Ke TEMU

Tanpa disadari, bias pada kaum wanita seringkali membuat mereka sulit untuk mengambil keputusan. Mereka jadi tidak percaya diri untuk melakukan hal-hal baik karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai lingkungan. Peringatan Hari Perempuan Sedunia bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan dan menghilangkan diskriminasi terhadap kaum wanita. Di tahun 2022 ini, Hari Perempuan Sedunia (World Women’s Day 2022) mengambil tema #BreakTheBias, “Kesetaraan Gender Hari Ini Untuk Masa Depan yang Berkelanjutan”. Anak muda memiliki potensi yang besar untuk andil bergerak dalam memecahkan bias gender yang sudah membudaya di masyarakat. Podcast Ke TEMU ingin mengangkat peran anak muda dalam memperjuangkan kesetaraan gender serta melawan bias gender di Indonesia terutama mengenai permasalahan kekerasan seksual kampus. Episode kali ini, Ke TEMU #BreakTheBias akan ngobrol dengan Tyas Widuri (Sekretaris Nasional Perempuan Mahardika) dengan topik #BreakTheBias "Kampus Bebas Dari Kekerasan Seksual".

Tanpa disadari, bias pada kaum wanita seringkali membuat mereka sulit untuk mengambil keputusan. Mereka jadi tidak percaya diri untuk melakukan hal-hal baik karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai lingkungan. Peringatan Hari Perempuan Sedunia bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan dan menghilangkan diskriminasi terhadap kaum wanita. Di tahun 2022 ini, Hari Perempuan Sedunia (World Women’s Day 2022) mengambil tema #BreakTheBias, “Kesetaraan Gender Hari Ini Untuk Masa Depan yang Berkelanjutan”. Anak muda memiliki potensi yang besar untuk andil bergerak dalam memecahkan bias gender yang sudah membudaya di masyarakat. Podcast Ke TEMU ingin mengangkat peran anak muda dalam memperjuangkan kesetaraan gender serta melawan bias gender di Indonesia. Episode kali ini, Ke TEMU akan ngobrol dengan Dewi Prawisda (GUSDURian Semarang) dengan topik "Menangkal Bias Gender dalam Moderasi Beragama".

Tanpa disadari, bias pada kaum wanita seringkali membuat mereka sulit untuk mengambil keputusan. Mereka jadi tidak percaya diri untuk melakukan hal-hal baik karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai lingkungan. Peringatan Hari Perempuan Sedunia bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan dan menghilangkan diskriminasi terhadap kaum wanita. Di tahun 2022 ini, Hari Perempuan Sedunia (World Women’s Day 2022) mengambil tema #BreakTheBias, “Kesetaraan Gender Hari Ini Untuk Masa Depan yang Berkelanjutan”. Pendidikan harus diselenggrakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pada realitanya hal tersebut masih belum terselenggara dengan baik dan ada penampakan bias gender yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Podcast Ke TEMU ingin mengangkat peran perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender serta melawan bias gender di Indonesia, khususnya di dunia pendidikan. Episode kali ini, Ke TEMU akan ngobrol dengan Ifa Misbach (Psikolog).

Hai Teman Muda, Bagi bangsa Indonesia keragaman diyakini sebagai pemberian Tuhan Yang Mencipta, bukan untuk ditawar melainkan untuk diterima. Jadi dapat kita bayangkan betapa beragamnya pendapat, pandangan, keyakinan, dan termasuk dalam beragama. Lalu bagaimanakah cara kita mengelola keragaman keyakinan tersebut agar bisa dikomunikasikan dan memahami satu sama lain. Kali ini KeTemu bareng @achdhofirzuhry (Pengasuh Ponpes Luhur Baitul Hikmah) dalam Warna-Warni Indonesia menjelaskan betapa penting moderasi beragama.

