi hanya fokus pada lucu-lucuannya saja, sehingga substansi masalah yang dikritik justru kabur atau tersamarkan. Pratiwi mencontohkan kasus lagu My Little Bolu Ketan yang mulai kehilangan esensi kritik karena banyak orang terlalu fokus pada sensasi viralnya. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

pexels rdne Skandal riset palsu yang dilakukan oleh peneliti independen asal Indonesia di kancah Internasional masih jadi pembicaraan. Pelaku diduga memanipulasi data riset menggunakan Artificial Intelligence (AI) untuk mendapatkan travel grant di konferensi internasional ISPPD di Kopenhagen, Denmark. Pihak Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) telah mengonfirmasi status keempat peneliti tersebut sebagai alumni mereka. Meski begitu, pihak kampus menegaskan bahwa aksi mereka bersifat personal dan tidak berhubungan dengan institusi, mengingat para oknum tersebut tidak lagi berstatus sebagai dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa aktif di sana. Namun yang jadi pertanyaan adalah, mengapa sekelas konferensi internasional bisa “kecolongan” meloloskan peneliti yang menggunakan data riset bahkan identitas palsu? Dalam episode terbaru Podcast Suar Akademia kali ini, kami mengundang Ilham Akhsanu Ridlo, dosen Universitas Airlangga yang saat ini sedang menempuh studi di Universitas Munich di Jerman, untuk berdiskusi tentang skandal riset palsu yang dilakukan oleh warga negara Indonesia tersebut. Menurut Ilham, karakteristik konferensi internasional dan jurnal ilmiah itu berbeda. Konferensi merupakan ajang diskusi, bertukar informasi, dan membangun jaringan, bukan untuk melakukan peer review data secara ketat seperti jurnal. Seleksi konferensi biasanya hanya memeriksa abstrak paper yang sangat singkat, lebih kurang 500 kata. Selain itu, komite sering kali memprioritaskan keberagaman. Misal, peneliti dari negara berkembang akan diberikan porsi travel grant untuk memenuhi kuota peserta dan kebutuhan sponsor. Celah kelonggaran inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku. Ilham juga menyoroti bahwa penggunaan AI dalam dunia akademis sebenarnya bukanlah hal yang terlarang, tapi harus tetap diatur tingkat penggunaannya. Semisal sebagai alat bantu untuk menerjemahkan bahasa, merangkum teks, atau memperbaiki tata bahasa. Pelanggaran fatal dalam kasus ini bukan karena menggunakan AI, melainkan karena penggunaan AI untuk memproduksi atau memfabrikasi data palsu. Banyak yang khawatir bahwa skandal pemalsuan riset ini akan berdampak pada tingkat kepercayaan akademisi global terhadap para peneliti asal indonesia. Namun, Ilham menyampaikan bahwa skala dampak kasus ini sebenarnya masih sebatas pada abstrak konferensi, bukan pada peer review jurnal yang ketat, sehingga untuk dampaknya sejauh mana masih perlu dipantau. Ilham juga mengingatkan bahwa sebelumnya pernah terjadi kasus penipuan riset yang lebih besar di skala global. Lalu, perlukah pemerintah mengambil langkah tertentu untuk menjaga reputasi para peneliti Indonesia di mata internasional? Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia, ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

pexels yohanes deobi Dampak krisis iklim sering kali hanya dilihat dari perspektif orang dewasa. Padahal, anak-anak serta orang muda, terutama dari masyarakat miskin, justru merupakan kelompok yang paling merasakan dampaknya secara tidak proporsional. Anak-anak serta orang muda belum banyak menyumbang polusi atau emisi karbon, tapi mereka harus hidup menanggung akibat perubahan iklim di masa depan. Mulai dari cuaca yang kian hari kian panas, potensi kekeringan yang membuat air bersih berisiko semakin sulit didapat, hingga potensi bencana atau perubahan lingkungan yang membuat tempat tinggal mereka tidak nyaman atau bahkan tidak layak huni di masa depan. Fenomena ini dikenal sebagai slow onset climate change, di mana dampak perubahan iklim tidak langsung terasa sekaligus, tetapi terjadi sedikit demi sedikit dalam rentang waktu yang panjang. Perubahan tersebut lambat laun akan menggerus sumber daya serta tingkat kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Ironisnya, kelompok rentan ini pula yang kerap terabaikan dalam berbagai kebijakan terkait penanganan krisis iklim. Membahas lebih jauh mengenai masalah tersebut, pada episode Podcast Suar Akademia terbaru, kami mengajak Shaila Tieken & Widi Laras Sari dari Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia berdiskusi mengenai riset mereka tentang “Memahami Perubahan Iklim dari Sudut Pandang Anak-Anak dan Kaum Muda Marginal di Indonesia”. Menurut Shaila, temuan yang mereka dapatkan setelah melakukan studi partisipatif di tiga kota (Jakarta, Pekalongan dan Pontianak) menunjukkan bahwa anak-anak memiliki kecemasan dan pengalaman sendiri terkait krisis iklim, tetapi cara mereka mengungkapkannya berbeda dari orang dewasa sehingga sering tidak tersentuh dalam proses pengambilan kebijakan. Perubahan iklim juga memperparah ketimpangan sosial yang sudah terjadi. Anak-anak dari keluarga miskin semakin rentan karena mereka tidak memiliki sumber daya untuk beradaptasi. Pada akhirnya, mereka terpaksa menganggap dampak krisis iklim sebagai nasib yang mau tak mau harus mereka terima. Contohnya, banjir lebih sering merendam perkampungan miskin. Di Pontianak misalnya, kami menemukan anak-anak dari keluarga mampu bisa hidup nyaman karena orangtua bisa membeli rumah di kompleks bebas banjir atau pun meninggikan rumah mereka. Sedangkan anak dari keluarga miskin harus hidup waswas di rumah kayu, setiap saat khawatir rumah mereka akan tergerus banjir. Widi Laras menambahkan, keterlibatan anak dan kaum muda dalam tata kelola iklim juga masih minim. Mereka hanya diposisikan sebagai kelompok rentan penerima manfaat, bukan pihak yang perlu didengar atau dilibatkan dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Pemerintah dan orang dewasa semestinya membuka ruang bagi suara anak-anak, terutama dari kelompok marginal, karena mereka adalah generasi yang akan menghadapi dampak krisis iklim paling lama di masa depan. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Podcast ini merupakan hasil kolaborasi diseminasi sains para pakar bersama KONEKSI dan The Conversation Indonesia.

pexels tomfisk Dari sekian banyak opsi, pemerintah memilih bioenergi sebagai strategi untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, terutama lewat campuran sawit ke solar (biodiesel) serta tebu dan singkong untuk bensin (bioetanol). Opsi ini menuai banyak kontroversi karena bioenergi merupakan isu kompleks yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan dan lahan. Dalam Podcast Suara Akademia kali ini, kami bersama dengan Fiorentina Refani, Direktur Sosio-Bioekonomi CELIOS untuk ngobrol lebih dalam tentang paradoks transisi energi di Indonesia. Menurut Fio, berbagai kebijakan atas nama transisi energi yang dilakukan pemerintah saat ini sering kali mengabaikan aspek keadilan, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat. Ia menyoroti proyek food estate dan energy estate di Merauke, Papua Selatan. Berjalan di bawah skema Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bersifat top-down, proyek ini kerap melangkahi berbagai regulasi daerah seperti rencana tata ruang dan zona konservasi, merampas ruang hidup masyarakat adat seperti yang tercermin dalam film ‘Pesta Babi’. Alih-alih menekan emisi, proyek yang membutuhkan lahan seluas 2,2 juta hektare itu membuka kawasan hutan dan lahan gambut di Papua. Bukannya mengurangi, deforestasi justru melipatgandakan kontribusi emisi global Indonesia. Parahnya, dengan kerusakan yang masif, daerah penghasil sumber daya justru tetap miskin. Harga pangan dan bahan bakar tetap tinggi di Papua. Hasil produksi umumnya dikirim ke pusat industri dan Pulau Jawa, mega korporasi mengenyam untung, sementara masyarakat adat kehilangan hak tenurial dan ruang hidup mereka. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

pexels ihsanaditya Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia di Kuartal 1 naik di angka 5,61% year-on-year, lebih tinggi dibanding tahun tahun sebelumnya. Menurut pemerintah, hal ini menunjukkan adanya akselerasi yang baik di tengah tekanan global yang masih berlanjut. Menkeu Purbaya juga mengungkapkan bahwa capaian ini mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam menjaga momentum ekonomilink text . Namun apakah angka tersebut benar benar menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebenarnya, atau hanya angka yang semu? Episode Suar Akademia kali ini kami mengundang Salman Samir, dosen dan peneliti dari Universitas Hasanuddin Makassar, yang sebelumnya sudah menyoroti hal tersebut melalui artikel the conversation. Salman mengungkapkan bahwa angka 5,61 tidak bisa dikatakan sehat karena tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Sebagai contoh jika dibandingkan dengan kuartal satu pada tahun 2025 yang hanya 4,89%, perbandingannya cukup rendah karena pada saat itu Presiden Prabowo sedang menata Anggaran, dan belum maksimalnya program MBG saat itu. Jadi angka 5,61 muncul bukan karena ekonomi kita tiba tiba melaju pesat, namun karena dibandingkan dengan titik yang lebih rendah, atau hal ini biasa disebut base effect. Aktivitas hari raya juga berpengaruh pada naiknya angka tersebut, tercatat Ramadhan, Imlek, Idul fitri jatuh pada kuartal satu. Sejalan dengan itu, dari sisi produksi, sektor akomodasi makan-minum tumbuh signifikan di angka 13% (tertinggi di antara semua sektor) karena efek mudik dan liburan. Selain itu ada faktor melonjaknya belanja pemerintah, khususnya untuk MBG dan THR, ditambah melemahnya sektor eksternal dan terkurasnya cadangan devisa. Di sisi ketenagakerjaan, meski ekonomi tumbuh 5,61%, pasar tenaga kerja tidak terlihat efeknya. Sektor informal justru semakin meningkat. Di saat yang sama, hasil investigasi menunjukkan PHK terjadi di mana-mana. Menyoroti pengaruh situasi global, Salman menjelaskan bahwa ekonomi kita saat ini masih sangat bergantung pada kondisi geopolitik global. Apalagi saat ini status Indonesia sebagai net importir, yang mengharuskan membeli minyak menggunakan dollar, hal ini juga dapat menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah. Belum lagi kondisi geopolitik juga berpengaruh besar pada mitra dagang Indonesia, yang berdampak pada perekonomian indonesia. Terkait defisit APBN yang sudah menyentuh angka 1%, meskipun Menkeu Purbaya sempat menyatakan bahwa tidak akan ada revisi, Samir menyoroti ada 3 kondisi yang memaksa terjadinya penyesuaian APBN. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

pexels introspectivedsgn Permainan Trading Card atau kartu Pokemon saat ini kembali naik daun. Para artis dan influencer pun mendadak menggandrungi kartu ini. Pokemon merupakan serial anime lawas yang pertama kali keluar pada 1997 silam. Karakter monster serial ini terus diperbarui hingga ke generasi ke-9 (2025) dan ke-10 pada tahun 2027 mendatang. Karena popularitas yang amat tinggi, Pokemon menjelma menjadi waralaba raksasa yang jadi salah satu penyokong gurita bisnis Nintendo mulai dari gim, mainan, pernak-pernik oleh-oleh, perangkat, hingga yang sedang populer sekarang kartu. Awalnya, kartu Pokemon ini ditujukan untuk anak anak, namun saat ini terjadi pergeseran yang membuat permainan kartu ini menjadi sebuah benda koleksi bernilai tinggi, bahkan sebagian orang berpendapat bahwa kartu ini bisa menjadi aset investasi. Tingkat kelangkaan kartu, menjadi salah satu aspek yang membuat melonjaknya harga di pasar internasional. Hal itu karena beberapa kartu diproduksi dalam jumlah terbatas yang tidak akan dicetak ulang. Selain itu harga sebuah kartu juga ditentukan kondisi fisik, dan juga tingkat grading pada kartu tersebut. Semakin baik kondisinya, semakin tinggi tingkat gradingnya, akan membuat nilai Kartu pokemon, menjadi semakin fantastis. Terkait fenomena kartu Pokemon ini, kami mengajak Jusuf Ariz, Dosen Komunikasi Universitas Gadjah Mada yang saat ini sedang menempuh studi S3 di Flinders University Adelaide, untuk ngobrol bareng di Episode Podcast Suar Akademia kali ini. Menurut Jusuf, ramainya fenomena brewek saat ini yang dilakukan juga teramplifikasi oleh perasaan nostalgia dari para pelakunya, karena kebanyakan pelaku sudah memiliki referensi terhadap pokemon sebelumnya. Hal ini juga dimudahkan dengan banyaknya konten di sosial media, dan juga adanya kemudahan akses mendapatkannya, karena penyedia kartu kartu tersebut saat ini juga sudah ada di marketplace. Jusuf berpendapat, bergabung dengan komunitas dan menikmati aspek permainan kartu itu sendiri merupakan cara terbaik untuk memulai hobi ini. Hal tersebut dianggap krusial untuk mengelola ekspektasi serta meminimalkan rasa kecewa apabila terjadi lonjakan atau penurunan nilai (burst value) yang tidak terduga, terutama jika seseorang membeli kartu hanya berdasarkan spekulasi harga pasar semata. Namun jika melihat dinamika trennya akhir akhir ini, apakah kartu pokemon bisa menjadi instrumen yang baik untuk investasi? Dan bagaimana seharusnya peran pemerintah menanggapi maraknya kartu pokemon yang saat ini beredar dengan harga yang semakin tinggi? Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

pexels karola g Kemendiktisaintek sempat melempar wacana penutupan program studi (prodi) di perguruan tinggi, yang dianggap sudah tidak relevan dengan kebutuhan zaman. Alasannya, lulusannya susah mendapatkan pekerjaan sehingga rentan oversupply lulusan. Prodi sosial dan humaniora, juga ilmu keguruan, jadi prodi yang diisukan akan ditutup. Wacana ini langsung memicu perdebatan banyak pihak, terutama karena penutupan prodi ini dikaitkan dengan ketidaksesuaian karier (mismatch) dan minimnya ketersediaan lapangan kerja. Meskipun akhirnya pernyataan tersebut diralat oleh Mendiktisaintek Brian Yulianto, masih banyak diskusi yang mempertanyakan posisi perguruan tinggi saat ini. Apakah kampus hanya dilihat sebagai tempat untuk melahirkan para pekerja atau para cendekia dan pemikir? Dalam Podcast Suar Akademia kali ini, Holy Rafika Dona, Dosen komunikasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, membahas wacana penutupan program studi tersebut. Menurut Holy, upaya merelevansikan dunia pendidikan tinggi terhadap industri sebenarnya sudah berjalan sejak lama. Adanya entrepreneurship atau kewirausahaan yang menjadi mata kuliah wajib di berbagai program studi menunjukkan kecenderungan ini. Bahkan, di masa kepemimpinan Nadiem Makarim sebagai menteri pendidikan, terdapat program Magang Merdeka sebagai bentuk upaya relevansi dunia pendidikan dengan dunia kerja. Sebagai pengajar, Holy percaya bahwa pendidikan itu seharusnya tidak melulu tentang industri. Menurutnya, pendidikan adalah tentang memerdekakan. Jika mengacu pada Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika Wapres Gibran berbicara tentang AI, digitalisasi dan algoritma, Holy menilai matematika sebagai ilmu dasar, masih benar-benar dibutuhkan. Rencana industrialisasi perguruan tinggi ini bukan tanpa dampak. Salah satu dampak jangka panjang yang mungkin terjadi adalah melihat kuliah sebagai investasi. Artinya, mahasiswa akan menggunakan logika keuntungan balik modal (return of investment) ketika memilih universitas. Apa dampak jangka panjang dari pola pikir seperti ini? Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

pexels george charry Ada banyak kejutan di Coachella tahun ini. Salah satunya adalah penampilan The Strokes yang tiba-tiba memutar video penyerangan terhadap universitas di Gaza saat memainkan lagu Oblivius. Grup band asal Amerika Serikat (AS) ini seakan ingin memberi pesan kepada ribuan pasang mata yang hadir malam itu dan yang menyaksikan secara streaming, bahwa ketika satu sisi dunia merayakan hingar bingar festival, masih ada sisi lain di dunia yang tengah diserang dan dihancurkan oleh tentara AS dan Israel. Bahkan sambil memainkan lagu “Oblivius”, Julian Casablancas, vokalis The Strokes, bertanya kepada audiens “What side are you standing on?” (Kamu berpihak pada siapa?) Fenomena seperti ini sebenarnya bukanlah hal baru. Ada Rage Against the Machine, grup band rock, yang vokal terhadap isu-isu politik. Dari Indonesia, musisi Iwan Fals seringkali mengkritik pemerintah melalui karyanya. Dari panggung stand-up comedy, Pandji Pragiwaksono tak segan menyentil pemerintah. Hingga kini, makin banyak selebritas dan seniman yang mulai menunjukkan sikap politik mereka melalui karya dan panggung hiburan. Dalam SuarAkademia kali ini, kami mengajak Akhmad Saputra Syarif, peneliti dari Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, untuk membahas fenomena seniman yang secara terang-terangan menunjukkan sikap politik mereka. Putra melihat bahwa maraknya selebritas yang mulai menyuarakan pandangan politik dari atas panggung sebagai sebuah hal positif. Menurutnya, penting bagi tiap individu untuk memiliki sikap politik, sebagai orang yang hidup di sebuah negara, terutama negara demokrasi. Dalam konsep Social Identity Theory, apa yang dilakukan The Strokes maupun Pandji Pragiwaksono merupakan tindakan kolektif, yaitu hal yang dilakukan untuk meningkatkan status kelompoknya saat mereka merasa terancam. Aspirasi politik yang mereka suarakan dapat berdampak luas dan memengaruhi opini publik. Penggunaan panggung hiburan sebagai tempat menyuarakan pandangan politik pun, menurut Putra, cukup efektif, karena masuk ke ranah afeksi, dapat melibatkan emosi melalui musik, visualisasi, humor, hingga percakapan–aspek yang jarang dirasakan di panggung politik sendiri. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

