Penyalahgunaan KIP Kuliah mahasiswi Undip: perlukah mekanisme penyaluran beasiswa ini ditinjau ulang?

Seorang mahasiswi dari Universitas Diponegoro (Undip) menjadi topik hangat di media sosial karena menerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), meskipun ia berasal dari keluarga yang ekonominya tergolong mampu. Isu ini pertama kali dibahas oleh akun X (twitter) @undipmenfess yang mengekspresikan kekecewaan karena mahasiswi tersebut tidak mengundurkan diri dari program beasiswa yang seharusnya diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi namun kurang mampu. Bahkan, beredar foto-foto yang menunjukkan gaya hidup mewah mahasiswi tersebut. Menanggapi kasus ini, pihak Undip telah angkat bicara dan menyatakan bahwa mereka sudah memanggil mahasiswi tersebut untuk dimintai klarifikasi. Universitas juga berencana untuk melakukan survei kembali ke rumah mahasiswi untuk memastikan keadaan ekonominya. Pihak universitas menegaskan bahwa proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan penerima KIP-K telah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berkaca dari kasus ini, apakah kebijakan penyaluran beasiswa melalui program KIP-K ini perlu ditinjau ulang dan dibenahi? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami berbincang dengan Ayu Anastasya Rachman (Ayu), Ketua program studi Hubungan Internasional dari Universitas Bina Mandiri, Gorontalo. Ayu mengatakan kasus mahasiswa Undip ini adalah kasus yang sebenarnya sudah sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Situasi ini kerap terjadi karena dasar penilaian yang digunakan dalam penentuan pemberian beasiswa mudah dimanipulasi sehingga penyaluran bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Ayu menambahkan, viralnya permasalahan ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk meninjau ulang bagaimana seharusnya persyaratan penyaluran beasiswa KIP-K ini dibentuk. Ia berpendapat, pemerintah seharusnya bisa menggabungkan persyaratan yang berbasis bukti dan meninjau ulang bagaimana situasi riil keluarga calon penerima beasiswa. Sinergi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan kampus sebagai pihak untuk melakukan pengecekan yang lebih baik juga dibutuhkan. Menurut Ayu, peran aktif universitas dalam melakukan pengecekan bisa mencegah kasus seperti ini terulang kembali. Simak obrolan lengkapnya hanya di SuarAkademia–ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.