Tanpa disadari, bias pada kaum wanita seringkali membuat mereka sulit untuk mengambil keputusan. Mereka jadi tidak percaya diri untuk melakukan hal-hal baik karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai lingkungan. Peringatan Hari Perempuan Sedunia bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan dan menghilangkan diskriminasi terhadap kaum wanita. Di tahun 2022 ini, Hari Perempuan Sedunia (World Women’s Day 2022) mengambil tema #BreakTheBias, “Kesetaraan Gender Hari Ini Untuk Masa Depan yang Berkelanjutan”. Anak muda memiliki potensi yang besar untuk andil bergerak dalam memecahkan bias gender yang sudah membudaya di masyarakat. Podcast Ke TEMU ingin mengangkat peran anak muda dalam memperjuangkan kesetaraan gender serta melawan bias gender di Indonesia. Episode kali ini, Ke TEMU akan ngobrol dengan Galuh Ainur Rohmah (Co-founder Mestara).

Tanpa disadari, bias pada kaum wanita seringkali membuat mereka sulit untuk mengambil keputusan. Mereka jadi tidak percaya diri untuk melakukan hal-hal baik karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai lingkungan. Peringatan Hari Perempuan Sedunia bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan dan menghilangkan diskriminasi terhadap kaum wanita. Di tahun 2022 ini, Hari Perempuan Sedunia (World Women’s Day 2022) mengambil tema #BreakTheBias, “Kesetaraan Gender Hari Ini Untuk Masa Depan yang Berkelanjutan”. Peran isu kesetaraan gender bukan hanya untuk perempuan, tapi laki-laki bisa ikut turut berperan. Podcast Ke TEMU ingin mengangkat kisah dan peran laki-laki dalam mendukung kesetaraan gender dan melawan bias gender. Episode kali ini, Ke TEMU akan ngobrol dengan Syaldi Sahude (Aliansi Laki-Laki Baru).

Tanpa disadari, bias pada kaum wanita seringkali membuat mereka sulit untuk mengambil keputusan. Mereka jadi tidak percaya diri untuk melakukan hal-hal baik karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai lingkungan. Peringatan Hari Perempuan Sedunia bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan dan menghilangkan diskriminasi terhadap kaum wanita. Di tahun 2022 ini, Hari Perempuan Sedunia (World Women’s Day 2022) mengambil tema #BreakTheBias, “Kesetaraan Gender Hari Ini Untuk Masa Depan yang Berkelanjutan”. Terdapat berbagai tantangan isu kesetaraan gender serta bias gender. Podcast Ke TEMU ingin mengangkat tantangan yang dihadapi perempuan seperti dalam isu kesehatan seksual, pendidikan reproduksi hingga penanganan korban kekerasan seksual, khususnya di NTT. Episode kali ini, Ke TEMU akan ngobrol dengan Moudy Taopan, SH (Direktur Eksekutif PKBI Daerah NTT).

Hai Teman Muda, adakah yang punya teman atau tetangga berbeda suku ataupun agama? Kalau ada, kalian sangat beruntung. Kenapa? Karena dengan perbedaan itu Teman Muda dapat mengenal budayanya dan menjadikan hidup ini lebih “berwarna”. Oleh karena itu, kita harus menjaganya agar tetap utuh dan harmonis. Lalu bagaimanakah cara kita merawat perbedaan yang merupakan pemberian Tuhan ini? Nah, langsung saja kita K-Temu bareng Pdt. @yerry_pattinasarany dan Bhante @dhira_punno dalam Warna-Warni Indonesia.

Di tengah penantian disahkannya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS, publik semakin dikejutkan dengan berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi, baik di lingkungan kampus, sekolah hingga rumah yang seharusnya menjadi ruang aman. Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapapun, tidak memandang usia, jenis kelamin, pendidikan, pakaian yang dikenakan, status sosial dan lainnya. Awareness masyarakat hingga penanganan dari pihak berwenang terhadap kasus-kasus kekerasan seksual ternyata belum memuaskan, kesadaran dan juga perlindungan terhadap kasus ini belum berpihak kepada korban. Namun, perjalanan menuju disahkannya RUU TPKS belum berakhir, terlebih penolakan terhadap RUU ini juga masih berlangsung hingga kini. Penolakan terhadap RUU TPKS tentu sangat miris, padahal RUU TPKS ini dapat menjadi kunci memutus impunitas pelaku dan memulihkan korban. Lalu sejauh kondisi kekerasan seksual di negeri ini dan sejauh mana progress dari RUU TPKS di parlemen saat ini? Untuk itu Dzakwan Rizaldi dari Rumah Kebangsaan bersama Ibu Mariana Amiruddin - Wakil Ketua Komnas Perempuan ngobrol untuk membahas mengenai progress dari RUU TPKS saat ini. Bagi teman muda, yang penasaran dengan obrolannya yuk simak Podcast KTEMU berikut ini! Hanya di IG dan Spotify KTEMU. #RumahKebangsaan #KomnasPerempuan #SahkanRUUTPKS #RUUTPKS #RUUTPKSPROKORBAN