pexels ravi roshan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) menjadi sorotan setelah terkuaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Sebanyak 16 mahasiswa tergabung dalam satu grup WhatsApp membahas hal seronok terkait teman perempuan mereka. Tangkapan layar percakapan dalam grup tersebut tersebar di media sosial, memicu kemarahan publik. Kenapa obrolan di ruang privat seperti grup chat aplikasi pesan bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual? Mengacu pada piramida rape culture , obrolan di grup chat yang berisi objektifikasi dan candaan seksis termasuk bentuk kekerasan seksual. Fenomena ini dikenal sebagai locker room talk, yakni budaya obrolan di ruang ganti—yang berasal dari lingkungan baseball Amerika—yang identik dengan percakapan kasar, merendahkan, seksis, dan penuh lelucon kotor di antara laki-laki. Lebih jauh tentang budaya locker room talks dan hubungannya dengan rape culture, Podcast Suar Akademia kali ini mengundang Dina Listioirini dosen dan peneliti untuk komunikasi media dan isu seksualitas dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk membahas hal tersebut. Menurut Dina, biasanya locker room talks ini bermula sebagai sarana bonding dan mengakrabkan satu sama lain dalam grup Whatsapp, namun masalahnya dalam proses bonding ini terkadang terdapat bercandaan yang bersifat seksis dan misoginis. Hal ini menjadi berbahaya, karena percakapan di dalam grup yang bersifat tertutup ini memungkinkan terjadinya normalisasi terhadap bercandaan tersebut dan tidak adanya kontrol dan pengawasan. Terkait seksis jokes dan objektifikasi di dalam grup whatsapp, menurut Dina hal ini didasari oleh perasaan dominasi kaum laki laki baik di real life atau di ruang digital. Apalagi jika didukung oleh situasi homosociality, akan membuat hal ini terasa biasa, karena adanya dukungan dari grup. Jika berbicara tentang kapan sebuah obrolan bisa dianggap bercanda atau sudah melebihi batas menjadi sexual harrasement, menurut Dina, sebuah obrolan sudah masuk ranah sexual harrasement jika candaan tersebut sudah masuk objektifikasi tubuh yang bersifat merendahkan atau hummiliation, hal tersebut sudah masuk ranah sexual harrasement. Tapi saat sudah terdapat kontak fisik seperti colek colek di real life, hal tersebut sudah masuk sexual assault. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

pexels yankrukov Dunia gamers Indonesia tengah diributkan dengan adanya Indonesian Game Rating System (IGRS), sebuah sistem yang mengatur rating game di platform Steam. IGRS sendiri adalah sistem rating game buatan Komdigi yang diskursusnya sudah dimulai sejak 2016 tapi baru berlaku belum lama ini. Keributan ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, rating yang diberikan oleh IGRS di platform STEAM terkesan asal-asalan sehingga menimbulkan kontroversi. Saat publisher game sudah menggunakan sistem rating global yang lebih dulu ada seperti IARC, IGRS memberikan penilaian yang cukup berbeda. Contohnya, beberapa game yang seharusnya bisa dimainkan semua umur, oleh IGRS dilabeli 18+. Sebaliknya, game yang memuat adegan kekerasan justru diberi label semua umur. Podcast Suar Akademia kali ini mengundang Birgitta Bestari Puspita, dosen ilmu komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang studi doktoralnya di Edith Cowan University, Australia, berfokus pada persoalan anak-anak dan media. Menurut Birgitta, setiap negara memiliki budaya yang harus dijaga, dan ia melihat IGRS sebagai sarana untuk menjaga budaya indonesia karena perbedaan sensitivitas norma dan nilai yang berlaku di setiap negara. Baginya, kehadiran negara dalam ranah konten media bukanlah hal baru. Sebelumnya, negara lebih dulu mengatur rating film sebagai konten yang sama-sama dikonsumsi oleh publik. Permasalahan kesalahan rating di platform Steam, menurut Birgitta, bisa diminimalisir dengan menjaga komunikasi antara IGRS, platform, dan juga kreator. Tujuannya, agar saling paham alur dan bentuk verifikasinya. Birgitta menambahkan, Indonesia bukan satu-satunya negara yang menggunakan sistem rating game secara lokal. Sudah ada beberapa negara yang memiliki sistem rating game sendiri, seperti Jepang (CERO) dan Jerman (USK) dan PEGI untuk kawasan Eropa. Karena itu, bentuk transparansi proses sistem rating game di Indonesia bisa mengadopsi dari website USK Jerman yang menempatkan orang-orang dengan kredibilitas tinggi untuk memberikan rating game. Belum maksimalnya IGRS, membuat peran keluarga dan orang dewasa menjadi garda terdepan untuk membantu pemilihan dan pendampingan game untuk anak. Sebab pada akhirnya, anak adalah pihak yang paling rentan terkena paparan negatif dari game yang diberi rating tidak sesuai usia. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

CC BYDampak nyata Perang Amerika Serikat dan Iran masih berlanjut, penutupan selat hormuz oleh pihak Iran melambungkan harga minyak mentah hingga US$100 per barel (senilai Rp17 juta) dan diperkirakan akan tetap tinggi karena efek konflik yang berkepanjangan meski bakal ada gencatan senjata di kemudian hari. Namun di saat banyak negara sudah kelimpungan terhadap kenaikan harga minyak dunia, Pemerintah Indonesia berhasil mempertahankan harga bensin subsidi agar tidak mengalami kenaikan dan mengerek lonjakan harga barang lainnya. Menteri keuangan Purbaya bahkan menyampaikan bahwa tidak akan ada kenaikan BBM hingga akhir tahun. Keadaan ini berbanding terbalik dengan negara negara tetangga yang lebih memilih menaikkan harga BBM. Namun apakah keputusan menahan harga BBM di tengah krisis energi dan harga minyak mentah yang naik ini adalah sinyal yang baik, atau sebenarnya pemerintah sedang menunda sebuah permasalahan yang lebih besar? Episode terbaru SuarAkademia, kami membahas isu ini bersama Dipo Satria Ramli, ekonom dan Mahasiswa S3 Universitas Indonesia. Dipo memuji keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, yang berhasil meredam potensi inflasi. Tapi keberanian itu harus dibayar mahal kelak sebab ada kekhawatiran serius mengenai defisit fiskal yang terus meningkat karena Anggaran negara (APBN) sudah mencapai 0,9% dari PDB, mendekati batas hukum 3%. Ia juga mengingatkan bahwa manajemen anggaran yang buruk akan seperti bom waktu, berujung masalah di masa depan, bisa jadi pajak yang dinaikan. Kenaikan harga minyak juga memengaruhi biaya logistik domestik dan harga global bahan baku seperti plastik, yang berdampak pada berbagai industri. Pelaku usaha didorong untuk melakukan penilaian bisnis mandiri dalam menghadapi tekanan harga global yang signifikan, meskipun pemerintah telah meredam sebagian dampak domestik. Menurutnya secara otomatis bakal ada trade off dari subsidi BBM terhadap belanja produktif seperti infrastruktur dasar, program pertumbuhan dan hal hal yang terkait pembangunan di masa depan, karena dari pemerintah cukup clear bahwa MBG dan dana Koperasi Merah Putih tidak akan diganggu gugat. Sejauh apa APBN bisa bertahan juga dipertanyakan oleh Dipo? Karena menurut hitungannya, pemerintah hanya mampu menahan harga BBM hingga 6 bulan ke depan. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

TomFisk?Pexels, CC BYDunia memang sedang bergerak menuju energi yang lebih hijau demi kelestarian Bumi. Namun di lain sisi, ada jutaan pekerja yang menggantungkan hidup dari industri ekstraktif, seperti tambang batu bara. Jika masa tambang berakhir, banyak warga yang terancam kehilangan pekerjaan. Lantas muncul pertanyaan: masyarakat mau ‘cari makan’ dari mana, kalau tambang yang menghidupi mereka selama ini ditutup? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Aidy Halimanjaya, peneliti dari Universitas Katolik Parahyangan dan Aulia, seorang perwakilan masyarakat yang tinggal di daerah lingkar tambang, Desa Tebangan Lebak, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Baca juga: Perempuan-perempuan Dayak melawan dampak tambang batu bara dengan kebun cabai Aulia bercerita, 80% masyarakat di daerahnya saat ini adalah pekerja tambang. Sejak tambang masuk, para pemuda desa mulai “meninggalkan” lahan pertanian. Mereka berbondong-bondong bekerja di sektor tambang yang menawarkan upah lebih tinggi. Generasi muda tak lagi mengenal cara menanam padi dan ikatan dengan tanah leluhurnya. Sawah-sawah yang dulu hijau dan menjadi sumber pangan masyarakat sekitar juga perlahan-lahan mengering dan berubah fungsi. Masyarakat sudah sangat bergantung pada tambang batu bara, sementara krisis iklim memaksa untuk segera beralih ke energi terbarukan. Aidy menilai, untuk mewujudkan transisi energi keadilan, pemerintah mesti menyiapkan ekonomi alternatif dan juga perlindungan sosial sebagai bantalan ekonomi bagi warga terdampak. Konsep keadilan dalam transisi energi, kata Aidy, bukan pula sebatas memberikan kompensasi yang setimpal saja (keadilan distributif), tapi juga harus memastikan suara masyarakat benar-benar didengar (keadilan partisipatif), serta memulihkan kerusakan alam akibat tambang (keadilan restoratif). Ini penting untuk mewujudkan keadilan antargenerasi, agar anak cucu nanti tidak mewarisi tanah yang rusak dan air yang tercemar tambang. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

Pavel Danilyuk/PexelsDi tengah upaya Indonesia membangun ekosistem pengetahuan yang tangguh, isu mengenai penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang enggan kembali ke Tanah Air kembali mencuat di awal tahun 2026 ini. Ribuan awardee disekolahkan ke luar negeri dengan dana triliunan rupiah dari pajak rakyat, tapi sebagian dari mereka memilih untuk tidak pulang dan berkarir di luar negeri. Fenomena ini memicu perdebatan sengit, apakah para awardee ini egois atau adakah yang salah dengan sistem monitoring beasiswa dan penyerapan talenta di Indonesia? Dalam episode SuarAkademia kali ini, kami berbincang dengan Dyna Herlina Suwarto, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sekaligus LPDP awardee alumni dari University of Nottingham, Inggris. Diskusi ini tidak hanya menyoroti pelanggaran kontrak oleh individu, tetapi juga membedah masalah struktural dalam ekosistem beasiswa LPDP di Indonesia. Setiap kali pembukaan pendaftaran LPDP diumumkan, media sosial selalu diramaikan oleh dua kubu: mereka yang antusias melamar, dan mereka yang skeptis—kerap disebut sebagai “pasukan sakit hati” karena gagal lolos seleksi. Kelompok skeptis ini sering menyoroti awardee yang tidak mematuhi kontrak untuk kembali dan mengabdi di Indonesia. Dyna mengakui bahwa kritik publik ini beralasan. Dari sekitar 50.000 awardee yang diberangkatkan sejak 2012, LPDP melansir ada sekitar 400 orang yang tidak kembali. Meskipun persentasenya terbilang kecil (di bawah 1%), tapi secara nominal angka tersebut tetap merupakan kebocoran aset negara. Dyna menyoroti kelemahan sistem pemantauan (monitoring) LPDP yang terkesan longgar. Seringkali, penegakan aturan baru dilakukan ketika sebuah kasus viral di media sosial. Ini menunjukkan absennya mekanisme pelacakan otomatis dan evaluasi pasca-studi yang sistematis. Meski ada awardee yang melanggar kontrak demi mengejar karier bergaji tinggi di luar negeri, Dyna menekankan bahwa sebagian besar awardee sebenarnya memiliki komitmen yang kuat untuk pulang. Namun, niat baik ini kerap berbenturan dengan realitas pahit di lapangan. Banyak awardee yang kembali justru dihadapkan pada ancaman “working poor” (pekerja miskin). Gaji yang ditawarkan, terutama untuk lulusan baru S2 atau S3 tanpa pengalaman kerja, seringkali tidak sepadan dengan kualifikasi internasional mereka. Bahkan bagi mereka yang mengabdi sebagai dosen, standar kesejahteraan kerap jauh dari kata layak. Lebih parah lagi, institusi dan industri domestik belum sepenuhnya siap menyerap talenta-talenta dengan spesialisasi tinggi. Seorang awardee yang mempelajari teknologi nuklir mutakhir di Eropa, misalnya, mungkin tidak akan menemukan infrastruktur atau laboratorium yang mendukung keilmuannya saat kembali ke Indonesia. Akibatnya, alih-alih memberdayakan ilmu, mereka terjebak dalam birokrasi dan tugas administratif yang menghambat produktivitas riset mereka. Kebingungan ketika kembali dari studi dan adanya tawaran pekerjaan di luar negeri sering menjadi realita yang dihadapi oleh para penerima beasiswa LPDP. Dyna dengan tegas menyatakan kalau penerima beasiswa LPDP harus memahami tanggung jawab untuk kembali ke tanah air karena sudah tertera di kontrak. Menurutnya, kewajiban kembali ke Indonesia bukanlah akhir untuk mencari peluang kolaborasi dengan pihak luar negeri. Bagi Dyna, tetap menjaga komunikasi dan membuka peluang kerja sama antara instansi dan pihak kampus luar negeri bisa menjadi salah satu alternatif di “masa pengabdian”. Dyna mengatakan investasi pendidikan melalui LPDP adalah langkah berani yang harus terus didukung. Namun, menyekolahkan anak bangsa ke luar negeri barulah langkah pertama. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana negara bisa menciptakan sistem monitoring beasiswa dan manajemen talenta yang lebih baik. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

Cottonbro Studio/PexelsDi tengah karut-marut ekonomi pasca-pandemi dan bayang-bayang krisis global yang ibarat tak berujung ini, narasi bahwa “kerja keras akan membawa kesejahteraan” tampaknya telah usang bagi mayoritas kelas pekerja di Indonesia. Kini bekerja mati-matian tidak lagi menjamin mobilitas vertikal, melainkan hanya untuk bertahan hidup. Fenomena ini melahirkan kelas sosial yang kian membesar, yakni working poor atau kelompok pekerja miskin. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), ketimpangan ekonomi di Indonesia berada pada level yang mengkhawatirkan. Saldo 99% rekening masyarakat Indonesia di bawah Rp100 juta, sementara kekayaan raksasa terpusat pada 1% kelompok elit. Dalam episode SuarAkademia kali ini, kami berbincang dengan Peneliti Research Center for Population, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yanu Endar Prasetyo. Diskusi ini berusaha membongkar jerat jahat sistem ketenagakerjaan modern yang menjebak tenaga kerja Indonesia dalam kemiskinan struktural. Stagnansi upah yang tidak sejalan dengan lonjakan inflasi dan tingginya harga kebutuhan pokok telah menghancurkan daya beli kelas menengah. Menurut Yanu, alih-alih merencanakan investasi jangka panjang, kelas menengah saat ini justru terjebak dalam survival mode sebatas membiayai kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan cicilan hunian. Pergeseran tren dari pekerja formal ke sektor informal, khususnya melalui gig economy (ekonomi pekerja lepas seperti pengemudi ojek online dan kurir), sering kali dibungkus dengan narasi “fleksibilitas waktu”. Namun, Yanu secara kritis menyebut fenomena ini sebagai flexploitation (fleksploitasi). Yanu memaparkan bahwa para pekerja dituntut bersedia 24 jam sehari dalam tujuh hari, bersaing ketat dengan algoritma dan sesama pekerja demi mempertahankan metrik performa. Dalam pandangan Yanu, pekerja di ekosistem ini dipaksa memikul seluruh risiko bisnis sendirian—mulai dari ketiadaan asuransi kesehatan, absennya jaminan hari tua, hingga fluktuasi pendapatan—sementara perusahaan aplikasi lepas tangan dari kewajiban pemenuhan hak-hak dasar buruh. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa kerja keras di sektor ini bukanlah langkah menuju kemapanan, melainkan murni bentuk eksploitasi gaya baru. Fenomena working poor tidak bisa dilihat secara parsial karena beririsan langsung dengan bom waktu demografi. Yanu mengingatkan bahwa pada tahun 2030, Indonesia diproyeksikan mulai memasuki fase aging population (penuaan penduduk). Menurut analisisnya, jika kelompok pekerja usia produktif saat ini gagal mengakumulasi kekayaan dan tidak memiliki jaminan pensiun, Indonesia tidak akan memanen “bonus demografi”, melainkan justru bakal menghadapi pada “bencana demografi”. Jika kondisi tak berubah, lansia di masa depan terancam hidup tanpa jaminan finansial dan terpaksa harus tetap bekerja kasar di usia senja. Kondisi ini, tuturnya, akan menciptakan siklus kemiskinan antargenerasi yang semakin sulit untuk diputus. Menghadapi jebakan kemiskinan struktural ini, Yanu menilai bahwa ketahanan individu (individual resilience) saja tidak akan pernah cukup. Ia menegaskan perlunya dua langkah krusial untuk mencegah sistem yang kian kolaps. Pertama, Yanu menyatakan bahwa negara harus hadir dan campur tangan secara fundamental. Pemerintah tidak boleh hanya sekadar mengejar target kuantitas penciptaan lapangan kerja, tetapi harus benar-benar memastikan kualitasnya. Hal ini mencakup perluasan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang universal, pemberian jaminan kesehatan dan hari tua bagi pekerja informal, serta regulasi tegas yang melindungi hak-hak pekerja gig economy. Kedua, dari sisi pekerja, Yanu mendorong pentingnya membangun kesadaran kolektif. Ia berpendapat bahwa kelas pekerja tidak bisa lagi berjuang sendiri-sendiri secara atomistik. Solidaritas dan pembentukan serikat pekerja gaya baru yang dilakukan baik di sektor formal maupun informal menjadi syarat mutlak untuk mendongkrak daya tawar (bargaining power) di hadapan korporasi dan pembuat kebijakan. Sebagai penutup, Yanu memberi peringatan keras yaitu sistem ekonomi yang sehat tidak seharusnya menghukum mereka yang sudah bekerja keras. Jika negara absen, fenomena working poor akan benar-benar menjadi bom waktu yang meruntuhkan fondasi sosial-ekonomi Indonesia di masa depan. Sebagai tambahan Yanu berpendapat bahwa tawaran romantisasi slow-living atau kembali ke desa bagi mereka yang terdepak dari kerasnya persaingan kota besar hanyalah ilusi belaka. Ia menyoroti fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa desa tidak lagi memiliki mesin ekonomi yang memadai akibat menyusutnya lahan pertanian dan terbatasnya lapangan kerja non-pertanian. Akibatnya, desa tak lebih dari sekadar tempat pelarian yang warganya sama-sama berada di posisi rentan. Ya, kondisi ketenagakerjaan nasional memang carut marut. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

