Sejauh Mana RKUHP Melindungi Korban Perkosaan Mengenai Aborsi Aman

RKUHP memuat sejumlah pasal yang mengatur tentang pengguguran kandungan alias aborsi. Namun banyak pihak menganggap ini akan diskriminatif dan mengancam korban perkosaan. Pasal 470 ayat 1 RKUHP mengatur, setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Tapi RKUHP tidak mengecualikan bila aborsi dilakukan karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban perkosaan. Ini tentu tidak sejalan dengan Undang-Undang Kesehatan Pasal 75 ayat 2. Lalu sejauh mana RKUHP dapat melindungi korban perkosaan mengenai aborsi aman? Yuk, simak pembahasannya bersama Syafirah Hardani, seorang aktivis, yang dipandu oleh Maidina Rahmawati dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). #RumahCemara #IndonesiaTanpaStigma #SupportDontPunish