Rancangan Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dibahas memunculkan sejumlah isu, ada 5 isu klasik dan 5 isu baru. Direncanakan Rancangan Undang-Undang ini akan dibahas pertengahan tahun 2021. Banyak hal yang berbeda dari RUU kali ini, salah satunya adalah penggabungan 2 UU, UU Pemilu dan UU Pilkada. Pembahasan RUU Pemilu ini akan berdampak pada dicabutnya sejumlah UU yang terkait dengan kepemiluan, antara lain UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2014 tentang Pilkada, UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Kemudian, UU Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perppu Pilkada, dan UU nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan perppu nomor 2 tahun 2020 tentang Pilkada. Sebelumnya, menurut Bapak Ahmad Doli dari Fraksi Golkar, Secara konsep RUU ini menggunakan referensi dari putusan Mahkamah Konstitusi kemudian konsekuensi lahirnya UU ini adalah dicabutnya UU No 1/2015 kemudian UU No 10/2015, dan UU 7/2017 dan UU No 8/2015 serta UU No 6/2020. RUU Pemilu ini berisi 741 Pasal dan 6 Buku. Pada kesempatan kali ini Rumah Kebangsaan bertemu Bapak Saan Mustopa, M.Si. Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem untuk berbincang RUU Pemilu dan perkembangan pembahasannya. Ini vid kan telat keluarnya krn pemerintah sdh bilang tdk akan melanjutkan revisi. Tambah di caption. Namun, pemerintah pada tanggal 29 Januari 2021 menyatakan menolak rencana revisi UU Pemilu. Menurut dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, tidak tepat bila UU yang ada belum dilaksanakan, namun akan direvisi. Seharusnya dilaksanakan dulu, kemudian direvisi bila diperlukan. Menurut teman-teman RK, hal-hal apa saja yang penting dan perlu direvisi dari pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Indonesia? Bagaimana obrolannya? Saksikan di Podcast KeTEMU, Segera... *untuk pertemuan tatap muka, #jagaprotokolkesehatan #rk #rumahkebangsaan #podcastketemu #ketemurk #kebangsaan #ruupemilu #pilkada #pemilu2024

Di podcast KeTEMU kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu anggota DPR dari Komisi II Fraksi Golkar Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan berbincang tentang Revisi Undang-Undang Pemilu yang nanti akan di berlakukan rencananya untuk Pemilu 2024.

Podcast Ke TEMU kali ini turut serta dalam kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan #16HAKtP dengan episode #2 mengangkat mengenai 'Pentingnya RUU PKS Sebagai Payung Hukum'. Kali ini kita ditemani dengan Justitia Avila Veda, advokat untuk keadilan gender. Yuk kita dengarkan bagaimana penting disahkannya RUU PKS sebagai payung hukum guna melawan kekerasan terhadap perempuan! Untuk versi lengkap episode podcastnya dapat didengar di Podcast Ke TEMU di spotify atau di anchor.fm (cek linktr.ee/rumahkebangsaan di bio IG @rumahkebangsaan ). #RumahKebangsaan #RK #KeTEMU #poscast #podcastindonesia #poscastindo #JustitiaAvilaVeda #KeadilanGender #Hukum #GerakBersama #SahkanRUUPKS #JanganTundaLagi

KPU, pemerintah, dan DPR sudah menyepakati bahwa Pilkada akan tetapkan dilaksanakan tahun ini. Pada 9 Desember 2020 akan ada 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Bagaimana kesiapan di hari pencoblosan? Apa saja yang berbeda dari pemilu biasanya? Ikuti Podcast Ke TEMU Persiapan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi bersama Maskup Asyadi (Komisioner KPU Kab. Semarang) & Kholil Pasaribu (Komisioner KPU Kota Depok)