Charlotte May/PexelsTahun 2026 belum genap berjalan dua bulan, lini masa media sosial sudah disesaki berbagai keriuhan. Mulai dari perdebatan sengit tentang investasi kripto yang anjlok, hingga silang pendapat mengenai program makan bergizi gratis (MBG). Di tengah riuhnya arus informasi, muncul fenomena yang mengkhawatirkan. Publik kini tampak lebih mempercayai pernyataan influencer bercentang biru ketimbang analisis ilmiah dari para pakar yang memiliki otoritas di bidangnya. Inilah yang dikenal sebagai “Death of Expertise” atau matinya kepakaran. Dalam episode SuarAkademia kali ini, The Conversation Indonesia berbincang dengan Redaktur Pelaksana dan Content Director, The Conversation Indonesia, Anggi M. Lubis dan Editor Politik dan Masyarakat, The Conversation Indonesia, Nurul Fitri Ramadhani (Fifi), untuk mengupas fenomena ini. Diskusi ini tidak sekadar menyoroti pergeseran otoritas informasi, tetapi juga membongkar akar masalah dari ketidakpercayaan publik terhadap institusi ilmiah dan pakar di Indonesia. Fenomena matinya kepakaran bukanlah fenomena tunggal. Menurut Fifi, ini adalah akumulasi dari krisis kepercayaan (crisis of confidence) publik terhadap lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi sumber rujukan utama, seperti universitas dan lembaga riset. Publik belakangan ini kerap dihadapkan pada realitas di mana kampus-kampus bereputasi tinggi tampaknya lebih sering terafiliasi dengan kekuasaan politik daripada menyuarakan kepentingan masyarakat. Ketika pakar yang bernaung di bawah institusi akademik mengeluarkan pernyataan, publik cenderung curiga, “Apakah ini murni analisis ilmiah, atau ada pesanan politik di baliknya?” Kemudian, kecurigaan ini semakin menguat seiring dengan minimnya literasi digital dan literasi sains di kalangan masyarakat umum. Di sisi lain, Anggi menyoroti masalah yang bersumber dari para pakar itu sendiri. Selama ini, banyak pakar yang terlalu nyaman berada di wilayah akademis. Mereka cenderung menggunakan bahasa yang terlalu teknis dan kaku (rigid), sehingga sulit dipahami oleh masyarakat awam. Ketika berbicara kepada publik, pesan mereka seringkali terasa berjarak dan kurang membumi. Kontras dengan hal tersebut, influencer atau content creator hadir dengan kemasan yang jauh lebih menarik. Mereka mahir mengolah narasi (storytelling), menggunakan bahasa populer, dan memanfaatkan algoritma media sosial dengan optimal. Alhasil, meskipun pesan mereka belum tentu berdasar pada fakta ilmiah, pesan ini jauh lebih mudah diterima dan dipercaya oleh publik karena terasa lebih dekat dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Fifi juga menggarisbawahi peran krusial algoritma media sosial dalam memperparah fenomena ini. Algoritma platform seperti X (dahulu Twitter), Instagram, dan TikTok tidak dirancang untuk mempromosikan kebenaran atau fakta ilmiah, melainkan untuk mendulang tingkat interaksi (engagement). Narasi yang provokatif, emosional, dan kontroversial seringkali dilemparkan oleh akun-akun anonim atau influencer tanpa latar belakang kepakaran justru jauh lebih disukai oleh algoritma ketimbang penjelasan akademis yang mendalam namun dianggap membosankan. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai “ilusi kepakaran” (illusion of expertise). Seseorang dengan pengikut ratusan ribu bisa dengan mudah mengklaim dirinya sebagai ahli di suatu bidang, hanya bermodalkan kemampuan menyusun argumen yang meyakinkan tanpa bukti empiris. Hal ini sangat berbahaya, terutama pada isu-isu krusial seperti kesehatan masyarakat atau kebijakan ekonomi, di mana kesalahan informasi dapat berakibat fatal. Menghadapi tantangan ini, tidak ada jalan pintas. Edukasi publik mengenai literasi digital dan kemampuan berpikir kritis (critical thinking) harus terus digalakkan. Masyarakat perlu dibiasakan untuk tidak menelan mentah-mentah setiap informasi yang viral, melainkan selalu melakukan verifikasi ulang (cross-check) terhadap kredibilitas dan rekam jejak dari sumber informasi. Namun, tanggung jawab tidak hanya berada di pundak masyarakat, melainkan para pakar dan institusi pendidikan juga dituntut untuk berbenah. Mereka harus berani turun dari zona nyaman-nya dan mempelajari cara berkomunikasi yang efektif sekaligus populer di era digital, tanpa harus mengorbankan substansi keilmuannya. Kampus dan lembaga riset juga perlu kembali menegaskan independensi mereka, agar kepercayaan publik terhadap sains dan kepakaran dapat kembali pulih. Di era di mana siapa saja bisa bicara, memastikan bahwa suara yang benar adalah suara yang didengar menjadi tugas kolektif kita bersama. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

Ilustrasi terputusnya BPJS jutaan warga. Tima Miroshnichenko/PexelsPembaruan data status ekonomi warga miskin dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) memicu krisis layanan kesehatan serius di Indonesia. Status 11 juta peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) mendadak non-aktif, sehingga mereka tidak lagi bisa mengakses layanan kesehatan gratis per 1 Februari 2026. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi pasien penyakit kronis—seperti gagal ginjal, penyakit jantung, dan stroke. Pasien gagal ginjal kronis, misalnya, tidak boleh melewatkan jadwal cuci darah rutin karena berisiko mengancam nyawa. Baca juga: Kontaminasi etilen glikol dan dietilen glikol dalam obat sirup akibatkan gagal ginjal akut? Empat hal yang perlu Anda ketahui Dalam episode SuarAkademia kali ini, The Conversation Indonesia berbincang dengan Ryan Rachmad Nugraha, seorang ekonom kesehatan dan akademisi dari Departemen Kedokteran Keluarga dan Komunitas, FK-KMK UGM. Menurut Ryan, karut-marut pembaruan data peserta PBI disebabkan oleh buruknya proses mitigasi data, pemetaan warga miskin, tata kelola BPJS Kesehatan, hingga koordinasi antarlembaga pemerintah. Ryan menegaskan bahwa perpindahan 90 juta data ke DTSEN tidak boleh dilakukan secara mendadak, apalagi sampai menghentikan akses pengobatan warga miskin yang masih memenuhi syarat PBI. “Perpindahan data ini pasti memakan waktu karena ada jutaan NIK dan desil (kelayakan warga menerima bantuan berdasarakan status ekonomi) yang perlu disesuaikan. Pemerintah seharusnya menyiapkan proses mitigasi yang matang, termasuk menyediakan masa tenggang (grace period) agar proses integrasi data tidak terkendala, serta tidak mengorbankan pasien dan fasilitas kesehatan,” ujar Ryan. Baca juga: Mengapa pekerja informal kerap luput dari BPJS Ketenagakerjaan? Ini strategi untuk memperluas jaminan sosial. Buruknya tata kelola BPJS Kesehatan sering kali menyebabkan rumah sakit dijadikan “kambing hitam” oleh masyarakat. Padahal, ketika aturan baru diberlakukan, pihak RS juga berada dalam posisi terjepit karena khawatir klaim biaya kesehatan pasien PBI ditolak oleh pemerintah. Sebagai solusinya, Ryan menganjurkan agar pemerintah menyiapkan skema pembiayaan darurat untuk menanggung pasien dengan penyakit serius selama masa transisi data. Selain itu, agar proses pemetaan warga miskin lebih tepat sasaran, Ryan menyarankan mekanisme “jemput bola”. “Penelitian kami menemukan akses yang jauh menyebabkan banyak warga miskin di daerah terpencil, seperti di Maluku Utara tidak terdata sebagai PBI. Karena itu, pemerintah daerah harus aktif mendata warga di pelosok daerah,” pungkasnya. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

Presiden Prabowo Subianto menandatangani Board of Peace Charter pada Kamis, 22 Januari 2026, di Davos, Swiss Muchlis Jr/BPMI SetpresDunia diplomasi Indonesia dikejutkan oleh keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung ke dalam “Board of Peace” (BoP) besutan Donald Trump. Di tengah himpitan ekonomi domestik dan pemotongan subsidi, publik mempertanyakan urgensi kontribusi finansial fantastis yang harus dibayar Indonesia untuk masuk ke lingkaran tersebut. Apakah ini strategi jenius mengamankan posisi nasional, atau sekadar langkah pragmatis yang mengorbankan prinsip konstitusi demi “cari aman” dari tekanan global? Dalam episode SuarAkademia kali ini, The Conversation Indonesia berbincang dengan Hadza Min Fadli Robby, Associate professor dari Department of International Relations, Universitas Islam Indonesia (UII). Diskusi menyoroti pergeseran arah politik luar negeri Indonesia di tengah memanasnya isu Palestina dan tatanan geopolitik baru di bawah pengaruh Donald Trump. Hadza membedah Board of Peace sebagai entitas yang problematik. Secara legal merupakan turunan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2803 untuk stabilisasi Gaza, namun secara politis adalah kendaraan pribadi Trump dan Jared Kushner. Rusia dan Cina menolak resolusi ini karena ketidakjelasan mandat serta struktur kepemimpinan seumur hidup yang dipegang Trump, menjadikan Board of Peace lebih mirip proyek eksklusif AS ketimbang inisiatif perdamaian multilateral yang inklusif. Keputusan Presiden Prabowo dinilai Hadza didorong oleh mentalitas “anak baru yang ingin diterima di pergaulan elit”. Prabowo menggunakan pendekatan realis yang memandang dunia sebagai tempat berbahaya, sehingga prioritas utamanya adalah survival rezim dan negara. Bergabung dengan Board of Peace adalah cara instan untuk dianggap relevan oleh kekuatan besar, meskipun harus mengekor pada agenda yang belum tentu sejalan dengan kepentingan jangka panjang perdamaian dunia. Hadza menganalogikan iuran Rp17 triliun tersebut sebagai “uang keamanan” kepada “preman pasar” (dalam hal ini Amerika Serikat) agar lapak dagangan Indonesia tidak diganggu. Dalam kalkulasi Prabowo, dana fantastis ini adalah premi asuransi untuk menghindari gangguan kebijakan proteksionis Trump, bukan investasi murni untuk perdamaian Palestina. Kebijakan ini menuai kritik tajam karena dianggap nirempati terhadap penderitaan rakyat. Di saat masyarakat dipaksa mengencangkan ikat pinggang akibat pemotongan subsidi, negara justru menyetor triliunan rupiah untuk inisiatif asing yang tidak memberikan manfaat ekonomi langsung. Hadza menyebut dana ini layaknya “modal bandar judi” yang dipertaruhkan demi kenyamanan politik elit semata. Bergabungnya Indonesia menandai pergeseran fundamental dari politik luar negeri bebas-aktif yang anti-penjajahan menjadi pragmatisme transaksional. Sinyal kesiapan membuka hubungan dengan Israel demi memenuhi syarat Trump menunjukkan bahwa isu Palestina kini tidak lagi diperlakukan sebagai mandat konstitusi yang sakral, melainkan komoditas diplomasi yang bisa ditawar. Efektivitas Board of Peace diragukan karena cacat bawaan, yaitu absennya keterlibatan otoritas Palestina maupun Hamas. Hadza menegaskan bahwa membangun ulang Gaza tanpa menyelesaikan akar ketidakadilan dan penjajahan hanya akan melanggengkan siklus kekerasan. Solusi yang ditawarkan hanyalah “perdamaian semu” yang menguntungkan Israel dan Amerika. Hadza juga menyoroti fenomena ini sebagai bukti krisis kepercayaan diri negara-negara mayoritas Muslim. Indonesia, Turki, dan Arab Saudi gagal membentuk aliansi mandiri yang solid, sehingga akhirnya terjebak menjadi pengikut skenario kekuatan besar alih-alih menjadi penentu arah penyelesaian konflik di halaman mereka sendiri. Meskipun narasi pemerintah adalah untuk perdamaian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa Board of Peace mungkin tidak akan efektif menyelesaikan akar konflik Palestina-Israel tanpa keadilan dan pelibatan pihak Palestina sendiri. Indonesia, dengan bergabung ke dalam inisiatif ini, berisiko kehilangan kredibilitas sebagai juru damai yang netral dan konsisten. Menutup diskusi kali ini, Hadza menyimpulkan bahwa langkah ini lebih mencerminkan krisis kepercayaan diri Indonesia di panggung global, yang merasa perlu “numpang” pada inisiatif kekuatan besar daripada memimpin jalan alternatif yang lebih berprinsip. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

Rupiah di Titik Nadir: Tanda Bahaya atau Gejolak Sementara? Robert Lens/PexelsAwal tahun 2026 disambut dengan pertanyaan besar oleh banyak pihak. Bukan tanpa alasan, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) terus menunjukkan tren pelemahan yang mengkhawatirkan. Angka psikologis yang dulu dianggap mustahil kini terasa semakin nyata di depan mata, membuat pelaku pasar hingga ibu rumah tangga mulai was-was terhadap dampak lanjutan pada harga barang kebutuhan sehari-hari. Apakah ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Atau ini hanyalah siklus normal di awal tahun semata? Dalam episode SuarAkademia kali ini, The Conversation Indonesia berbincang dengan Muhamad Ikhsan, Peneliti dari Paramadina University. Diskusi kali ini membahas fenomena anomali di mana harga emas menyentuh rekor tertinggi (all-time high) namun Rupiah justru terpuruk dalam. Menurutnya, angka Rp17.000 per Dolar AS ini bukan lagi sekadar spekulasi liar, melainkan titik resistensi psikologis yang sangat krusial. Iksan memperingatkan secara teknikal, jika benteng pertahanan ini jebol, tren pelemahan Rupiah diprediksi bisa meluncur lebih dalam ke kisaran Rp17.000 hingga Rp18.000 ke depannya. Ketidakpastian global menjadi salah satu bensin utama yang menyiram api pelemahan ini. Iksan menyoroti situasi geopolitik yang kian memanas. Dimulai dari penangkapan Presiden Maduro, wacana kontroversial Donald Trump terkait Greenland, hingga ketegangan di Iran yang menciptakan tekanan eksternal hebat sampai-sampai membuat investor global lari ke aset aman (safe haven) seperti Dolar. Namun, menuding momok tidak datang dari faktor luar saja. Tekanan dari domestik juga nyata dan tidak boleh disepelekan. Ikhsan melihat sentimen negatif pasar terhadap kebijakan fiskal pemerintah baru turut memperparah keadaan. Janji kampanye seperti makan bergizi gratis dan kelanjutan IKN dianggap membebani anggaran di tengah penerimaan pajak yang sedang shortfall. Bayang-bayang krisis global tahun 2008 pun kembali menghantui, namun dengan catatan yang lebih suram. Menurut analisis Ikhsan, tantangan tahun 2026 jauh lebih berat karena fundamental domestik tidak sekuat dulu, yang pada masa itu masih tertolong boom harga komoditas. Sementara tekanan eksternal saat ini jauh lebih agresif dan sulit diprediksi pergerakannya di hari-hari mendatang. Dampak langsung dari pelemahan kurs ini akan segera menyasar dompet masyarakat. Kenaikan harga pada barang-barang impor, khususnya elektronik, gadget, dan bahan pangan, takkan terelakkan karena produsen dipastikan akan meneruskan beban selisih kurs ini kepada harga jual konsumen. Kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah diprediksi menjadi yang paling rentan terdampak “badai” ini. Iksan menilai, dengan pendapatan yang cenderung stagnan atau pas-pasan, lonjakan harga kebutuhan pokok dan barang impor yang mengintai akan kian menggerus daya beli mereka. Bagi dunia usaha, situasi ini bagaikan buah simalakama terutama bagi importir. Margin keuntungan mereka semakin menipis karena sulit menaikkan harga di pasar yang lesu. Di sisi lain, meski mendapat berkah penguatan dollar, eksportir pun tetap tercekik karena tingginya biaya bahan baku impor. Kunci perbaikan situasi ini terletak pada reformasi struktural dan sinergi kebijakan. Pasar kini tengah dalam mode wait and see, menanti apakah perombakan tim ekonomi pemerintah dan koordinasi antara Kementerian Keuangan serta Bank Indonesia mampu mencari jalan keluar dari kebuntuan fiskal. Menghadapi volatilitas pasar yang tinggi, masyarakat disarankan untuk segera melakukan lindung nilai (hedging) terhadap aset mereka. Ikhsan merekomendasikan investasi emas atau memegang Dolar AS sebagai langkah antisipasi, sembari menurunkan ekspektasi bahwa Rupiah akan kembali menguat ke level Rp15.000 dalam waktu dekat. Bank Indonesia memang bisa melakukan intervensi di pasar uang kapan saja. Tapi kalau hanya mengandalkan intervensi pasar tanpa melakukan pembenahan ekonomi dari dalam hal itu hanya akan menghabiskan cadagangan devisa nasional secara sia-sia saja. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

Blue Building Kausal Moradhiya/PexelsSulitnya generasi muda membeli rumah bukan hanya isapan jempol. Fenomena ini pun tak hanya terjadi di Indonesia. Di tengah gempuran harga properti yang tak masuk akal dan stagnasi pendapatan, isu tempat tinggal menjadi krisis global yang menuntut perhatian serius. Sementara, dunia tengah terlilit permasalahan lingkungan mulai dari penggunaan emisi karbon yang berlebihan, sampai ke bagaimana pembangunan dapat berpengaruh besar dalam kehidupan manusia di masa yang akan datang. Dalam episode SuarAkademia kali ini, The Conversation Indonesia berbincang dengan Issa Tafridj, PhD Researcher dari Institute for Housing and Urban Development Studies, Erasmus University Rotterdam. Kami berdiskusi tentang akar masalah krisis hunian (housing crisis) dan salah kaprah mengenai konsep hunian ramah lingkungan. Issa menjelaskan, krisis hunian berakar dari ketimpangan antara permintaan (demand) yang terus naik akibat pertumbuhan populasi dan migrasi, dengan penawaran (supply) yang terhambat. Di Eropa, suplai terhambat oleh regulasi lingkungan yang sangat ketat dan proses birokrasi yang panjang. Sementara di Indonesia, masalahnya diperparah oleh ketiadaan kontrol pemerintah yang tegas terhadap mekanisme pasar, sehingga harga tanah dan rumah melambung liar tak terkejar oleh gaji kelas menengah. Salah satu kritik tajam yang disampaikan Issa adalah pergeseran peran pemerintah. dar penyedia perumahan rakyat menjadi sekadar fasilitator yang menyerahkan pembangunan kepada sektor swasta (developer). Akibatnya, rumah diperlakukan semata-mata sebagai komoditas bisnis untuk mencari profit, bukan sebagai hak asasi manusia. “Rumah hijau” pun hanya sekadar menjadi gimmick pemasaran tanpa memperhatikan betul aspek kritisnya. Ujungnya, hunian yang layak, ramah lingkungan dan terjangkau dikesampingkan. Belum lagi, tutur Issa, obsesi masyarakat dan pengembang terhadap rumah tapak menjadi biang pemekaran kota (urban sprawl) yang membuat lahan hijau kian terkikis, biaya transportasi membengkak, dan kemacetan tak terurai saat warga bergerak dari daerah luar atau pinggiran ke tengah kota untuk bekerja. Krisis hunian memerlukan intervensi negara yang kuat untuk mengubah paradigma perumahan dari instrumen investasi menjadi hak dasar warga negara, serta keberanian untuk menata ulang kota ke arah vertikal demi keberlanjutan lingkungan. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