Podcast Ke TEMU kali ini turut serta dalam kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan #16HAKtP dengan episode #1 mengangkat mengenai 'Kontribusi Anak Muda dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)'. Kali ini kita ditemani dengan Firya Nadhifa Syahputri, presiden Girl Up Brawijaya. Yuk kita dengarkan bagaimana anak muda melawan KtP di lingkungannya. #GerakBersama #SahkanRUUPKS #JanganTundaLagi

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 tetap berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Ada pun pelaksanaannya sudah memasuki tahapan kampanye pasangan calon sejak 26 September 2020 lalu. Lantas bagaimana kampanye pilkada yang benar di masa pandemi agar tidak menjadi klaster penyebaran Covid-19? Kali ini Ke TEMU ngobrol santai bersama Komisioner KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

KPU, pemerintah, dan DPR sudah menyepakati bahwa Pilkada akan tetapkan dilaksanakan tahun ini. Pada 9 Desember 2020 akan ada 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Dari 270 daerah tersebut, terdapat kurang lebih 7 daerah yang ternyata memiliki angka positif COVID-19 yang tinggi, seperti Medan, Bandar lampung, Batam, Depok, Semarang, Surabaya, dan Denpasar. Banyak yang setuju dan tidak setuju terhadap pelaksanaan Pilkada diadakan di tahun 2020. Pelaksanaan pilkada ini akan menjadi tantangan bagi penyelenggara karena kondisi darurat bencana non-alam. Nah bagaimana kesiapan KPU sebagai penyelenggara? Simak Podcast Ke TEMU berbincang dengan Bapak Arief Budiman – Ketua KPU RI yang direkam pada 7 Juni 2020.

Kini, keterwakilan perempuan di lembaga dan organisasi politik memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam meng-golkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak. Dengan semangat tersebut, Podcast Ke TEMU ingin mengangkat kisah dan peran tokoh-tokoh perempuan dalam menyuarakan kebijakan pro perempuan. Episode kali ini, Ke TEMU akan ngobrol dengan Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H., hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Indonesia periode 2008-2018 (hakim konstitusi wanita pertama di Indonesia) dan Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan di Universitas Indonesia.

Perempuan sebagai warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, begitu pula dengan perannya. Dalam dunia politik, perempuan juga memiliki tugas dan kewenangan, serta kesempatan yang sama dengan laki-laki. Keterlibatan perempuan dalam politik sejak masa perjuangan hingga saat ini sangatlah tidak mudah. Dunia politik selalu diidentikkan dengan dunia mskulin dan keras. Namun berbagai upaya-upaya dilakukan agar perempuan dapat terlibat aktif dalam politik. Kini, keterwakilan perempuan di lembaga dan organisasi politik memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam meng-golkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak. Dengan semangat tersebut, Podcast Ke TEMU ingin mengangkat kisah dan peran tokoh-tokoh perempuan dalam menyuarakan kebijakan pro perempuan. Episode kali ini, Ke TEMU akan ngobrol dengan Ibu Rerie Lestari Moerdjito, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024.

Suara Perempuan adalah media untuk merayakan, mengingatkan, serta menggerakkan perempuan dan mereka yang peduli pada perempuan bahwa pada hakikatnya perempuan bisa berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam porsi yang besar dalam tiap-tiap lini kehidupan. Suara Perempuan diharapkan dapat menguatkan para perempuan untuk percaya bahwa mereka tidak pernah sendirian. Episode kali ini, Ke TEMU akan ngobrol #SantaiTanpaBaper bersama Ibu Jaleswari Pramodhawardani  dan AKBP Yuli Cahyanti  sebaga tokoh perempuan yang aktif menciptakan perdamaian baik di bidang nasional maupun internasional. Bu Dhani dengan upayanya melalui Kantor Staf Presiden serta Bu Yuli yang pernah ditugaskan untuk menjadi anggota pasukan penjaga perdamaian  dan Interpol Indonesia. Melalui episode kali ini, diharapkan Teman Muda dapat mengilhami bahwa sejatinya perempuan dapat berperan untuk memelihara perdamaian bahkan di tengah kondisi yang paling tidak memungkinkan. Selamat mendengarkan!

Suara Perempuan adalah media untuk merayakan, mengingatkan, serta menggerakkan perempuan dan mereka yang peduli pada perempuan bahwa pada hakikatnya perempuan bisa berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam porsi yang besar dalam tiap-tiap lini kehidupan. Suara Perempuan diharapkan dapat menguatkan para perempuan untuk percaya bahwa mereka tidak pernah sendirian. Toleransi menjadi kata yang seringkali muncul belakangan ini. Meningkatnya konservatisme dan kemunculan beberapa polemik yang sempat heboh di sosial media seperti pro kontra pengucapan selamat natal dan tahun baru imlek, menikmati hiburan di kala cap go meh, perayaan valentine menjadi sekian dari beberapa kasus yang menunjukkan sinyal intolernasi di negeri ini. Lewat podcast Ke TEMU kali ini Mbak Alissa Wahid dan Prof. Musdah Mulia akan bercerita lebih lanjut tentang upaya mereka untuk meminimalisir bahkan menihilkan toleransi yang mengganggu keharmonisan bangsa lewat edisi Suara Perempuan!

Suara Perempuan adalah media untuk merayakan, mengingatkan, serta menggerakkan perempuan dan mereka yang peduli pada perempuan bahwa pada hakikatnya perempuan bisa berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam porsi yang besar dalam tiap-tiap lini kehidupan. Suara Perempuan diharapkan dapat menguatkan para perempuan untuk percaya bahwa mereka tidak pernah sendirian. Pemberdayaan menjadi bagian penting yang seharusnya terus berevolusi bersama perempuan. Di tengah lingkungan yang patriarkis dan membatasi beberapa perempuan untuk dapat bergerak lebih leluasa, pada episode kali ini, Ke TEMU mengajak berbicara tokoh perempuan-perempuan dalam upaya pemberdayaannya masing-masing. Bersama Bu Missiyah dari Institut KAPAL Perempuan dan upaya pemberdayaannya di akar rumput, Ibu Ustadzah Dr. Nur Rofiah tentang Kesetaraan Gender dalam Islam, sampai Ibu Dr.(c). Rachmita Maun Harahap mengenai pemberdayaan disabilitas melalui pendidikan. Keresahan, perjuangan, dan harapan akan perempuan untuk berdaya dapat dinikmati dalam kurang dari 1 jam. Selamat mendengarkan!

Suara Perempuan adalah media untuk merayakan, mengingatkan, serta menggerakkan perempuan dan mereka yang peduli pada perempuan bahwa pada hakikatnya perempuan bisa berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam porsi yang besar dalam tiap-tiap lini kehidupan. Suara Perempuan diharapkan dapat menguatkan para perempuan untuk percaya bahwa mereka tidak pernah sendirian. Pendidikan seringkali dikaitkan dengan peran penting dari perempuan. Naluri perempuan yang disebut-sebut kerap ingin mengayomi dan mendidik menjadikan peran ini seakan tidak bisa dilepaskan dari keseharian perempuan. Nyatanya, banyak tokoh perempuan hebat yang memang mengambil andil sangat besar dalam hal ini termasuk Mbak Najeela Shihab dan Bu Sita Supomo yang keduanya aktif menyuarakan peran perempuan di bidang pendidikan.

Suara Perempuan adalah media untuk merayakan, mengingatkan, serta menggerakkan perempuan dan mereka yang peduli pada perempuan bahwa pada hakikatnya perempuan bisa berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam porsi yang besar dalam tiap-tiap lini kehidupan. Suara Perempuan diharapkan dapat menguatkan para perempuan untuk percaya bahwa mereka tidak pernah sendirian. Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BN2PTKI), pada triwulan pertama 2019, 44.465 (70%) dari Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan adalah perempuan. Dimana menurut CATAHU Komnas Perempuan 2018, 68% angka permasalahan dialami oleh buruh migran perempuan. Perdagangan perempuan sampai kasus-kasus terkait kekerasan seksual turut menjadi polemik yang muncul dari salah satu penyumbang devisa di negeri ini. Episode kali ini, Ke TEMU akan ngobrol #SantaiTanpaBaper bersama Mbak Anis Hidayah – Pendiri dan Ketua Pusat Studi Migrasi dari Migrant Care tentang Perempuan dan Buruh Migran. Selamat mendengarkan!