Nicola Barts/PexelsTahun 2025 meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah berat bagi perekonomian Indonesia. Mulai dari deflasi beruntun, gelombang PHK, hingga melemahnya daya beli masyarakat menjadi sinyal peringatan serius. Menatap tahun 2026, optimisme tetap ada, namun harus dibarengi dengan kewaspadaan tinggi terhadap realita fundamental ekonomi kita. Kira-kira apa saja hal yang harus kita persiapkan dalam menyikapi ini semua di tahun yang baru berjalan? Dalam episode SuarAkademia kali ini, The Conversation Indonesia berbincang dengan Nailul Huda, Direktur Ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) tentang tantangan dan peluang ekonomi Indonesia ke depan. Huda menyoroti adanya anomali antara klaim pertumbuhan ekonomi pemerintah di angka 5% dengan indikator mikro di lapangan. Menurutnya, penjualan ritel yang lesu, penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), dan realisasi pajak yang seret menjadi bukti nyata bahwa ekonomi riil sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, CELIOS memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 berada di kisaran moderat 4,7% - 5,0%, dengan risiko perlambatan lebih lanjut jika daya beli tidak segera dipulihkan. Menurut pandangan Huda, isu kenaikan tarif PPN menjadi 12% justru kontraproduktif di tengah situasi saat ini. Ia menegaskan bahwa alih-alih mengejar target penerimaan jangka pendek, kebijakan fiskal seharusnya berfungsi sebagai counter-cyclical (melawan arus) untuk menjaga konsumsi. Akan lebih baik, kata Huda, pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai solusi konkret untuk menjaga disposable income (pendapatan yang diperuntukan untuk konsumsi) kelas menengah agar roda konsumsi tetap berputar. Sebab selama berdekade lamanya konsumsi rumah tangga adalah tulang punggung PDB nasional. Huda sendiri menilai bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dampak positif untuk jangka panjang. Namun ia mengkritisi implementasinya saat ini yang terkesan populis dan berisiko membebani anggaran pos krusial lain, seperti pendidikan. Program pemerintah harusnya lebih menitik beratkan pada perbaikan data penerima bansos (DTKS) agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak sekadar menjadi pain killer (obat penahan nyeri) sesaat tanpa menyelesaikan akar kemiskinan nasional. Saat ini masyarakat dihadapkan kondisi sektor formal yang tidak lagi mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Akibatnya gig economy (ojol, kurir, pekerja lepas/informal) kini menjadi katup pengaman sosial yang tidak berkelanjutan terhadap masa depan pekerjanya. Sayangnya, saudara-saudara kita yang bekerja di sektor informal menjalani profesinya tanpa jaminan sosial yang memadai. Huda mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi yang melindungi pekerja gig dari eksploitasi “kemitraan” berat sebelah, guna mencegah munculnya kerentanan sosial baru di masa depan. Pun jika kita berbicara sektor industri. Meskipun hilirisasi nikel berhasil mendongkrak angka investasi secara nominal, dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja lokal masih minim padahal sifatnya yang padat modal. Huda, menyarankan agar Indonesia mendiversifikasi investasi ke sektor padat karya seperti manufaktur dan pertanian. Tidak ketinggalan, Huda menekankan perlunya reformasi hukum untuk menekan biaya ekonomi tinggi (high cost economy) dan korupsi, agar investor berkualitas bersedia menanamkan modal jangka panjang di tanah air. Menutup perbincangan kali ini, kunci menghadapi 2026 adalah kembali fokus pada “manusia” itu sendiri. Menjaga daya beli, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan memastikan perlindungan sosial adalah fondasi utama. Tanpa itu, pertumbuhan ekonomi hanyalah angka statistik yang tidak dirasakan oleh rakyat kebanyakan. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

Berna Elif/PexelsProfesi dosen sering dipandang sebagai pekerjaan yang mapan, bergengsi, dan sejahtera secara finansial. Namun, di balik jas almamater dan gelar akademis yang mentereng, tersimpan realita pahit di mana banyak dosen di Indonesia yang masih digaji jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Meski sudah berlangsung lama, persoalan ini tak kunjung menemukan titik terangnya. Memasuki tahun baru 2026, kawan-kawan Serikat Pekerja Kampus (SPK) memulai babak baru perjuangan kesejahteraan dosen dengan melayangkan tuntutan ke Mahkamah Konsitusi (MK). Mereka mengajukan gugatan atas pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan meminta agar gaji pokok dosen setara dengan Upah Minimum Regional (UMR). Dalam episode SuarAkademia kali ini, The Conversation Indonesia berbincang dengan Rizma Afian Azhiim—anggota SPK sekaligus dosen dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya—tentang kesejahteraan dosen sekaligus kerentanan profesi ini dan langkah hukum yang sedang mereka tempuh. Menurut Azhiim, tuntutan mereka sebenarnya sederhana tapi fundamental, yaitu gaji pokok (basic wage) pendidik harus minimal setara dengan UMR/UMP. Ia menegaskan, SPK menolak praktik kampus yang mengklaim sudah memenuhi UMR dengan cara menggabungkan gaji pokok kecil dengan tunjangan tidak tetap. Azhiim berpendapat, gaji pokok adalah hak dasar yang tidak bisa ditawar (non-negotiable). Lebih jauh, Azhiim mengungkapkan temuan miris di lapangan, di mana masih ada dosen di kota besar seperti Bandung yang hanya menerima gaji sekitar Rp 1,5 juta per bulan. Ia menyoroti bahwa akar masalahnya terletak pada sistem pengupahan yang berbasis jumlah SKS mengajar. Azhiim memaparkan bahwa banyak universitas hanya membayar dosen di masa kuliah aktif, tapi tidak saat libur semester karena tidak ada kelas. Padahal, Azhiim mengingatkan, di masa libur pun dosen tetap bekerja melakukan penelitian dan tugas administrasi, sehingga keringat mereka diperas tapi tidak dihitung sebagai kinerja. Azhiim menambahkan, terdapat empat masalah sistemik yang menghantui dosen di Indonesia hari ini. Ini termasuk upah tidak layak akibat ketidakjelasan standar gaji minimum, hingga kekerasan fisik maupun psikis di lingkungan kampus. Selain itu, Azhiim juga menggarisbawahi isu kriminalisasi, di mana dosen yang vokal sering dibungkam dengan UU ITE, serta masalah keamanan kerja (job security) terkait maraknya status dosen kontrak seumur hidup tanpa jaminan pensiun. Azhiim juga menyebut “Surat Lolos Butuh"—surat resmi dari instansi asal yang menyatakan persetujuan pelepasan atau pemindahan dosen ke instansi lain—sebagai salah satu isu paling kontroversial. Pasalnya, dosen bisa kesulitan untuk mengundurkan diri atau pindah kampus akibat rumitnya syarat "Surat Lolos Butuh” ini. Menurut Azhiim, sistem administrasi ini bisa mematikan karier dosen jika kampus asal menolak menerbitkan surat tersebut, sehingga data dosen tersandera. Azhiim bahkan secara tegas menyebut praktik mengikat pekerja tanpa kebebasan untuk keluar ini sebagai bentuk “perbudakan modern”. Hal ini juga memicu perdebatan terkait inkonsistensi regulasi pemerintah. Dua tahun lalu, harapan sempat muncul lewat Permendikbud Ristek No. 44 Tahun 2024 yang menjanjikan sanksi bagi kampus nakal, tapi pelaksanaannya justru ditunda. Parahnya, regulasi baru di tahun 2025 justru dinilai memundurkan perlindungan dengan menghapus sanksi tegas tersebut. Menurut Azhiim, ketidakpastian hukum ini membuat posisi tawar dosen semakin lemah di hadapan yayasan atau rektorat. Azhiim mengajak kita untuk berefleksi bahwa pendidikan tinggi seharusnya dilihat sebagai usaha sosial (social enterprise), bukan sekadar ladang bisnis pencari profit. Ia percaya bahwa kesejahteraan dosen berbanding lurus dengan kualitas pendidikan bangsa, sehingga mustahil mencetak generasi emas jika pengajarnya masih harus berjuang hanya untuk sekadar makan layak. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

Firman Marek_Brew/pexels, cottonbro studio/pexelsTahun 2025 hampir berakhir. Jika kita menengok ke belakang, lanskap media kita telah berubah total. Dominasi TV dan radio di tahun 2000-an kini digantikan oleh kekuasaan algoritma YouTube, Spotify, dan terutama TikTok. Namun, di tengah banjir konten joget dan meme, bagaimana nasib seni dan budaya tradisional kita? Apakah mereka mampu bertahan, atau justru tergerus oleh video pendek? Dalam episode SuarAkademia kali ini, The Conversation Indonesia berbincang dengan Muhammad Rayhan Sudrajat, Etnomusikolog & Dosen dari Universitas Katolik Parahyangan tentang bagaimana TikTok & algoritma digital hari ini punya dampak besar terhadap ekosistem seni, baik modern maupun tradisional. Rayhan menjelaskan bahwa algoritma media sosial ibarat jendela baru yang memungkinkan kita mengintip beragam kekayaan budaya, seperti ritual kematian suku Toraja atau upacara Tiwah di Kalimantan Tengah. Namun, ia menyayangkan bagaimana durasi singkat demi mengejar retensi penonton sering memangkas konteks sakral dari sebuah ritual yang panjang dan penuh filosofi. Menurutnya, hal ini membuat audiens hanya menikmati kulit luarnya sebagai tontonan eksotis, sementara esensi spiritualnya hilang tergerus format. Rayhan menambahkan, ambisi mengejar insentif monetisasi dari platform raksasa membuat para konten kreator terjebak dalam perilaku “latah” atau meniru apa yang sedang ramai. Ia melihat adanya risiko homogenisasi budaya, di mana algoritma hanya menyuguhkan ulang apa yang populer dan memiliki daya tarik kuat. Rayhan mengingatkan bahwa kondisi ini berbahaya bagi keragaman, karena tradisi yang lebih sunyi atau niche perlahan tenggelam dan tidak terekspos hanya karena dianggap “tidak menjual” oleh sistem. Selain itu, Rayhan juga menyinggung fenomena viralnya “Pacu Jalur” sebagai bukti kekuatan atensi digital. Namun, ia menegaskan bahwa viralitas hanyalah pintu gerbang awal, bukan tujuan akhir. Tanpa strategi call to action yang jelas, Rayhan menilai gelombang atensi itu hanya akan menjadi buih sesaat tanpa dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi warga lokal. Dalam pandangan Rayhan, membebani seniman tradisi dengan tuntutan teknis digital agar tetap relevan adalah hal yang kurang tepat. Ia justru menyarankan solusi kolaboratif: seniman fokus menjaga kualitas karya, sementara konten kreator atau pihak lain membantu pengemasan digitalnya. Pembagian peran ini jauh lebih efektif daripada memaksa maestro seni mempelajari teknik editing yang rumit, yang sering kali justru membuat karya mereka terlihat kurang maksimal di media sosial. Rayhan juga menyoroti stigma “kuno” yang sering disematkan anak muda pada seni tradisi dan berpendapat bahwa hal ini bisa dipatahkan lewat inovasi yang bermakna. Mengambil contoh musisi Dewa Budjana, Rayhan menekankan bahwa penggabungan elemen tradisi dengan musik modern tidak boleh sekadar menjadi “tempelan” atau kosmetik agar terlihat unik. Baginya, kolaborasi yang berhasil harus didasari pemahaman mendalam tentang frekuensi dan filosofi alat musik tersebut, sehingga tercipta harmoni baru yang kaya. Menutup diskusinya, Rayhan menekankan bahwa strategi paling krusial untuk menghadapi tahun 2045 adalah pengarsipan budaya atau pembuatan “Bank Data” yang sistematis. Ia mendorong pemerintah, akademisi, dan komunitas untuk berhenti melihat masa lalu sebagai hal usang, melainkan sebagai fondasi referensi bagi inovasi masa depan. Tanpa arsip yang rapi, generasi mendatang akan kehilangan jejak identitas dan kesulitan mengembangkan seni tradisi yang berakar kuat. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

Harbolnas 2025: ketika emosi, ketakutan, dan diskon bertemu di persimpangan Desember mungkin menjadi momen yang identik dengan penutup tahun atau malah momen berlibur sekaligus hari natal dan pergantian tahun. Tetapi ada satu hal yang kini juga tidak lepas dari bulan Desember, yaitu Harbolnas atau Hari Belanja Online Nasional. Menjelang Harbolnas 2025, perilaku konsumen Indonesia menunjukkan dinamika yang unik. Meskipun kondisi ekonomi nasional tidak sepenuhnya stabil, tingkat kepercayaan konsumen terutama di kota-kota besar masih berada di angka indeks yang relatif tinggi, yakni di atas 120. Hal ini mencerminkan optimisme sebagian masyarakat, khususnya kelompok dengan pendapatan tetap yang merasa cukup aman untuk melakukan belanja akhir tahun. Namun, kondisi ideal tersebut tidak berlaku bagi semua kelompok. Konsumen dari sektor informal atau masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana cenderung lebih berhati-hati. Bagi mereka, Harbolnas bukan lagi momentum konsumsi besar-besaran, melainkan kesempatan untuk memaksimalkan diskon dan membeli barang-barang yang benar-benar penting. Dalam episode SuarAkademia kali ini, The Conversation Indonesia berbincang-bincang dengan Nuzul Solekhah, Peneliti Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas dari BRIN untuk membahas secara mendalam fenomena Harbolnas dan bagaimana keterkaitannya dengan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat hari ini. Nuzul menjelaskan, perbedaan perilaku belanja selama Harbolnas sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi. Kelas menengah atas cenderung membeli barang mewah atau kebutuhan sekunder, sementara kelompok lain lebih fokus pada kebutuhan pokok. Di sisi lain, bencana di Sumatra ikut menambah kompleksitas situasi yang terjadi dengan menekan sektor UMKM, pariwisata, dan aktivitas ekonomi lokal. Selanjutnya, Nuzul menyoroti bagaimana tekanan ekonomi mendorong orang melakukan pembelian kecil namun bermakna, misalnya produk skincare yang memberi rasa nyaman di tengah ketidakpastian. Fenomena ini merupakan bagian dari “ekonomi emosional” yang tidak hanya didorong kebutuhan praktis, tetapi juga kebutuhan psikologis. Disinggung juga bahwa kapitalisme modern menciptakan ritme perayaan, promosi, dan event diskon yang terus berjalan, termasuk Harbolnas. Perayaan ini membentuk pola konsumsi dan identitas sosial masyarakat, menjadikan belanja sebagai aktivitas emosional sekaligus sosial. Selain faktor ekonomi, pada tahun 2025 ini kondisi lingkungan menjadi tantangan yang tidak kalah besar. Ancaman cuaca ekstrem dimana-mana dan pemulihan infrastruktur di daerah terdampak bencana sangat berpotensi mengganggu aktivitas logistik dan minat belanja masyarakat. Sementara itu, perubahan preferensi belanja dan penurunan aktivitas wisata menunjukkan bahwa Harbolnas tahun ini tidak bisa dilepaskan dari konteks ekologis dan sosial. Nuzul menekankan bahwa memahami perilaku konsumen masa kini membutuhkan pendekatan multi-disiplin yang melihat hubungan antara ekonomi, psikologi, budaya, dan kondisi lingkungan. Nuzul menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekonomi digital yang berkelanjutan, serta memperhatikan kesejahteraan pekerja di sektor logistik dan pariwisata. Menurut Nuzul sendiri, Harbolnas 2025 bukan sekadar pesta diskon, tetapi cermin dari dinamika sosial ekonomi Indonesia. Perilaku konsumsi yang terjadi sendiri dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, kondisi lingkungan, identitas sosial, dan kebutuhan emosional masyarakat itu sendiri. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

RidhaIrawan/ShutterstockIndonesia sedang berduka atas bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan sekitarnya. Pemerintah menyebut Siklon Tropis Senyar sebagai pemicu utama banjir. Namun, menjadikan cuaca ekstrem sebagai satu-satunya penyebab tentu tidak bijak. Bencana ini semestinya menjadi titik refleksi akan banyak hal, terutama kerusakan ekosistem, buruknya tata kelola ruang, hingga alih fungsi lahan yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air dan berujung meluapnya bah. Di antara berbagai disiplin ilmu yang membahas banjir, hidrogeologi menjadi salah satu kunci untuk melihat bagaimana daerah resapan dapat berfungsi sebagai benteng untuk mencegah terjadinya banjir. Dalam episode SuarAkademia kali ini, The Conversation Indonesia mengundang Dasapta Erwin Irawan, dosen Departemen Geologi Institut Teknologi Bandung (ITB), untuk membahas persoalan banjir dari perspektif hidrogeologi ini. Menurut Dasapta, upaya mengatasi banjir di tiap daerah itu tidak bisa disamakan, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Masalahnya, ujar dia, Indonesia belum punya data primer kondisi geologis di tiap wilayah yang cukup merata dan detail, sehingga upaya pencegahan banjir sulit efektif. Siklus air meteorik menjadi salah satu yang sering terabaikan dalam pemodelan banjir karena keterbatasan data. Sederhananya, siklus ini adalah perjalanan air hujan turun ke tanah, meresap, mengalir hingga kembali ke sungai atau mata air. Proses ini penting untuk memahami banjir, karena menentukan seberapa banyak air yang terserap tanah dan seberapa cepat air mengalir ke sungai. Kita butuh pemahaman lengkap tentang aliran air ini untuk memprediksi dan mencegah banjir. Namun, karena datanya kurang, bagian penting ini sering diabaikan dalam model banjir. Dasapta menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk membuka akses data, termasuk karya akademik yang banyak menyimpan temuan lapangan penting. Menurutnya, data yang sudah ada sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki perencanaan infrastruktur. Kata Dasapta, Indonesia harus mempersiapkan diri menghadapi kondisi ekstrem yang semakin sering muncul akibat perubahan iklim. Dalam situasi krisis, solusi ekstrem seperti relokasi atau modifikasi besar-besaran pada bentang lahan mungkin tak bisa dihindari. Manajemen banjir di Indonesia membutuhkan lompatan pengetahuan: berbagi data eksperimen, mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, dan berani mempertimbangkan solusi mahal namun strategis. Tanpa langkah-langkah ini, tantangan banjir yang semakin ekstrem berpotensi terus menggerus ruang hidup masyarakat di berbagai daerah. Untuk jangka panjang, ia menekankan perlunya pendekatan multistakeholder yang menggabungkan rekayasa teknologi, pengetahuan geologi, tata ruang, dan kapasitas institusi publik. Sejumlah gagasan non-konvensional perlu dipertimbangkan, terutama jika terbukti efektif. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