Suara Perempuan adalah media untuk merayakan, mengingatkan, serta menggerakkan perempuan dan mereka yang peduli pada perempuan bahwa pada hakikatnya perempuan bisa berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam porsi yang besar dalam tiap-tiap lini kehidupan. Suara Perempuan diharapkan dapat menguatkan para perempuan untuk percaya bahwa mereka tidak pernah sendirian. Salah satu peran besar perempuan dalam mewariskan generasi juga bersamaan dengan mewariskan kebudayaan. Dalam lingkup masyarakat adat, perempuan seringkali menjadi aktor utama yang memperjuangkan hak-hak yang terkait dengan tradisi masyarakat setempat. Episode Suara Perempuan kali ini, Ke Temu ngobrol dengan Mbak Rukka Sombolinggi (Sekretaris Jendral Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) tentang Perempuan dan Perjuangan Masyarakat Adat. Selamat mendengarkan!

Suara Perempuan adalah media untuk merayakan, mengingatkan, serta menggerakkan perempuan dan mereka yang peduli pada perempuan bahwa pada hakikatnya perempuan bisa berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam porsi yang besar dalam tiap-tiap lini kehidupan. Suara Perempuan diharapkan dapat menguatkan para perempuan untuk percaya bahwa mereka tidak pernah sendirian. Ekonomi menjadi salah satu bidang yang seringkali diasosiasikan sangat dekat dengan perempuan. Di episode ini, Ke Temu ngobrol #SantaiTanpaBaper dengan Ibu Sumiyati, Ak., M.F.M., Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan tentang Peran Perempuan dalam Membangun Perekonomian Bangsa. Obrolan mulai dari peluang perempuan untuk bisa berkontribusi lebih di bidang ekonomi dan pembangunan, dilema menjadi perempuan yang bekerja di sektor formal, serta berbagai upaya dari lingkungan untuk bisa mendukung peran perempuan dibahas dengan sangat menarik dan komprehensif di podcast kali ini. Yuk dengerin!

Suara Perempuan adalah media untuk merayakan, mengingatkan, serta menggerakkan perempuan dan mereka yang peduli pada perempuan bahwa pada hakikatnya perempuan bisa berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam porsi yang besar dalam tiap-tiap lini kehidupan. Suara Perempuan diharapkan dapat menguatkan para perempuan untuk percaya bahwa mereka tidak pernah sendirian. Kali ini, Ke TEMU ngobrol bareng dengan Ibu Zumrotin K. Susilo, Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) mengenai Peran Perempuan dalam Kebijakan Kesehatan Perempuan. Diskusi mulai dari pernikahan dini, pendidikan seks, kebijakan pemerintah, dan berbagai topik menarik lainnya dibahas dengan sangat asik di edisi Suara Perempuan episode ini!

Suara Perempuan adalah media untuk merayakan, mengingatkan, serta menggerakkan perempuan dan mereka yang peduli pada perempuan bahwa pada hakikatnya perempuan bisa berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam porsi yang besar dalam tiap-tiap lini kehidupan. Suara Perempuan diharapkan dapat menguatkan para perempuan untuk percaya bahwa mereka tidak pernah sendirian. Episode pertama dari Suara Perempuan mengangkat cerita tentang bagaimana peran para tokoh perempuan di bidang lingkungan. Mulai dari ngobrol dengan Ibu Tri Mumpuni - Direktur IBEKA  yang diberi julukan Sang “Perempuan Listrik”  setelah menjadi pahlawan untuk desa-desa kecil dengan teknologi mikro-hidronya hingga cerita seru dengan Mbak Faela Sufa - Co Founder dari Forum Energi Muda yang juga merupakan Clean Energy Analyst Consultant dari ADB tentang bagaimana konsep energi terbarukan bisa dihidupkan oleh teman-teman muda.   Selamat Hari Lingkungan Hidup Indonesia dan Selamat Hari Sejuta Pohon Sedunia!