CC BYPresiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas. Program ini ditujukan sebagai upaya membangun ruang belajar yang lebih setara, interaktif, dan relevan bagi jutaan pelajar dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah mengklaim, inti dari program ini tidak hanya memberikan perangkat baru di ruang kelas, tapi juga menjadi tempat pembelajaran yang lebih hidup dan relevan sesuai perkembangan zaman. Langkah-langkah yang sudah diambil diantaranya pembagian Papan Interaktif Digital (Interactive Flat Panel / Smartboard), laptop, materi pembelajaran digital, hingga pelatihan bagi para guru agar mereka siap mengintegrasikan teknologi dalam proses mengajar sehari-hari. Apakah hadirnya program ini akan menjadi sebuah gebrakan baru dan membuat pendidikan Indonesia menjadi lebih maju? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama tim newsroom The Conversation Indonesia, Diyah Hayu Rahmitasari (Editor Pendidikan dan Budaya) dan Robby Irfany Maqoma (Managing Editor). Hayu melihat peluncuran program ini seharusnya diikuti dengan pertanyaan yang mendasar: Apakah sekolah dan para guru benar-benar siap menerima alat baru ini? Apakah integrasi teknologi otomatis akan meningkatkan kualitas pembelajaran? Hayu berpendapat upaya digitalisasi sebelumnya kerap berakhir sebagai proyek yang baik di atas kertas, tetapi tidak efektif di lapangan. kesenjangan infrastruktur antarwilayah, keterbatasan kemampuan digital para guru, dan potensi meningkatnya waktu layar siswa tanpa pedoman pedagogis yang jelas seharusnya menjadi masalah yang perlu diperhatikan pemerintah sebelum akhirnya memulai program ini. Robby menguatkan argumen Hayu dengan menyatakan koneksi internet stabil saja masih menjadi kemewahan bagi banyak sekolah, sementara sebagian guru belum mendapatkan pelatihan memadai untuk memanfaatkan papan digital interaktif secara optimal. Robby menambahkan kalau program ini seharusnya tidak berhenti pada distribusi perangkat, tetapi harus dimulai dari kebutuhan lokal dan kapasitas aktor di lapangan. Ia menekankan bahwa masyarakat dan komunitas pendidikan perlu dilibatkan sejak awal, bukan hanya sebagai penerima tetapi sebagai penentu arah perubahan. Hayu juga melihat bahwa dalam pelaksanaan program ini, pemerintah bisa menggunakan strategi “dua jalur”: Memprioritaskan implementasi di sekolah yang sudah benar-benar siap sambil secara paralel memperkuat wilayah yang masih tertinggal dari sisi sumber daya dan literasi digital. Menurut Hayu, digitalisasi pendidikan seharusnya bukan perlombaan memperbanyak perangkat, melainkan upaya membangun ekosistem pembelajaran yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

CreativaImages/ShutterstockDiskusi tentang job hugging belakangan ramai dibahas di media sosial, terutama di kalangan pekerja muda Indonesia. Istilah ini muncul sebagai reaksi balik dari tren job hopping, ketika banyak pekerja berani berpindah pekerjaan demi gaji lebih besar, lingkungan kerja lebih sehat, atau peluang karier yang lebih menjanjikan. Baca juga: Di balik kalimat “lebih baik capek kerja daripada capek cari kerja” yang berujung eksploitasi Kecenderungan bertahan dalam pekerjaan meski minat dan motivasi makin menipis ini semakin ramai diperbincangkan di tengah situasi ekonomi sekarang. Pilihan ini lahir dari kebutuhan untuk bertahan di tengah pasar kerja yang makin tidak menentu, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, serta tekanan ekonomi yang terus meningkat. Lantas, bagaimana pendapat ahli terkait situasi ini? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas fenomena job hugging bersama Norman Luther Aruan, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Norman mengatakan fenomena ini tidak hanya dirasakan oleh tenaga kerja Indonesia. Ia menyebut bahwa tren job hugging juga dilakukan oleh banyak sekali pekerja di berbagai negara lain. Selain karena ekonomi dunia yang sedang tidak stabil, situasi ini diperparah dengan cepatnya kemajuan teknologi. Otomatisasi dan digitalisasi membuat banyak pekerjaan berubah wujud atau mungkin hilang. Alhasil, para pekerja dituntut terus belajar agar tidak tertinggal. Norman juga menyoroti satu hal yang bisa saja terjadi di lingkungan kerja. Banyak pekerja yang terlihat loyal dan bertahan di pekerjaan yang tidak mereka sukai hanya karena takut kehilangan pendapatan. Rasa “setia” ini memberikan harapan semu kepada perusahaan yang menganggap pegawai loyal dan bisa berkontribusi maksimal untuk produktivitas. Padahal, pekerja justru merasakan demotivasi dan cenderung tidak bisa memberikan performa terbaik mereka. Norman mengatakan kebutuhan pekerja terhadap rasa aman dan kesempatan berkembang adalah hal yang mutlak. Tanpa kedua hal tersebut, tenaga kerja andal dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional akan sangat sulit muncul dan tersedia di pasar tenaga kerja. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

EL_JUSUF/Pexels, CC BYSelama ini, kita mungkin mengira air hujan selalu menyegarkan. Namun, riset terbaru dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggugurkan asumsi itu. Berdasarkan studi yang dilakukan di berbagai titik di Jakarta, para peneliti BRIN menemukan bahwa air hujan pun ternyata sudah tercemar mikroplastik. Polutan tersebut berasal dari berbagai aktivitas manusia sehari-hari, mulai dari penggunaan kendaraan bermotor, limbah rumah tangga, hingga kegiatan industri. Temuan ini menjadi peringatan serius bahwa polusi plastik tidak hanya mencemari tanah dan laut, tapi kini juga sudah mencapai lapisan atmosfer dan ujungnya turun kembali bersama air hujan. Lantas, apa yang perlu kita waspadai dari situasi ini? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Luqman Hakim, akademisi dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Menurut Luqman, hal pertama yang harus ditelusuri adalah dari mana sumber polusinya. Mikroplastik bisa berasal dari serat sintetis pakaian, sisa pembakaran sampah plastik, hingga gesekan antara ban kendaraan dan jalanan. Saat ban bergesekan dengan jalan, partikel plastik dari ban terlepas ke udara, terbawa angin, lalu naik ke atmosfer. Hal serupa terjadi pada sisa pembakaran sampah plastik dan bahan polimer sintetis. Partikel mikoplastik semakin mudah beterbangan dan menyebar luas pada musim kemarau. Dalam hal ini, ujar Luqman, kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Bali, adalah yang paling rentan tercemar mikroplastik karena padatnya penduduk dan tingginya mobilitas. Sementara kelompok masyarakat yang paling terdampak adalah kalangan menengah ke bawah yang sering berkegiatan di luar ruangan dan umumnya mengandalkan sepeda motor sebagai alat transportasi utama. Risiko semakin besar jika mereka tidak menggunakan masker atau helm. Partikel mikroplastik di udara bisa terhirup dan masuk ke tubuh manusia. Dari sisi lingkungan, air hujan bermikroplastik berpotensi mencemari sumber air permukaan dan laut, yang akhirnya masuk ke rantai makanan. Meski perlu penelitian lebih lanjut, studi global menunjukkan bahwa paparan mikroplastik bisa menimbulkan dampak kesehatan serius, termasuk gangguan hormon hingga kerusakan jaringan tubuh. Sayangnya, hingga kini Indonesia belum memiliki standar baku terkait kadar mikroplastik di udara maupun air hujan. Akibatnya, pemantauan dan pengendalian mikroplastik juga terbatas. Untuk itu, Luqman menekankan bahwa upaya pengendalian dan penanganan polusi plastik sangat mendesak untuk memutus siklus pencemaran mikroplastik. Pemerintah sebagai regulator harus memperkuat pengendalian sampah plastik sejak dari hulu melalui regulasi yang jelas, termasuk memberi insentif bagi produsen dan masyarakat agar mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah, dan mendorong kegiatan daur ulang. Selain itu, pemerintah juga harus mendorong produsen menyediakan alternatif kemasan yang lebih ramah lingkungan sembari mengedukasi publik tentang bahaya mikroplastik. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

MikailArvin/ShutterstockRuang sipil kini menjadi topik yang semakin penting dibicarakan. Di tengah dinamika politik dan derasnya arus informasi digital, muncul pertanyaan besar: seberapa bebas kaum muda Indonesia bisa mengekspresikan diri mereka? Kebebasan ini seperti berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, teknologi memberi ruang baru bagi anak muda untuk berjejaring dan menyampaikan gagasan secara kreatif. Di sisi lain, muncul ketakutan yang nyata terhadap pembatasan hukum, persekusi digital, dan tekanan sosial yang bisa membungkam suara kritis. Terkait situasi ini, Yayasan Partisipasi Muda mengeluarkan sebuah laporan yang berjudul “Understanding Youth Space and Civic Space in Indonesia”. Laporan ini membahas bagaimana kaum muda menghadapi ruang sipil yang semakin menyempit, termasuk persepsi mereka terhadap ruang publik yang aman dan ramah anak muda, tantangan yang mereka hadapi untuk mengakses ruang-ruang tersebut, serta pandangan mereka terhadap respons pemerintah. Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas penelitian ini secara lebih mendalam bersama Muhammad Fajar dan Rahardhika Utama dari Institute For Advanced Research (IFAR). Rahardhika mengungkapkan bahwa kaum muda mendefinisikan ruang sipil bukan hanya sebagai kebebasan berbicara, tetapi juga kebebasan berserikat, berekspresi, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik tanpa rasa takut. Menurutnya, penting bagi negara untuk menjamin hak-hak dasar warga dan membangun ruang sipil yang sehat demi menjaga iklim demokrasi yang kondusif. Fajar menyoroti bahwa ruang sipil di Indonesia kini menghadapi ancaman serius. Ambisi sebagian elite politik untuk memperluas kekuasaan serta lemahnya lembaga demokrasi menjadi faktor utama penyempitan ruang partisipasi publik. Kekecewaan masyarakat terhadap janji-janji demokrasi yang tidak terpenuhi juga memperdalam krisis kepercayaan terhadap politik formal. Fenomena menarik sekaligus mengkhawatirkan muncul dari data yang diungkap Rahardhika, yaitu 74% anak muda mengaku takut mengekspresikan pendapatnya di media sosial. Ketakutan ini bukan tanpa alasan. Banyak dari mereka khawatir terhadap jerat hukum seperti Undang-Undang ITE yang kerap disalahgunakan, serta ancaman serangan personal seperti pelecehan atau doxing, terutama yang dialami kelompok minoritas. Namun, rasa takut ini tak selalu berujung pada keheningan. Fajar mengatakan kaum muda menunjukkan cara beradaptasi dan mencari cara-cara baru untuk menyalurkan pendapat mereka. Dari musik, seni, hingga humor di media sosial, berbagai bentuk ekspresi kreatif menjadi sarana untuk menyuarakan kritik tanpa harus berhadapan langsung dengan risiko hukum. Rahardhika juga melihat aktivisme digital menjadi bentuk baru partisipasi sipil. Anak muda kini tak lagi bergantung pada organisasi tradisional, melainkan membangun gerakan melalui platform digital. Fajar dan Rahardhika menekankan perlunya dukungan nyata agar aktivisme ini bisa bertahan, mulai dari literasi digital, keamanan siber, hingga strategi konten kreatif yang bisa menggerakkan audiens. Mereka menambahkan meski ruang sipil Indonesia menghadapi tekanan dari banyak arah, semangat anak muda untuk berbicara dan berpartisipasi belum padam. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

CC BYKasus paparan zat radioaktif Cesium-137 di kawasan industri Cikande, Serang, Banten menguak celah regulasi serta lemahnya tata kelola dan pengawasan limbah berbahaya di Indonesia, khususnya limbah radioaktif. Peristiwa ini mencuat setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Amerika Serikat menolak udang beku asal Indonesia pada Agustus lalu, karena terdeteksi mengandung zat radioaktif Cs-137. Usut demi usut, investigasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) menemukan bahwa cemaran Cs-137 diduga berasal dari pabrik peleburan besi yang terletak berdampingan dengan pabrik pengepakan udang beku di kawasan industri Cikande. Hal yang lebih mengkhawatirkan, paparan radiasi tidak hanya terbatas di area industri, melainkan juga merembes ke permukiman sekitar. Puluhan warga kini terpaksa direlokasi, sementara sembilan pekerja pabrik dilaporkan mengalami paparan serius dan harus menjalani perawatan intensif. Bagaimana pendapat ahli terkait kasus ini? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Yuyun Ismawati dari International Pollutant Elimination Network (IPEN). Yuyun memaparkan bahwa salah satu penyebab terjadinya kasus ini adalah kebijakan pemerintah yang masih mengizinkan impor limbah untuk kebutuhan industri, termasuk limbah yang secara internasional masuk dalam kategori toxic waste. Dalam aturan teranyar misalnya, limbah slag baja tidak lagi termasuk dalam kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (non-B3) yang wajib diawasi secara ketat. Jadi tak heran jika ada risiko kecolongan cemaran radioaktif dalam industri peleburan logam. Menurut Yuyun, pengelolaan limbah B3 di Indonesia ini kacau balau. Berbagai regulasi dilonggarkan demi kepentingan bisnis dan investasi, sementara dampak lingkungan dan kesehatan publik kerap diabaikan. Kasus pencemaran zat radiokatif Cs-137 ini bukan hanya sekali terjadi di Indonesia. Pada 2022, insiden serupa terjadi di perumahan Batan Indah, Serpong, Tangerang Selatan. Namun sampai hari ini, sumber utama radiasi itu juga belum pernah diumumkan secara terbuka kepada publik. Menurut Yuyun, transparansi dan keterbukaan informasi sangat penting dalam proses penanganan kasus seperti ini. Masyarakat perlu tahu supaya bisa melindungi diri, mendapatkan perlindungan optimal, sekaligus ikut mengawasi dan memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat—yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

CC BYPerdebatan antara rumpun ilmu sains dan teknologi (saintek) dengan ilmu sosial dan humaniora (soshum) kembali mencuat di ruang publik digital. Isu ini berawal dari kebijakan beasiswa pemerintah yang dinilai lebih berpihak pada bidang tertentu. Namun, alih-alih menjadi ruang diskusi rasional, perbincangan tersebut segera bergeser menjadi arena pembuktian superioritas antarbidang. Pendukung saintek kerap memosisikan diri sebagai ujung tombak pembangunan: para insinyur, ilmuwan, dan teknolog yang menciptakan infrastruktur, aplikasi, serta inovasi energi untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dari perspektif mereka, kebijakan beasiswa semestinya diarahkan pada bidang yang mampu menghasilkan solusi konkret terhadap tantangan nasional. Sebaliknya, kelompok soshum menegaskan peran penting ilmu-ilmu sosial dalam menjaga keseimbangan pembangunan. Mereka menyoroti kontribusi ekonom, sosiolog, diplomat, dan budayawan dalam merancang kebijakan publik yang berkeadilan serta memelihara kohesi sosial. Tanpa pemahaman terhadap dinamika masyarakat, pembangunan yang semata berorientasi teknologis dikhawatirkan menjadi timpang dan justru berpotensi menimbulkan konflik sosial. Sebenarnya, apa yang menyebabkan perdebatan ini seperti tidak pernah ada ujungnya? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Justito Adiprasetio, akademisi dari Universitas Padjadjaran. Justito menyoroti persoalan mendasar tentang bagaimana Indonesia menempatkan hierarki ilmu pengetahuan dalam sistem pendidikan dan pasar kerja. Ia mengamati bahwa sejak lama, faktor sejarah, ekonomi, dan politik telah membentuk persepsi publik terhadap nilai suatu disiplin ilmu, sehingga bidang-bidang teknis dan rekayasa kerap dipandang lebih unggul dibandingkan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Justito menegaskan bahwa orientasi ini turut memengaruhi arah industrialisasi Indonesia, yang masih bergantung pada tenaga kerja sektor informal dalam proporsi yang tinggi. Ia juga menyoroti peran kebijakan pemerintah dalam memperkuat bias tersebut melalui program beasiswa dan prioritas pendanaan yang lebih condong pada bidang sains dan teknologi, sementara dukungan terhadap dosen dan peneliti sosial sering kali belum diartikulasikan dengan jelas dalam kerangka pembangunan nasional. Lebih jauh, ia juga melihat tantangan besar dalam pengembangan studi interdisipliner di Indonesia. Integrasi antara ilmu sosial, teknologi, dan sains belum menjadi arus utama dalam sistem pendidikan tinggi, sebagian karena resistensi terhadap pendekatan lintas bidang. Justito menilai bahwa banyak akademisi di Indonesia belum sepenuhnya terhubung dengan wacana global, sehingga inovasi pengetahuan lintas disiplin sulit berkembang. Akibatnya, potensi bidang-bidang tersebut untuk tumbuh sebagai ruang dialog antar ilmu masih terbatas. Dalam konteks yang lebih luas, Justito menekankan pentingnya menyelaraskan pengembangan sumber daya manusia dengan arah pembangunan nasional. Namun, upaya menuju keseimbangan itu kerap terhambat oleh lemahnya perencanaan kebijakan serta kurangnya pemahaman terhadap dimensi ekonomi dan politik pembangunan. Ia juga melihat terbukanya ruang refleksi mengenai peran universitas sebagai agen perubahan sosial dan budaya. Pendidikan tinggi di Indonesia perlu memikirkan ulang tujuannya yang bukan hanya menyiapkan individu untuk industri, tetapi juga membentuk masyarakat yang kritis, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman secara kolektif. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

CC BYLaporan terbaru Morgan Stanley dan World Bank bertajuk Asia Faces Rising Youth Unemployment Challenge mengungkap kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia yang memprihatinkan. Salah satu sorotan utamanya adalah tingginya tingkat pengangguran di kalangan anak muda, yang mencapai 17,3 persen. Sekilas, meski data tingkat pengangguran terbuka nasional memang tampak stabil dan tidak menunjukkan lonjakan besar. Laporan ini menegaskan bahwa statistik tersebut menutupi persoalan yang lebih dalam, yakni underemployment atau setengah pengangguran. Kondisi seseorang yang bekerja, tetapi tidak sepenuhnya memanfaatkan keterampilannya atau hanya memperoleh penghasilan di bawah standar hidup layak. Dari sisi lain, sekitar 59% dari lapangan kerja baru yang tercipta di Indonesia berada di sektor informal. Artinya mayoritas lapangan pekerjaan yang tersedia tidak memiliki perlindungan sosial, jaminan ketenagakerjaan, atau memberi pendapatan yang stabil pekerjanya. Lantas, mengapa permasalahan ini sulit sekali diselesaikan oleh pemerintah? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Adrian Azhar Wijanarko, seorang akademisi dari universitas Paramadina. Meskipun Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kisaran lima persen, Adrian menyoroti paradoks antara pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang berada diantara 4 hingga 5 persen setiap tahunnya seakan tidak terasa apabila berkaca dari penyerapan tenaga kerja. Isu terkait sulitnya mendapatkan pekerjaan, PHK, dan laporan dari Morgan Stanley semakin membuat situasi ini perlu diselesaikan secara tepat. Adrian juga melihat tidak banyaknya investasi dari pihak asing yang masuk juga memperparah situasi ini. Ditengah suplai tenaga kerja yang berlimpah, ia menganggap minimnya investasi padat karya dari asing akan membuat banyaknya tenaga kerja yang tidak terserap dan justru akan menambah angka pengangguran. Adrian menilai sudah saatnya pemerintah mendefinisikan ulang standar ketenagakerjaan agar lebih adaptif terhadap ekonomi digital, serta mengeluarkan kebijakan yang menjamin hak-hak pekerja di sektor gig. Hal merujuk banyaknya lapangan pekerjaan informal dan keputusan kaum muda untuk bekerja secara freelance sebagai opsi untuk mengganti pekerjaan formal yang sulit didapatkan. Ia menekankan pentingnya literasi digital dan perencanaan tenaga kerja nasional agar perubahan ekonomi tidak justru memperlebar kesenjangan. Menurutnya, pemerintah perlu memainkan peran lebih strategis dalam mengatur arah perkembangan ini, termasuk memperkuat sistem perlindungan sosial dan pendidikan vokasi. Adrian berpendapat ada 3 hal krusial yang perlu dibenahi pemerintah. Ia menganggap good governance, sistem pendidikan, dan perbaikan hukum ketenagakerjaan krusial untuk mengurai permasalahan pengangguran. Ia melihat pemerintah perlu memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memberikan jaminan stabilitas dalam negeri akan membuat investor bisa tertarik untuk masuk kembali ke Indonesia. Perbaikan ini nantinya lambat laun juga akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Yang jadi catatan, perbaikan tata kelola pemerintahan perlu dibarengi dengan usaha peningkatan kapasitas penduduk melalui pendidikan agar menjadi tenaga kerja yang unggul. Ia melihat kurikulum pendidikan perlu ditinjau kembali demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

Satu tahun sudah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia. Masa satu tahun pertama pemerintahan idealnya menjadi fase krusial dalam menentukan arah dan karakter bangsa ke depan. Periode ini tidak hanya berfungsi sebagai tahap konsolidasi dan penataan prioritas kebijakan, tetapi juga sebagai ajang pembuktian sejauh mana janji-janji politik dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata dan kebijakan yang berdampak bagi publik. Apakah arah kebijakan publik satu tahun ini sudah terlihat baik? Bagian mana yang perlu dibenahi oleh pemerintahan Prabowo? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas topik ini bersama Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif dari The Indonesian Institute. Adinda menyoroti sejumlah persoalan mendasar seperti tidak jelasnya prioritas pembangunan, lemahnya tata kelola, serta minimnya evaluasi kebijakan yang komprehensif. Ia menilai, kebijakan baru kerap gagal menyelesaikan masalah utama karena pemerintah lebih sibuk membentuk lembaga baru daripada memperkuat proses yang sudah ada. Ia menambahkan bahwa efektivitas kebijakan seharusnya tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari kualitas proses perumusannya. Dari sejumlah kebijakan yang telah diluncurkan, masih terdapat kekurangan dalam penerapan pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy). Kurangnya riset dan perencanaan matang membuat hasil kebijakan sering kali tidak efektif. Adinda juga mengkritik wacana kebijakan nasional yang cenderung didominasi kepentingan politik dan narasi populis ketimbang berpijak pada analisis ilmiah dan pemikiran kritis. Dalam konteks politik yang kompleks, ia menekankan urgensi peningkatan tata kelola dan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Ia menyoroti perlunya memperkuat aspek inklusivitas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Kebijakan publik harus mampu mencerminkan keragaman suara masyarakat, termasuk pandangan dari kalangan akademik dan masyarakat sipil. Adinda juga mengingatkan pentingnya kemauan politik dan transparansi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Kebijakan yang baik bukan hanya yang tampak solutif di permukaan, tetapi yang benar-benar mampu menjawab akar masalah sosial. Dalam pandangannya, pemerintah dan DPR perlu lebih terbuka terhadap aspirasi publik serta berkomitmen memperbaiki proses pembuatan kebijakan. Hanya dengan cara itu, tata kelola pemerintahan dapat berjalan efektif sekaligus melindungi hak asasi manusia di tengah dinamika politik yang terus berkembang. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

CC BYSidang Majelis Umum Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) tahun ini menjadi sebuah “babak baru” dalam penyelesaian masalah antara Palestina dan Israel. Seruan untuk pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat sekaligus komitmen pada solusi dua negara (two-state solution) menggema di ruang sidang. Sorotan publik tertuju pada pernyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang dengan lantang mengumumkan pengakuan resmi negaranya terhadap Palestina. Keputusan ini disampaikan bersamaan dengan Arab Saudi, dan sontak disambut tepuk tangan panjang para delegasi. Langkah tersebut menandai pergeseran diplomatik signifikan yang terjadi hampir dua tahun setelah konflik berdarah di Gaza dan mengubah persepsi global mengenai urgensi penyelesaian damai. Meskipun ditentang keras oleh Israel dan sekutunya, pengakuan ini dinilai memberi angin segar bagi perjuangan Palestina di kancah internasional. Lantas, apakah two-state solution masih menjadi solusi yang terbaik untuk menyudahi pendudukan yang dilakukan Israel terhadap Palestina sejak lama? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Ayu Anastasya Rachman, akademisi dari program hubungan internasional, Universitas Bina Mandiri, Gorontalo. Ayu melihat banyaknya pengakuan dari negara-negara barat ini merupakan langkah penting untuk kedaulatan palestina dan penyelesaian agresi Israel yang sudah sejak lama terjadi. Namun, pengakuan formal ini tidak serta-merta mengubah realitas di lapangan. Pendudukan yang berlanjut, diskriminasi sistematis, dan blokade wilayah tetap menjadi hambatan serius bagi kehidupan sehari-hari warga Palestina. Dengan kata lain, kedaulatan di atas kertas belum berarti kemerdekaan penuh. Ayu juga mempertanyakan apakah two-state solution masih menjadi solusi yang bisa diterapkan dengan cepat. Menurutnya, terlalu banyak tantangan yang harus diselesaikan sebelum memikirkan solusi ini, seperti pembagian wilayah, status Yerusalem, serta keberadaan pemukiman Israel yang terus meluas. Kompleksitas politik internal kedua belah pihak juga memperkeruh situasi. Di Palestina, stagnasi politik akibat absennya pemilihan umum menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi kepemimpinan. Sementara di Israel, dinamika politik dalam negeri sering kali menutup ruang kompromi. Ayu menekankan bahwa mendefinisikan kembali batas-batas dan kontrol teritorial menjadi prasyarat mutlak, meski prosesnya berpotensi penuh gesekan. Ayu juga menegaskan bahwa masalah kepercayaan, integrasi sosial, serta distribusi kekuasaan membuat opsi ini sulit terwujud tanpa reformasi besar-besaran, baik di tingkat kepemimpinan maupun dalam dukungan internasional. Ia menegaskan ada prasyarat penting yang harus diperjuangkan seperti gencatan senjata permanen, penghentian kekerasan, serta komitmen nyata dari kedua belah pihak dengan dukungan mediasi internasional. Tanpa itu, pengakuan kedaulatan Palestina akan tetap sebatas simbol diplomatik, jauh dari cita-cita kemerdekaan yang utuh. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

Pemerintah resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi 2025. Langkah strategis ini diharapkan menjawab tantangan perekonomian nasional yang dihimpit dinamika global dan internal yang berkepanjangan. Kebijakan ini tidak hanya diarahkan pada pemulihan jangka pendek, tetapi juga ditujukan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dalam jangka panjang. Dalam rencana tersebut, pemerintah merancang 8 program akselerasi di tahun 2025, disusul 4 program lanjutan pada 2026, serta 5 program prioritas yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja. Beberapa program utama meliputi program magang bagi lulusan perguruan tinggi, serta inisiatif padat karya yang diarahkan pada sektor-sektor dengan potensi penyerapan tenaga kerja tinggi, seperti pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Paket stimulus ekonomi 2025 ini berusaha menjawab dua tantangan sekaligus: menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat dan menjaga ketahanan ekonomi nasional. Apakah program ini akan memberikan dampak secara maksimal kepada perekonomian Indonesia? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas stimulus ekonomi ini bersama Ahmad Heri Firdaus (Heri), peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Heri melihat stimulus ini tetap punya potensi memberi dampak positif dalam jangka pendek, terutama lewat peningkatan kepercayaan pasar dan dorongan terhadap aktivitas produksi. Namun ia menyayangkan kebijakan stimulus ini “hadir” sedikit terlambat dan seharusnya bisa dikeluarkan oleh pemerintah jauh lebih cepat dibanding sekarang untuk merespon situasi ekonomi yang sedang tidak stabil. Heri mengingatkan bahwa keberhasilan paket ini sangat bergantung pada implementasi yang tepat waktu dan efektif, di tengah tantangan yang tidak ringan seperti inflasi dan tekanan nilai tukar. Heri juga menekankan pentingnya kebijakan jangka panjang untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional. Menurutnya, kebijakan stimulus yang dikeluarkan tidak cukup untuk memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang. Ia menyarankan pemerintah untuk juga memikirkan bagaimana bisa mendukung peningkatan daya saing dan produktivitas nasional secara jangka panjang. Meskipun stimulus ini punya potensi untuk mendorong daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, Heri beranggapan target pertumbuhan ekonomi yang dikejar oleh pemerintah Indonesia untuk tahun 2025 sebesar 5 persen sulit untuk dicapai. Namun ia berpendapat apabila penerapan stimulus 8+4+5 ini berjalan mulus dan tepat waktu, Indonesia memiliki modal yang cukup baik untuk memperbaiki angka pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

CC BYDi banyak tempat di Indonesia, mitos bukan sekadar dongeng pengantar tidur atau kisah seram penuh mistis. Ia lahir dari upaya masyarakat untuk memahami dunia di sekitarnya, mulai dari bagaimana membaca tanda-tanda alam, menentukan waktu bercocok tanam, hingga menjaga harmoni dengan lingkungan. Meski sering dianggap tidak masuk akal atau ketinggalan zaman oleh perspektif modern, pengetahuan lokal yang dibalut mitos nyatanya menyimpan logika yang mendalam, terutama terkait ekologi (hubungan manusia dengan lingkungan) dan sosial (hubungan antar manusia dalam masyarakat). Banyak praktik tradisional, seperti cara mengelola sumber daya alam atau menata ruang pemukiman, terbukti selaras dengan prinsip sains modern dan efektif menjaga keseimbangan hidup. Pertanyaannya kemudian: bagaimana pengetahuan lokal bisa tetap eksis di era modern ini? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas topik ini bersama Y. Argo Twikromo, seorang akademisi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Argo melihat mitos sebagai medium penting untuk menyampaikan kebijaksanaan leluhur. Lewat narasi yang penuh simbol dan unsur mistis, para leluhur kita mampu menanamkan pesan moral, menjaga kepercayaan kolektif, sekaligus merawat ingatan sosial yang lekat dalam kehidupan sehari-hari. Meski tidak disampaikan dengan istilah ilmiah atau dirumuskan dalam bahasa laboratorium, banyak pengetahuan lokal di antaranya terbukti efektif secara saintifik. Artinya, warisan pengetahuan ini bukan sekadar simbolik, melainkan hasil akumulasi pengalaman nyata yang telah teruji lintas generasi. Argo juga menegaskan bahwa kebijaksanaan tradisional masih relevan di tengah dunia modern yang sarat sains dan teknologi ini. Menurutnya, melestarikan pengetahuan leluhur itu penting sebagai bagian dari menjaga kesinambungan cara manusia memahami alam. Sayanganya, dunia yang didominasi sains modern sering kali menganggap pengetahuan tradisional sekadar “mitos” lalu menyingkirkannya begitu saja. Padahal, menolak mentah-mentah pengetahuan lokal hanya karena tidak sesuai dengan standar modern berarti menafikan nilai-nilai luhur di dalamnya. Argo melihat banyak pengalaman kolektif masyarakat yang diwariskan dalam bentuk lisan justru menyimpan petunjuk penting bagi kelangsungan hidup. Oleh karena itu, pengetahuan lokal seharusnya diakui sejajar, bukan sekadar sebagai pelengkap. Lebih jauh, ia menekankan perlunya pendekatan holistik untuk menjembatani pengetahuan lokal dan sains modern. Harmoni, keluwesan, dan keseimbangan menjadi kunci dalam melihat hubungan keduanya. Belajar dari masa lalu, kata Argo, penting bukan hanya untuk mencegah kesalahan berulang, tetapi juga untuk mengoptimalkan pengetahuan yang telah terbukti bermanfaat. Meski begitu, ia juga mengingatkan bahwa pengetahuan—baik tradisional maupun modern—tidak netral. Jika digunakan dengan benar, ia bisa membangun peradaban, tetapi jika dipakai tanpa etika justru bisa menyebabkan kerusakan. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

Di antara maraknya pemberitaan mengenai demonstrasi dan tuntutan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta aksi protes atas tewasnya Affan Kurniawan—pengemudi ojek daring (ojol) yang meninggal setelah tertabrak kendaraan taktis Brimob pada Kamis, 28 Agustus 2025—muncul fenomena “SEAblings” yang menghadirkan nuansa berbeda di ruang digital. Fenomena ini berawal dari inisiatif sekelompok pengguna media sosial yang mengekspresikan empati terhadap kondisi sosial di Indonesia pada akhir Agustus 2025 dengan memesan makanan lewat aplikasi pesan-antar untuk para pengemudi ojol di Indonesia. Aksi sederhana tersebut kemudian menyebar dengan cepat dan meluas. Partisipasi tidak hanya datang dari masyarakat Indonesia, tetapi juga dari donatur di Filipina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas fenomena ini bersama Amorisa Wiratri, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional dan postdoctoral fellow dari National University of Singapore. Menurut Amorisa, gerakan ini bersifat organik, sukarela, dan tidak terstruktur. Aksi sederhana seperti berbagi makanan melalui aplikasi dipandang sebagai simbol cinta universal dalam budaya Asia Tenggara, sekaligus menegaskan bahwa platform digital dapat berfungsi lebih dari sekadar sarana komersial. Amorisa membandingkan peristiwa ini dengan gerakan Milk Tea Alliance, yang sama-sama mengandalkan platform digital. Jika Milk Tea Alliance digerakkan oleh motivasi politik terhadap Cina, maka gerakan berbagi makanan lebih menekankan solidaritas kultural dan emosional antarnegara ASEAN. Ia menekankan bahwa meski negara-negara ASEAN memiliki ikatan budaya dan sejarah bersama, identitas nasional masih lebih dominan dibandingkan identitas regional. Hal ini membuat munculnya gerakan solidaritas lintas batas terasa sangat signifikan. Amorisa juga melihat fenomena ini mungkin sulit berkembang menjadi identitas politik regional yang berkelanjutan karena sifatnya yang spontan, temporer, dan tidak memiliki struktur formal. Ia menambahkan bahwa identitas ASEAN sering kali elitis dan rapuh, sehingga sulit dijadikan landasan solidaritas jangka panjang. Meski demikian, Ia menekankan bahwa gerakan solidaritas digital tetap memiliki potensi manfaat yang penting. Menurutnya, fenomena SEAblings ini bisa memperkuat empati lintas batas dan menjadi bentuk perlindungan sosial alternatif bagi kelompok berpenghasilan rendah di tengah situasi darurat. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