Sejak 2016 silam, wacana terkait kebijakan perundang-undangan yang dapat melindungi data pribadi masyarakat dicanangkan. Namun, hingga saat ini belum ada perkembangan yang signifikan dari proses memasak RUU PDP walaupun di akhir masa jabatan DPR 2014-2019 desakan untuk disahkannya RUU ini kembali datang dari massa. Meskipun pada akhirnya DPR belum mengesahkan RUU ini, di awal masa kepemimpinannya Menkominfo Johnny Plate sangat aktif menyuarakan keinginannya untuk menjadikan RUU PDP sebagai agenda prioritas di Prolegnas dan berambisi untuk dapat segera mendapat jawaban dari DPR untuk dapat mengesahkan rancangan yang telah diagendakan sejak 3 tahun silam. Jika RUU PDP ini disahkan, jelas akan memberi dampak pada konstelasi digital nasional. Oleh karenanyai episode kali ini, Ke TEMU akan ngobrol #SantaiTanpaBaper dengan sosok yang sangat ahli dalam diskursus dunia digital di Indonesia, Bapak Donny BU – Executive Director dari ICT Watch tentang “RUU PDP dan Masa Depan Dunia Digital di Indonesia”.

Aktivitas yang intensif di dunia digital menjadikan sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi “Netizen” yang dalam konstelasi sosial dan politik saat ini cukup aktif berselancar di jagad maya untuk menyuarakan berbagai macam pendapatnya. Persebaran konten-konten di dunia digital bukan menjadi sesuatu yang dapat dibendung dengan mudah. Hoax, ujaran kebencian, cyber-bullying hingga aktivisme di sosial media serta produksi kreatif berbasis digital turut lahir di dunia yang satu ini. Kekuatan jempol netizen turut memiliki pengaruh untuk menggiring opini publik masyarakat awam. Tapi bagaimana kah sesungguhnya tatanan dan perilaku netizen masa kini? Episode kali ini, Ke TEMU akan ngobrol bareng dengan Mas Dedy Permadi, Direktur Center for Digital Society (CfDS) UGM, Penggagas Siber Kreasi tentang “Netizen Masa Kini”.

Pro-kontra Pilkada Langsung kembali mencuat beberapa waktu ini. Pernyataan Mendagri Tito Karnavian yang mempertanyakan relevansi Pilkada Langsung pada awal November silam kembali memperhangat polemik yang menantang sistem demokrasi di negeri ini. Kewenangan rakyat yang semula dapat memimpin kepala daerahnya sendiri kini diragukan. Tendensi untuk berkorupsi, pengeluaran anggaran yang terlalu besar dan berbagai masalah yang diduga dapat diselesaikan dengan pertukaran sistem ini menjadi pendorong utama yang akhirnya memaksa pesta demokrasi local ini perlu untuk dikaji.Tetapi disatu sisi, wacana akan Pilkada Tidak Langsung seakan menciptakan batasan bagi rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Dimana kemewahan demokrasi yang semula ditawarkan oleh sistem pemilihan langsung seakan kembali direnggut dan menciptakan ruang-ruang elitis yang tidak inklusif untuk dapat dijangkau oleh rakyat. Di episode kali ini Ke TEMU akan ngobrol #SantaiTanpaBaper dengan salah satu sosok yang vokal dalam menyuarakan pandangannya tentang hal ini, Mas Fadli Ramadhanil – Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) tentang “Pilkada tidak langsung: Kemunduran Demokrasi di Indonesia?”

Pada akhir masa periode DPR, masyarakat mendesak agresif agar agenda RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) yang telah dibahas sejak 2017 dapat disahkan. Kasus kekerasan seksual yang terus meningkat dengan berbagai macam jenisnya – mulai dari kekerasan seksual di kereta, sekolah, kampus, rumah, hingga ruang siber, yang tercatat mencapai angka 406.178 kasus di 2018 membuat berbagai pihak kecewa karena sampai titik akhir era kekuasaan legislasinya, DPR tetap abai dan belum juga mengesahkan RUU yang diharapkan dapat menjadi salah satu benteng utama untuk melindungi hak banyak orang agar terbebas dari jeratan kekerasan seksual. Pada episode kali ini, Ke TEMU ngobrol #SantaiTanpaBaper dengan Mbak Tunggal Pawestri Aktivis HAM dan Hak Perempuan tentang “Nyala Desakan UU PKS”.