CC BYRuang publik Indonesia diwarnai oleh fenomena unjuk rasa di berbagai wilayah dalam sepekan terakhir. Aksi berpusat di Jakarta, khususnya di sekitar kompleks Gedung DPR/MPR RI, dengan gelombang protes yang tak kalah ramai di sejumlah kota besar lainnya. Aksi yang dimulai sejak Senin, 25 Agustus 2025 ini diikuti oleh ribuan demonstran dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari kalangan mahasiswa, buruh, asosiasi pengemudi ojek online, hingga masyarakat sipil. Protes memanas pada Kamis, 28 Agustus 2025, setelah mobil Polisi melindas Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, hingga tewas. Insiden tersebut memicu perubahan pola aksi dari unjuk rasa damai menjadi kerusuhan. Meski mengalami eskalasi, gelombang demonstrasi tidak serta merta mereda. Pada Senin, 1 September 2025 aksi masih terus berlangsung dengan intensitas yang lebih terkendali dan nuansa yang kembali kondusif. Keberlanjutan unjuk rasa ini menunjukkan persistensi tekanan dari masyarakat dan mahasiswa terhadap pemerintah dan lembaga legislatif untuk lebih responsif dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disuarakan. Lantas, bagaimana pandangan ahli terkait fenomena yang terjadi beberapa hari terakhir? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami berdiskusi dengan Amalinda Savirani, guru besar di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Amalinda menjelaskan bahwa kemarahan publik dipicu oleh banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak peka terhadap masalah masyarakat saat ini serta buruknya komunikasi politisi dalam merespon protes atau kritik. Menurut dia, demonstrasi belakangan ini bukan dipicu sekadar peristiwa sesaat, melainkan bagian dari gerakan sosial yang lahir dari kekecewaan mendalam terhadap institusi pemerintahan. Menurut Amalinda, gerakan aksi demonstrasi saat ini juga “diperkaya” oleh maraknya konten media sosial yang memberikan banyak informasi kepada publik. Dia mengatakan, media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok memang mempercepat penyebaran informasi serta memudahkan mobilisasi massa. Namun, banjir informasi ini justru rentan mendistorsi tuntutan warga dan mengganggu koordinasi aksi. Amalinda mengingatkan aktivisme daring perlu dilengkapi dengan aksi nyata di lapangan. Menurutnya, segala bentuk aspirasi di media sosial juga perlu disampaikan secara langsung. Harapannya, pesan yang ingin diutarakan kepada pemerintah dapat lebih bergaung. Di sisi lain, ia juga menyampaikan kekagumannya terhadap ketahanan generasi muda dalam menghadapi tekanan politik dan sosial. Amalinda mengatakan bahwa dukungan sipil yang konsisten menjadi fondasi penting agar gerakan masyarakat sipil tetap bertahan dan relevan di masa depan. Amalinda menilai bahwa protes kemungkinan besar akan terus berlanjut dalam berbagai bentuk. Sebab, respons pemerintah sejauh ini dianggap tidak menjawab kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga stamina, kreativitas, dan arah perjuangan yang jelas bagi seluruh lapisan masyarakat yang ikut menyuarakan pendapatnya di tengah tantangan yang tidak ringan. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memang selalu menarik perhatian publik. Yang terbaru gaji dan tunjangan besar yang diterima para anggota DPR hangat dibicarakan. Salah satu komponen yang menjadi sorotan adalah tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan, yang membuat total pendapatan resmi seorang anggota DPR melampaui Rp100 juta setiap bulan. Informasi ini mencuat setelah anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menanggapi pertanyaan tentang sulitnya memperoleh penghasilan halal di lingkungan parlemen. Dalam penjelasannya, Hasanuddin menyebutkan bahwa gaji pokok, tunjangan rumah, serta berbagai tunjangan lainnya menyusun total pendapatan anggota legislatif yang mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Lantas, bagaimana pendapat ahli mengenai besarnya tunjangan dan gaji anggota DPR ditengah situasi ekonomi yang sedang tidak baik baik saja? Apakah gaji dan tunjangan elit politik mencerminkan empati terhadap realitas sosial ekonomi rakyat? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami berbincang dengan Dipo Satria Ramli, ekonom dan mahasiswa doktoral Universitas Indonesia. Dipo melihat angka yang diterima oleh anggota DPR ini kontras dengan daya beli mayoritas masyarakat Indonesia, terutama mereka yang masih berjuang dengan penghasilan terbatas. Ketimpangan tersebut semakin terlihat ketika dibenturkan dengan data Bank Dunia terbaru soal angka kemiskinan. Dipo menyoroti jurang ini sebagai bukti adanya pemutusan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dalam pandangannya, keputusan politik terkait tunjangan mencerminkan kontradiksi. Di satu sisi publik diminta berhemat melalui kebijakan efisiensi. Sementara di sisi lain elit politik memperjuangkan kesejahteraan mereka sendiri. Masalah lain yang mencuat adalah minimnya mekanisme akuntabilitas di parlemen. Budaya impunitas yang mengakar membuat kinerja legislatif jarang berimplikasi pada konsekuensi politik. Situasi ini diperparah dengan langkah efisiensi anggaran yang cenderung selektif: program publik dan infrastruktur kerap terkena pemotongan, sementara tunjangan elit tetap terjaga. Lebih jauh, dalam konteks demografi Indonesia yang besar dengan pendapatan rata-rata rendah, usulan kenaikan gaji justru berpotensi memperburuk krisis kepercayaan publik. Dengan sekitar 150 juta penduduk berpenghasilan rendah, jarak sosial-ekonomi dengan elit politik menjadi semakin lebar. Dipo menilai kebijakan semacam ini bukan hanya menciptakan kebencian publik, tetapi juga dapat mengirim sinyal negatif bagi iklim investasi asing. Menurut Dipo, jika parlemen ingin memulihkan legitimasi dan kepercayaan, penyesuaian gaji dan tunjangan harus dilakukan secara sederhana, transparan, serta mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat luas. Tanpa itu, setiap langkah justru berisiko memperlebar jurang antara rakyat dan wakil yang seharusnya merepresentasikan kepentingan mereka. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Keputusan Bupati Pati, Sudewo, untuk menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memicu gelombang penolakan dari masyarakat. Puncaknya, pada 13 Agustus 2025, ribuan warga menggelar demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Bupati. Aksi yang semula dimaksudkan sebagai penyampaian aspirasi tersebut berujung ricuh setelah aparat menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Ketegangan itu tidak lepas dari pernyataan Sudewo yang sebelumnya menantang warganya untuk berdemo setelah menolak keluhan mereka terkait kenaikan tarif pajak. Respons keras masyarakat kemudian diperkuat oleh langkah politik: delapan fraksi di DPRD Pati sepakat menggunakan hak angket untuk menyelidiki kebijakan tersebut. Langkah ini sekaligus membuka tuntutan politik agar Sudewo, sebagai kepala daerah, mempertanggungjawabkan keputusannya hingga pada seruan untuk mundur dari jabatannya. Bagaimana menurut ahli terkait kejadian ini? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami berdiskusi dengan Wasisto Raharjo Jati, Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Wasisto melihat apa yang terjadi di Pati adalah bentuk protes moral akibat kebijakan pemerintah setempat yang seakan tidak peka terhadap himpitan sosial ekonomi yang sedang dirasakan oleh masyarakat. Pada hakikatnya, protes moral lahir dari rasa ketidakadilan dan ditujukan untuk memperbaiki kebijakan. Wasisto juga mengkritisi pola komunikasi pemangku jabatan yang seringkali ambigu, memunculkan kontroversi, lalu diakhiri dengan permintaan maaf. Ia menekankan bahwa komunikasi publik seharusnya bersifat dua arah, dengan sensitivitas terhadap aspirasi masyarakat. Pola komunikasi satu arah yang masih dominan dapat menyebabkan penurunan kualitas demokrasi, karena pejabat sering kali menolak kritik alih-alih mendengarkan mandat publik yang menjadi dasar legitimasi mereka. Ia menambahkan bahwa aksi publik justru akan semakin kuat dan membesar apabila pemerintah tidak bisa mengomunikasikan sebuah permasalahan dengan baik dan ini justru akan menyebabkan aksi massa yang lebih besar. Menurut Wasisto, gerakan sosial sering dihadapkan pada hadirnya “penumpang gelap” yang membawa kepentingan politik atau agenda pribadi. Sulit untuk membedakan antara gerakan yang benar-benar mewakili suara masyarakat dengan gerakan yang sudah dikooptasi oleh elite. Ia menyarankan agar masyarakat lokal secara aktif mengidentifikasi siapa yang terlibat, sehingga energi kolektif tetap diarahkan pada tujuan publik, bukan keuntungan politik jangka pendek. Wasisto juga menekankan bagaimana kesenjangan komunikasi dan minimnya keterlibatan publik masih menjadi persoalan besar dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin untuk bisa sensitivitas terhadap keluhan publik, serta memastikan adanya ruang partisipasi yang nyata dalam penyusunan kebijakan. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Indonesia kini berada di persimpangan jalan menuju 2045, tahun yang kerap dibayangkan sebagai puncak kemajuan bangsa. Istilah “generasi emas” terdengar di banyak forum, membawa harapan tentang ekonomi yang lebih kuat, lingkungan yang lebih sehat, dan kehidupan masyarakat yang lebih layak. Namun, di balik harapan besar tersebut, tantangan Indonesia terasa seperti benang kusut yang sulit diurai. Angka stunting yang masih tinggi dan masih menghantui tumbuh kembang anak, tuberkulosis belum terkendali, hutan terus menyusut, air bersih makin sulit diakses, dan dinamika politik serta ekonomi sering kali tidak stabil. Lantas, bisakah kita menyelesaikan masalah rumit ini? bagaimana refleksi tim newsroom The Conversation Indonesia melihat situasi Indonesia saat ini? Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80, seluruh editor TCID membahas permasalahan ini dalam episode SuarAkademia terbaru bersama Muammar Syarif sebagai pembawa acara. Stabilitas politik Indonesia beberapa waktu terakhir menjadi sorotan utama. Menurut Editor Politik dan Masyarakat TCID, Nurul Fitri Ramadhani, instabilitas politik di Indonesia terjadi akibat rendahnya transparasi pemerintah dalam mengambil kebijakan dan buruknya komunikasi publik. Ia juga berpendapat kondisi yang tidak stabil ini pada akhirnya menghambat kemajuan seluruh sektor penting di Indonesia. Hal ini diamini oleh Editor Ekonomi TCID, Andi Ibnu Masri Rusli. Kondisi politik yang tidak stabil dalam beberapa waktu ini menurunkan kepercayaan investor dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Andi menegaskan, untuk menyejahterakan masyarakat, pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur memadai, memperbaiki tata kelola, dan menyehatkan iklim investasi. Editor Lingkungan TCID, Dewi N. Piliang melihat ada hal lain yang juga tidak kalah penting untuk menjadi bahan refleksi. Dewi mengatakan bahwa permasalahan lingkungan sering “dipinggirkan” dan tidak dianggap menjadi masalah serius. Ia menegaskan permasalahan lingkungan di Indonesia terjadi karena kebijakan pemerintah yang kurang tegas, terutama pada peta jalan pengurangan emisi karbon dan transisi energi terbarukan. Dewi juga melihat isu terkait lingkungan juga jarang dijadikan prioritas untuk keberlangsungan negara dalam skala jangka panjang. Kebijakan yang diambil belakangan ini cenderung hanya mempertimbangkan nilai ekonomi, tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Editor Kesehatan TCID, Aditya Prasanda juga mengutarakan permasalahan yang juga harus ditangani serius. Ia menyoroti urgensi penanganan tuberkulosis dan stunting yang masih menjadi masalah besar. Stunting, misalnya, tak hanya berdampak pada tumbuh kembang anak, tetapi juga berimplikasi pada produktivitas ekonomi jangka panjang. Aditya menekankan pentingnya edukasi orang tua, pemenuhan gizi yang tepat, serta praktik menyusui dini dan eksklusif. Keterlibatan pemerintah dalam membuat sistem dan peraturan kesehatan yang bisa menjamin kesejahteraan publik juga ia soroti untuk memperbaiki situasi saat ini. Bidang pendidikan juga tak luput dari kritik. Hayu Rahmitasari, editor Pendidikan dan Budaya The Conversation Indonesia mengungkapkan bahwa pendidikan di Indonesia semakin dikomersialkan dan sarat kepentingan politik sehingga kehilangan esensi sebagai wadah pembentukan kompetensi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kesiapan “generasi emas” 2045, apalagi jika tidak diimbangi dengan daya dukung lingkungan yang memadai dan pertimbangan etika dalam pembangunan. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

CC BYPresiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) dan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Keputusan ini diumumkan pada 31 Juli 2025. Pengumuman ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad usai rapat konsultasi antara pemerintah, pimpinan DPR, dan seluruh fraksi. Dalam rapat tersebut, DPR juga menyetujui pemberian amnesti kepada 1.116 orang, termasuk Hasto. Secara sederhana, abolisi adalah hak presiden untuk menghentikan proses hukum terhadap seseorang yang tengah menghadapi tuntutan pidana, bahkan sebelum kasusnya diputus pengadilan. Sementara amnesti adalah pengampunan yang diberikan presiden untuk menghapus hukuman pidana yang sudah dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam konteks ini, keputusan Presiden berlaku atas dua tokoh politik yang sempat terseret kasus hukum. Tom Lembong sebelumnya divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula, sedangkan Hasto dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara dalam perkara suap yang melibatkan Harun Masiku. Apakah pemberian amnesti dan abolisi ini bermuatan politik? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Andhik Beni Saputra, akademisi dari departemen politik Universitas Andalas. Menurutnya, keputusan ini dapat memperkuat pola patronase dalam sistem demokrasi Indonesia. Ia menilai, pemberian amnesti dan abolisi terhadap pejabat yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan bukan hanya menimbulkan kesan favoritisme, tetapi juga berpotensi mencederai prinsip keadilan. Ia menyoroti secara khusus kasus Tom Lembong, yang menurutnya tidak bisa dilepaskan dari konteks politik yang lebih luas. Waktu pemberian abolisi kepada Tom dipandang mencurigakan, karena bisa saja menjadi bagian dari strategi untuk membungkam atau mencegah tumbuhnya kekuatan oposisi baru di masa mendatang. Lebih jauh, Andhik juga mengulas kondisi oposisi politik di Indonesia yang menurutnya masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama dalam era pasca-Reformasi. Walaupun secara formal keberadaan oposisi tetap dijamin, secara substansi kekuatan mereka sering kali melemah karena minimnya dukungan, baik dari sisi sumber daya maupun kepercayaan publik. Partai-partai oposisi cenderung bergabung dengan pemerintah untuk memperoleh akses terhadap kekuasaan dan kesempatan mengimplementasikan agenda mereka. Situasi ini menciptakan kekosongan dalam oposisi kritis yang seharusnya memainkan peran penting dalam mekanisme check and balance. Andhik melihat bahwa politik Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh pendekatan yang pragmatis dan transaksional. Proses politik, terutama saat pencalonan hingga pascapemilu, sering kali diwarnai oleh kompromi antarelite dan pertukaran kepentingan yang bersifat jangka pendek. Meski demikian, ia juga mengakui adanya perkembangan yang menjanjikan. Partisipasi publik kini menunjukkan tren yang semakin kritis, di mana para pemilih mulai menuntut lebih banyak akuntabilitas dari para kandidat. Tekanan publik untuk menghadirkan rekam jejak dan visi kebijakan yang jelas menjadi tanda bahwa demokrasi Indonesia, perlahan tapi pasti, sedang bergerak menuju kematangan. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Konflik bersenjata kembali pecah di perbatasan Thailand dan Kamboja sejak Kamis, 24 Juli 2025, menewaskan sedikitnya 16 orang dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi dari wilayah konflik. Aksi saling serang ini menandai babak baru dalam sengketa panjang dua negara bertetangga di Asia Tenggara tersebut yang telah berlangsung lebih dari 100 tahun. Di tengah eskalasi tersebut, Thailand menutup akses perbatasannya, sementara Kamboja memutus hubungan diplomatik dengan Bangkok. Pemerintah Kamboja menuduh Thailand bertindak represif dan menggunakan kekuatan yang dianggap berlebihan dalam operasi militernya. Setelah berlangsung selama beberapa hari, kedua negara sepakat untuk melakukan gencatan senjata segera tanpa syarat mulai tanggal 28 Juli 2025. Kesepakatan ini menjadi langkah penting untuk meredakan ketegangan yang sempat memicu kekhawatiran di kawasan. Bagaimana pendapat ahli tentang konflik kedua negara ini? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Irawan Jati, seorang dosen dari jurusan hubungan internasional, Universitas Islam Indonesia. Irawan menekankan bahwa akar konflik ini dapat ditelusuri kembali ke pengaruh kolonial Prancis dan Jepang di awal abad ke-20. Meski batas teritorial secara formal disepakati pada 1940-an, tensi antara kedua negara tetap muncul dan memanas dalam beberapa tahun terakhir. Pusat dari konflik ini adalah kuil Preah Vihear, situs warisan budaya yang terletak di wilayah perbatasan dan telah menjadi simbol nasionalisme bagi kedua negara. Meskipun Mahkamah Internasional telah menetapkan bahwa wilayah tersebut milik Kamboja, sebagian kecil area di sekitarnya tetap dipersengketakan. Irawan menjelaskan bahwa nilai simbolik dan historis dari situs ini menjadikannya lebih dari sekadar perebutan tanah. Ini adalah persoalan identitas nasional. Dalam konteks regional, ASEAN sebagai organisasi kawasan menghadapi tantangan besar dalam menangani konflik semacam ini. Irawan mengulas bagaimana pendekatan “ASEAN Way” yang menekankan konsensus, noninterferensi, dan kehati-hatian diplomatik sering kali membuat penyelesaian konflik berjalan lambat. Irawan menggarisbawahi bahwa mekanisme ASEAN tidak memungkinkan pemungutan suara atau intervensi langsung, sehingga upaya penyelesaian harus mengandalkan negosiasi dan mediasi sukarela antar negara. Konflik perbatasan ini tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral antara Thailand dan Kamboja, tetapi juga menggoyahkan dinamika internal ASEAN. Irawan menyebutkan bahwa sengketa tersebut telah memengaruhi kelancaran pertemuan regional dan memunculkan ketegangan politik domestik, terutama di Thailand yang tengah menghadapi transisi kepemimpinan. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

CC BYSelama kurun waktu dua dekade terakhir, Indonesia mengalami kemunduran signifikan dalam ekosistem lagu anak-anak. Jika menilik kembali ke era 1990-an, lagu anak bukan hanya populer tetapi menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari anak-anak Indonesia. Nama-nama seperti Enno Lerian, Trio Kwek Kwek, dan Joshua begitu lekat di benak generasi tersebut. Lagu-lagu yang mereka nyanyikan tidak hanya menghibur, tetapi juga sarat pesan moral dan edukatif. Namun sejak awal 2000-an, pamor lagu anak-anak perlahan meredup. Produksi lagu untuk segmen ini menurun drastis, dan hampir tidak ada lagi figur penyanyi cilik yang mendapat sorotan nasional sebagaimana era sebelumnya. Apa yang menyebabkan fenomena ini terjadi? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Muhammad Rayhan Sudrajat, akademisi dari Universitas Katolik Parahyangan. Rayhan menyoroti potensi lagu sebagai sarana edukasi yang efektif untuk membentuk cara berpikir anak sejak dini. Menurutnya, lagu anak-anak lebih dari sekadar hiburan. Lagu anak-anak juga memiliki peran signifikan dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter. Pesan yang dibawakan dalam lagu anak-anak seperti menyayangi teman, mengenal lingkungan, hingga menjadi kepribadian yang baik bisa menjadi alat pendidikan yang menghibur dan efektif untuk membentuk anak-anak apabila digarap dengan serius. Ia melihat lagu anak-anak Indonesia yang dulunya mencerminkan budaya lokal dan nilai-nilai tradisional kini semakin terpinggirkan karena tidak lagi mencerminkan realitas anak-anak modern. Banyak lagu anak yang ada justru gagal berbicara dalam bahasa dan pengalaman yang akrab bagi generasi digital sehingga terasa asing dan kurang diminati. Di sisi lain, konten musik yang mudah diakses lewat platform digital sering kali tidak ditujukan untuk anak-anak, bahkan mengandung nilai yang tidak sesuai dengan usia mereka. Rayhan menganggap krisis lagu anak menuntut respons kolektif dari pembuat musik dan orang tua sebagai aktor kunci dalam membangun kembali ekosistem musik anak yang sehat. Para musisi perlu menyadari tanggung jawab sosial mereka untuk menciptakan lagu yang tidak hanya menarik secara estetika, tetapi juga sarat nilai edukasi dan relevan secara budaya. Di sisi lain, orang tua berperan sebagai kurator utama dalam membimbing konsumsi media anak untuk memastikan konten yang dikonsumsi sesuai dengan usia dan mendukung perkembangan psikologis yang sehat. Ia juga menyatakan perlunya kehadiran ikon musik anak yang mampu menjadi panutan untuk bisa menghidupkan eksistensi lagu anak mengingat absennya figur inspiratif dalam industri ini. Dengan kemajuan teknologi yang membuat proses produksi dan distribusi musik kini semakin terjangkau dan efisien, Rayhan melihat ini sebagai peluang untuk menghadirkan lagu-lagu anak yang relevan dan mudah diakses sekaligus menjaga kekayaan bahasa dan budaya lokal. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan penyesuaian kebijakan tarif impor baru bagi Indonesia menjadi 19%. Hal ini diklaim buah hasil negosiasi perdagangan antara kedua negara yang memberi bobot keuntungan strategis lebih bagi Amerika Serikat. Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump menyampaikan pujian kepada Presiden Indonesia yang dinilai korporatif. Alhasil, AS mendapatkan “akses penuh” ke pasar Indonesia. Tentunya, seharusnya kesepakatan ini bisa memberi keuntungan bagi Indonesia. Ancaman penerapan tarif 32% bisa ditekan menjadi hanya 19%. Lantas, apa tarif ini bisa meningkatkan daya saing produk Indonesia? Apa dampak dari adanya tarif impor ini terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedang nampak lesu secara garis besar? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Teuku Riefky, peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia. Riefky melihat tarif yang diberlakukan oleh AS bukan soal ekonomi dan perang dagang semata. Menurutnya ada kecenderungan pemerintah yang menyalahkan aktor asing atas tantangan perekonomian domestik. Dalam konteks ini, kebijakan tarif tampak lebih sebagai simbol politik daripada instrumen ekonomi yang efektif. Padahal penurunan industri di AS lebih banyak disebabkan oleh inefisiensi internal, bukan oleh gempuran barang impor. Riefky melihat ada beberapa hal yang perlu dikritik dari kebijakan ini, salah satunya kebijakan tarif sebagai pendekatan yang bisa menghasilkan surplus perdagangan dengan satu negara namun memicu defisit dengan negara lain yang justru menciptakan ketidakseimbangan dalam jangka panjang. Riefky berpendapat dengan adanya kebijakan tarif impor yang akan diterapkan mulai Agustus 2025, sektor ekspor nasional terutama pada industri yang bergantung pada pasar Amerika seperti tekstil, mesin, dan alas kaki menjadi yang paling terdampak dalam gelombang pertama. Meskipun volume ekspor Indonesia ke AS tidak sebesar ekspor ke Tiongkok, kebijakan tarif tetap membawa efek lanjutan seperti meningkatnya biaya impor hingga potensi relokasi investasi ke negara-negara dengan tarif yang lebih bersahabat. Riefky beranggapan berapapun tarif yang disepakati peluang melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional menjadi semakin besar. Menurutnya sulit bagi Indonesia untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi diatas 5 persen tanpa adanya strategi khusus untuk memperbaiki situasi ini. Ada faktor penekan laju ekonomi domestik penting yang lebih nyata yakni daya beli masyarakat yang menurun. Riefky menyebut membuat iklim investasi domestik yang kompetitif adalah syarat mutlak untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional saat ini. Tarif yang dikenakan saat ini bisa saja membuat investor asing justru kabur dari Indonesia yang secara jangka panjang akan berakibat pada penurunan daya beli dan tingkat konsumsi. Ia juga menyarankan agar pemerintah segera mengambil langkah alternatif seperti diversifikasi pasar ekspor, reformasi perizinan, dan pembenahan birokrasi untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi program mercusuar pemerintahan Prabowo-Gibran yang sudah berlangsung selama lebih dari enam bulan. Inisiatif ini menyasar kelompok-kelompok yang rentan mengalami kekurangan gizi, seperti anak-anak sekolah (SD, SMP, SMA dan sederajat), para santri, balita, hingga ibu hamil dan menyusui. Sejauh ini, pemerintah mengklaim sudah menjangkau lebih dari 5,5 juta penerima manfaat. Namun, program ini tidak sewangi itu di lapangan. Kasus keracunan makanan terhadap siswa, kadar gizi makanan muncul di permukaan. Pelaksanaan program dianggap terburu-buru, hingga pengelolaan anggaran dan risiko korupsi menjadi problem yang masih menyelimuti pelaksanaan MBG selama 1 semester terakhir. Setelah berjalan selama 6 bulan, perbaikan apa yang perlu dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan program ini? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami berdiskusi dengan Riandy Laksono, seorang peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) untuk membahas topik ini. Riandy melihat adanya ketimpangan antara target dan pencapaian yang menunjukkan adanya permasalahan struktural dalam perencanaan dan pelaksanaan. Meskipun pemerintah telah berupaya mengamankan anggaran, persoalan tata kelola dan efektivitas penyaluran dana masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ia berpendapat Badan Gizi Nasional selaku lembaga baru yang mengelola program ini masih beradaptasi dengan mekanisme manajemen keuangan negara. Alhasil, masih banyak hal terkait pelaksanaan yang perlu diperbaiki sehingga program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih baik. Tidak hanya itu, dana untuk MBG ternyata berasal dari pengalihan dari sektor lain seperti infrastruktur dan operasional kementerian yang menimbulkan pertanyaan tentang prioritas kebijakan fiskal. Ketidaksiapan struktur pelaksana dan kurangnya koordinasi antar-sektor berisiko menjadikan MBG sebagai program yang kontraproduktif. Ini menimbulkan dilema kebijakan: apakah MBG dirancang sebagai program kesehatan publik atau sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi? Ketidakjelasan ini menciptakan tarik-ulur pelaksanaan teknis yang berpotensi memperburuk efisiensi program di lapangan. Riandy menekankan bahwa penyediaan makanan bergizi tidak cukup hanya dilihat dari jumlah penerima, tetapi juga dari aspek keamanan pangan dan kandungan gizi yang sesuai standar. Ia berharap pemerintah bisa fokus terhadap kualitas makanan yang diberikan sehingga pada akhirnya target untuk memperbaiki kualitas pelajar di Indonesia dalam aspek gizi bisa terpenuhi melalui program ini. Menurutnya, keterlibatan masyarakat sipil dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas program pemerintah juga tak kalah penting. Pemerintah diharapkan membuka ruang dialog yang lebih inklusif, termasuk menerima kritik dari para ahli dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pembentukan mekanisme pengaduan publik yang transparan serta pelibatan aktif masyarakat dalam pemantauan program menjadi langkah strategis untuk meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan. Riandy menambahkan Program berbasis niat baik perlu didukung dengan desain kebijakan berbasis bukti dan evaluasi menyeluruh terhadap dampaknya. Dengan arah kebijakan yang lebih terintegrasi, diharapkan program-program ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi mampu mendorong perubahan nyata dalam kualitas hidup generasi masa depan. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Banyak pihak mulai mempertanyakan arti penting persaingan di dunia perguruan tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Ketika dunia kerja semakin tak pasti dan arah pendidikan kerap berubah, menjaga fokus pada capaian akademis terasa bukan lagi perkara mudah. Percakapan soal ini kian hangat ketika muncul sorotan terhadap fenomena inflasi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Tak sedikit warganet yang memperbincangkan betapa gampangnya mahasiswa Indonesia saat ini meraih nilai akhir tinggi. Predikat cum laude, yang dulu hanya disematkan pada mereka yang benar-benar menonjol karena lulus dengan IPK dan masa studi yang bagus, kini terdengar di hampir setiap prosesi wisuda. Isu ini memunculkan pertanyaan besar: Fenomena sosial apa yang bisa kita pelajari lebih dalam? Apakah mahasiswa diuntungkan atau justru ini akan memberatkan mereka dalam mencari pekerjaan setelah lulus? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas topik ini bersama Senza Arsendy, mahasiswa doktoral dari The University Of Melbourne, Australia. Senza menganggap tren ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari peningkatan keterampilan akademis individu, dinamika sosial, hingga neoliberalisme pendidikan. Ia juga menekankan bahwa gejala inflasi nilai ini tidak hanya terjadi di jenjang pendidikan tinggi, tetapi juga mulai terlihat di tingkat sekolah yang lebih rendah. Ia melihat fenomena ini juga erat kaitannya dengan komersialisasi pendidikan yang semakin marak. Di tengah pendidikan tinggi yang semakin mahal, Senza menganggap ada logika yang dianggap wajar oleh mahasiswa dan orang tua. Biaya kuliah yang tinggi dianggap berbanding lurus dengan IPK tinggi sebagai bentuk timbal balik dari uang yang dikeluarkan. Senza juga melihat persaingan di pasar kerja menjadi penyebab mengapa fenomena inflasi IPK ini muncul. Kompetisi di pasar kerja yang semakin sulit membuat banyak mahasiswa berlomba untuk mendapatkan IPK bagus. Di sisi lain, pemberi kerja melihat situasi ini menguntungkan untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas tinggi dan melimpahnya ketersediaan tenaga kerja yang siap bergabung. Realitanya, saat ini perusahaan menuntut lulusan untuk memiliki kualifikasi yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Saat ini, IPK tinggi saja tidak cukup untuk menjamin peluang kerja yang baik. Banyak pemberi kerja saat ini mensyaratkan kualifikasi tambahan, seperti pengalaman kerja, kemampuan berbahasa asing, dan keterampilan teknis tertentu. Bahkan, dalam beberapa kasus, jejaring profesional atau koneksi juga memengaruhi peluang seseorang untuk diterima bekerja. Kondisi ini menambah tekanan bagi mahasiswa untuk terus meningkatkan kompetensi mereka, yang tidak jarang berujung pada stres dan kecemasan menghadapi masa depan. Senza berpendapat, perlu ada pembahasan multi-sektoral dari pihak universitas, pemberi kerja, hingga pemerintah untuk merumuskan strategi yang dapat menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan riil pasar tenaga kerja. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Konflik antara Iran dan Israel kembali memanas dalam beberapa pekan terakhir dan menjadi sorotan global, termasuk di Indonesia. Ketegangan ini dipicu oleh serangkaian aksi saling serang yang menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, memperburuk stabilitas kawasan Timur Tengah. Iran dilaporkan meluncurkan lebih dari 400 rudal ke wilayah Israel dalam kurun waktu satu minggu, dengan sekitar 200 di antaranya ditembakkan dalam satu waktu dalam serangan skala besar. Aksi ini disebut sebagai respons terhadap serangan udara Israel terhadap wilayah yang dinilai penting secara strategis oleh pemerintah Iran. Sedangkan serangan yang dilakukan Israel menyebabkan dampak besar, baik dari segi korban maupun kerusakan. Laporan dari berbagai media internasional menyebutkan bahwa lebih dari 600 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.300 lainnya terluka akibat serangan tersebut. Sebagai balasan, Iran meluncurkan rudal ke wilayah Israel yang menyebabkan sedikitnya 25 korban jiwa dan ratusan lainnya luka-luka. Di tengah kondisi yang semakin memburuk, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengumumkan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Israel pada 25 Juni 2025. Pernyataan ini disampaikan melalui media resmi pemerintah dan dikutip oleh beberapa media internasional. Dalam pernyataannya, Pezeshkian menyebut bahwa gencatan senjata ini merupakan hasil dari apa yang ia sebut sebagai “perjuangan heroik” rakyat Iran dalam menghadapi krisis. Pezeshkian juga menegaskan bahwa posisi Iran didasarkan pada upaya mempertahankan hak-hak nasionalnya di tingkat global. Ia berharap negara-negara lain, baik di kawasan maupun di dunia internasional, dapat memahami sikap Iran sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatan dan hukum internasional. Selain itu, ia menyatakan bahwa Iran terbuka terhadap penyelesaian konflik, termasuk dengan Amerika Serikat (AS), selama proses tersebut dilakukan dalam koridor hukum dan norma internasional. Lantas, apakah perang ini sudah benar-benar selesai? Dalam SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Ayu Anastasya Rachman, seorang Akademisi dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Menurut Ayu, untuk memahami kompleksitas konflik ini, kita perlu lebih dulu menilik akar historis dan ideologisnya. Sejak Revolusi Islam tahun 1979, Iran mengalami pergeseran politik signifikan dari pemerintahan monarki pro-Barat ke rezim yang secara terbuka menentang pengaruh asing dan Israel. Perubahan ini memicu ketegangan yang berlanjut hingga kini, ditandai dengan pemutusan hubungan diplomatik dan penguatan retorika anti-Israel di level kebijakan luar negeri Iran. Ayu melihat bahwa secara domestik, Iran berada dalam posisi yang rentan. Tekanan ekonomi, sanksi internasional, dan kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas internal mendorong strategi politik yang lebih agresif. Ia berpendapat jika “isolasi internasional” terus berlanjut, Iran berpotensi mengembangkan teknologi nuklir secara ilegal, yang nantinya akan memperkuat dinamika perlombaan senjata di kawasan. Respons dunia internasional juga penting untuk kita amati. Respons negara-negara anggota G7, misalnya, tidak seimbang dalam mengomentari hak membela diri. Ketimpangan dalam tatanan politik global menjadi sorotan, terutama ketika negara-negara tertentu dianggap memiliki hak istimewa untuk menggunakan kekerasan atas nama pertahanan, sementara yang lain justru dikriminalisasi. Meskipun pada saat ini Iran dan Israel sudah menyepakati untuk melakukan gencatan senjata, Ayu tidak menampik adanya Kekhawatiran bahwa perang ini dapat terjadi kembali bahkan menjadi perang dengan skala lebih besar. Mengingat Israel yang sering melakukan serangan terlebih dahulu dengan dalih bentuk pertahanan diri, konflik bisa saja terjadi kembali. Di tengah ketegangan yang berlangsung, Ayu berpendapat skenario gencatan senjata jangka panjang antara Iran dan Israel tetap terbuka, terutama jika terdapat jaminan bahwa Israel tidak akan melanjutkan agresinya di wilayah Palestina. Selain itu, salah satu prasyarat penting dari pihak Iran adalah pelonggaran atau pencabutan embargo ekonomi yang diberlakukan oleh AS dan sekutu Baratnya. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini mengungkapkan kebijakan baru di sektor pendidikan yang memicu beragam opini. Mulai Juni 2025, seluruh siswa di provinsi tersebut tidak akan lagi diberikan pekerjaan rumah (PR). Kebijakan ini dimaksudkan untuk meringankan tekanan akademis yang biasa dibawa pulang oleh pelajar sekaligus memberi ruang lebih bagi mereka untuk bersantai, bermain, dan membangun hubungan sosial serta kedekatan keluarga. Dedi Mulyadi menekankan bahwa proses belajar-mengajar seharusnya diselesaikan sepenuhnya di sekolah, sementara rumah idealnya menjadi tempat yang nyaman untuk perkembangan emosional dan interaksi sosial anak-anak. Lantas, apakah kebijakan penghapusan PR ini sudah tepat? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami berdiskusi dengan Ulfah Alifia (Uli), senior researcher dari SMERU Reserarch Institute mengenai kebijakan ini. Uli berpendapat keputusan ini patut dipertanyakan. Meskipun mengurangi beban belajar siswa bukanlah hal buruk, tapi ia mempertanyakan alasan kebijakan ini: apakah sudah berbasis riset yang tepat atau hanya sekadar meniru negara-negara maju tanpa memperhatikan faktor penunjang pendidikan yang lain. Secara historis, menurut Uli, PR dipandang sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran dan mendorong kemandirian belajar. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa PR sering kali tidak dirancang dengan strategi pedagogis yang jelas bahkan cenderung menjadi pengulangan tugas tanpa makna sehingga hanya menambah beban siswa. Uli juga berpendapat bahwa PR ini seharusnya menjadi bahan evaluasi guru untuk menilai proses pembelajaran di kelas. Menurutnya, dengan pemberian PR, seorang guru bisa menilai apakah proses pembelajaran yang dilakukan sudah menjamin seluruh peserta didik memahami materi pembelajaran atau belum. Idealnya, menurut Uli, PR seharusnya menjadi bahan evaluasi guru mengenai proses pembelajaran yang sudah berjalan dan bukan menjadi tolok ukur pemahaman siswa tentang pembelajaran yang sudah berlangsung. Uli khawatir, PR tidak lagi menjadi alat pembelajaran yang efektif melainkan hanya formalitas administratif. Sebab, ia melihat bagaimana PR seringkali dijadikan patokan pemahaman siswa dalam sebuah proses pembelajaran. Jika memang kebijakan penghapusan PR ini diberlakukan, Uli menilai kebijakan ini harus dibarengi dengan reformasi struktural yang memperkuat kapasitas dan profesionalisme guru. Menurutnya, aspek seperti infrastruktur pendidikan, kurikulum, dan kualitas guru menjadi faktor yang juga harus dipikirkan. Uli juga beranggapan bahwa pemerintah memiliki tugas lain yang sebenarnya lebih mendesak untuk diselesaikan, yaitu bagaimana kurikulum saat ini bisa menimbulkan minat belajar siswa lebih tinggi dari biasanya. Ia menekankan pentingnya penciptaan metode pengajaran yang lebih menarik dan bermakna, yang dapat merangsang rasa ingin tahu sekaligus mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Sebagai penutup, Uli menyatakan bahwa kebijakan menghapus PR ini hanya akan berujung pada pengurangan beban dan tidak akan menumbuhkan minat belajar apabila tidak dibarengi dengan perbaikan di sektor lain. Artinya, penghapusan PR tidak akan serta-merta mendongkrak kualitas pendidikan. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Pemerintah Indonesia kembali menggulirkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat pekerja di tengah tekanan ekonomi. Program ini mulai dicairkan pada 5 Juni 2025, menyasar para buruh dan pekerja yang memenuhi syarat tertentu sesuai regulasi ketenagakerjaan dan kebijakan ekonomi nasional. BSU ini dirancang sebagai bentuk intervensi fiskal langsung untuk membantu kelompok pekerja yang terdampak dinamika ekonomi seperti deflasi atau menurunnya daya beli masyarakat. Bantuan ini diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan (Juni–Juli) dan langsung dicairkan sekaligus sebesar Rp600.000 pada bulan Juni. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp10,72 triliun untuk pelaksanaan program BSU tahun ini. Di tengah tantangan seperti inflasi dan ketidakpastian global, pemerintah berharap bantuan semacam ini bisa menjadi stimulan bagi masyarakat supaya tetap bisa menggerakkan roda ekonomi. Apakah pemberian BSU ini benar benar menjadi solusi jitu untuk menggerakkan perekonomian negara yang belakangan dianggap lesu? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Jaya Darmawan, peneliti ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Jaya berpendapat BSU menjadi salah satu instrumen andalan pemerintah untuk merespons tekanan ekonomi yang dialami masyarakat kelas pekerja. Meskipun program BSU bermanfaat dalam jangka pendek, ia menganggap besaran bantuannya belum mampu mengimbangi tekanan ekonomi saat ini. Salah satu masalah yang menurut Jaya juga perlu disoroti adalah kriteria kelayakan penerima manfaat. Banyak pekerja tidak memenuhi syarat bantuan karena batasan administratif yang tidak mempertimbangkan kompleksitas kerja informal. kriteria penerima BSU ini membuat pekerja yang ada di sektor informal kerap luput dari jangkauan bantuan sosial, meskipun mereka berada dalam posisi paling rentan secara ekonomi. Meskipun kebijakan pemerintah ini perlu disambut dengan baik, namun Jaya beranggapan langkah-langkah ini masih belum cukup untuk mendorong daya beli masyarakat secara berkelanjutan. Ia berpendapat perlu ada pergeseran arah kebijakan dari sekadar bantuan jangka pendek menuju strategi jangka panjang yang lebih menyeluruh. Fokus kebijakan pemerintah sebaiknya tidak hanya memperbaiki daya beli secara sementara, tetapi juga membuka akses terhadap pekerjaan yang layak dan mendukung pekerja untuk keluar dari sektor informal. Menurutnya, pemerintah perlu memikirkan strategi yang lebih komprehensif untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang tidak hanya responsif terhadap krisis, tetapi juga berorientasi pada transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

CC BYMahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan mandat kepada pemerintah untuk wajib menyediakan pendidikan dasar gratis di sekolah negeri maupun swasta untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 ini dibacakan dalam sidang di Gedung MK pada Selasa (27/5/2025). Keputusan tersebut mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bersama tiga pemohon lain, yaitu Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum. Mereka mengajukan judicial review terhadap Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Apakah keputusan MK ini bisa langsung diterapkan oleh pemerintah? apa yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan terkait keputusan MK? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami berdiskusi dengan Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif dari The Indonesian Institute. Adinda berpendapat keputusan MK perlu disambut positif karena akan berdampak terhadap kemudahan untuk mendapatkan akses pendidikan oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, putusan ini sangat penting untuk bisa diturunkan menjadi kebijakan yang komprehensif untuk menaikkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Namun Adinda melihat implementasi putusan ini akan menghadapi berbagai tantangan besar, salah satunya adalah besarnya beban anggaran yang harus ditanggung negara. Di tengah efisiensi anggaran pemerintah dan banyaknya proyek strategis nasional yang berjalan, Adinda melihat pemerintah perlu melakukan refocusing anggaran yang tentu prosesnya tidak mudah. Adinda juga menekankan pentingnya memberi perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan, termasuk kesejahteraan guru sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan di lapangan. Menurutnya, pemerintah seharusnya menjadikan peningkatan kualitas pendidikan sebagai prioritas agar nantinya putusan MK ini tidak hanya memberikan akses ke pendidikan saja, tapi juga memberikan kualitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Adinda menegaskan, putusan MK juga perlu diikuti dengan turunan kebijakan yang jelas dan regulasi teknis yang terstruktur untuk menjamin implementasi secara efektif. Ia berpendapat pemerintah perlu berkolaborasi dengan banyak pihak untuk merumuskan kebijakan terkait putusan ini sehingga penerapannya bisa berjalan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang dasar. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.