Kebijakan-kebijakan publik yang lahir di Indonesia merupakan hasil orkestrasi pihak-pihak yang berada di depan maupun belakang layar istana. Para pemangku kepentingan yang seringkali kita jumpai wajahnya di jagad media dan tidak lupa para staff serta tenaga ahli yang menjadi ujung tombak ide dan strategi di balik meja-meja kantor strategis negara. Dalam menentukan berbagai macam kebijakan yang dirumuskan di negeri ini, keterkaitan semua pihak dan golongan seharusnya dapat diakomodasi dengan bijak dengan porsi yang seimbang sesuai dengan kebutuhannya, tidak terkecuali melalui cara melibatkan anak-anak muda dalam proses dan implementasi kebijakan. Episode Ke TEMU kali ini akan ngobrol #SantaiTanpaBaper bersama dua anak muda yang punya peran di balik Dapur Istana, Mbak Rechelle Rumawas dan Mas Agus Catur Aryanto dari Kantor Staff Presiden.

Pembahasan isu sosial, politik dan hukum di negeri ini rasanya tidak akan pernah ada habisnya. Di samping pro-kontra RUU yang panas dan berhasi memboyong ribuan masa ke jalan, di meja-meja Senayan para wakil rakyat sibuk membicarakan wacana amendemen UUD 1945. Amendemen yang ingin dilakukan ialah dikembalikannya GBHN atau Pokok-pokok Haluan Negara ke dalam UUD 45. Hal ini menimbulkan polemik yang berkenaan dengan dampak dari adanya GBHN dalam UUD 1945, kekhawatiran bahwa akan diperlemahkannya sistem presidensial yang saat ini berlaku dan kembalinya Presiden dan Wakil Presiden tidak dipilih secara langsung melainkan melalu dipilih melalui MPR. Lewat episode kali ini, Ke TEMU akan ngobrol #SantaiTanpaBaper mengenai isu amendemen UUD 1945 yang saat ini tengah diwacanakan oleh pimpinan MPR dan bagaimana dampaknya dari segi hukum tata negara Indonesia bersama dengan Mbak Bivitri Susanti pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) yang juga merupakan Pendiri STH Jentera.

Baru-baru ini "DPR" menjadi salah satu kata yang sangat popular di indera masyarakat. Pemberitaan-pemberitaan yang muncul sebagai bentuk rerspons terhadap berbagai rancangan Undang-Undang, konstelasi demokrasi yang disertai bongkar pasang anggota parlemen terpilih hingga aksi panas yang ditampilkan oleh beberapa perwakilan di layar televisi.  Dalam episode kedua dari Ke TEMU, kita akan menelisik balik ke 5 tahun belakang, membahas tentang apa saja yang telah dilakukan oleh DPR di periode 2014-2019 dan memprediksi bagaimana kira-kira performa mereka di masa yang akan datang? Ditemani oleh Mbak Titi Anggraini, sosok yang sudah sangat tidak asing lagi di panggung politik demokrasi Indonesia di Ke TEMU kali ini kita akan ngobrol #SantaiTanpaBaper terkait Kilas Balik dan Mercusuar DPR RI.

Episode pertama dari Ke TEMU  mengangkat berbagai rasionalisasi hingga akhirnya siniar ini disiarkan. Beberapa isu yang melatarbelakangi seperti tingginya tingkat intoleransi di negeri ini, minimnya pemahaman masyarakat atas beberapa kebijakan yang tengah diregulasi, dan berbagai polemik sosial-politik yang ada di Indonesia akan dibahas dan didiskusikan bersama dengan narasumber yang ahli dan paham di bidangnya. Membawa konsep yang santai agar diskusi tentang isu-isu yang seringkali dianggap berat dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, Ke TEMU juga memfasilitasi interaksi dengan pendengar sebagai pemenuhan rasa ingin tahu terhadap isu-isu tertentu yang dapat langsung diulas dan dibicarakan bersama. Setiap Kamis pukul 7 malam, ke TEMU akan hadir dan memfasilitasi siapapun untuk bicara, berbagi rasa dan memahami sesama tanpa prasangka di suatu titik temu dengan #SantaiTanpaBaper .